Viral Video Diduga Ormas Kokam Bawa Senjata Disebut Mirip Kopassus, Ini Respon Cak Narto

Beritaterheboh.com - Jagat dunia maya Indonesia dihebohkan sebuah video yang memperlihatkan diduga organisasi masyarakat (ormas) Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam), yang disebut mirip Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Tak hanya disebut mirip Kopassus, oknum anggota Kokam itu disebut membawa senjata, yang mirip senjata api (senpi).

Video itu viral di media sosial (medsos) Twitter pada Jumat (18/1/2020). Unggahan video tersebut dibagikan oleh pemilik akun Twitter @digeeembok.


Hingga saat ini, Sabtu (18/1/2020) pukul 09.00 WIB, unggahan tersebut sudah di retweet lebih dari 1.000 kali dan disukai lebih dari 2.000 kali.

Adapun @digeeembok menuliskan "Izin lapor Pak @penkopassus. Kok ada ormas yg seragamnya mirip kesatuan bapak. Padahal ormas tsb namanya Kokam pak. Nih mantan ketuanya @Dahnilanzar Terima kasih pak".


Respon Ketum Pemuda Muhammadiyah
Guna mencari tahu kebenaran informasi tersebut, Kompas.com menghubungi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Sunanto.

Ia mengatakan, pihaknya juga masih melacak kebenaran dari video tersebut.

"Kami masih melacak apa benar dalam video tersebut Kokam atau bukan," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (18/1/2020).

Pria yang karib disapa Cak Nanto tersebut menjelaskan, belum tahu pasti kebenarannya.

Pasalnya, banyak ormas-ormas lain yang memiliki seragam serupa. Selain itu, lanjutnya, Kokam selama ini tidak ada yang menggunakan senjata.


"Selama ini kami tidak dipersenjatai dengan apapun, hanya berbekal skill dan keimanan," katanya menjelaskan.

Ketika disinggung soal seragam Kokam yang menyerupai salah satu seragam salah satu angkatan bersenjata, pihaknya mengatakan sudah dari dahulu seperti itu.

"Memang kalau lorengnya dari dulu begitu, tapi ada bet (emblem) khusus. Dan dalam video itu kayaknya enggak ada bet (emblem) khususnya," jelasnya.


Lebih lanjut, Cak Nanto mengungkapkan bahwa dalam video tersebut juga tampak yang memakai seragam ormas lain.

"Intinya, kami masih terus melacak dulu ini kegiatannya apa. Karena Kokam kan banyak tidak hanya satu dua orang saja," tutupnya. (*)

Izin lapor Pak @penkopassus
Kok ada ormas yg seragamnya mirip kesatuan bapak.

Padahal ormas tsb namanya Kokam pak.
Nih mantan ketuanya @Dahnilanzar

Terima kasih pak pic.twitter.com/UseO2XivwQ

— el diablo - 魔鬼 - השטן digembok e-nya tiga (@digeeembok) January 17, 2020

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Viral Video Diduga Ormas Kokam Bawa Senjata Disebut Mirip Kopassus, Ini Respon Cak Narto,

from Berita Heboh https://ift.tt/375aLZm
via IFTTT

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Beritaterheboh.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly masuk dalam tim hukum DPP PDI-P yang melaporkan KPK ke Dewan Pengawas.

Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan langkah Yasonna itu.

Sebab, Yasonna memang pengurus PDI-P. Yasonna tercatat sebagai Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-Undangan di struktur Dewan Pimpinan Pusat partai berlambang banteng.

"Pak Yasonna juga pengurus partai," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Jokowi pun enggan berkomentar lagi soal keterlibatan Yasonna dalam tim hukum DPP PDI-P ini.

"Tanyakan ke Pak Yasonna Laoly," kata dia.


Adapun PDI Perjuangan membentuk tim hukum untuk menyikapi polemik pergantian anggota DPR yang berujung pada penetapan tersangka kadernya, Harun Masiku, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"DPP PDI-P melihat dinamika dan berbagai perkembangan terakhir maka memutuskan untuk membentuk tim hukum," ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Tim hukum tersebut beranggotakan 12 pengacara yang dipimpin oleh Teguh Samudera. Di dalamnya juga ada Menkumham Yasonna Laoly.

Tim hukum pun langsung menyampaikan laporan ke Dewan Pengawas KPK terkait kasus yang menjerat eks caleg PDI-P, Harun Masiku.

Anggota Tim Hukum PDI-P I Wayan Sudirta mengatakan, ada tujuh poin yang diadukan ke Dewan Pengawas, salah satunya terkait kabar penggeledahan atau penyegelan di Kantor DPP PDI-P.


Kendati demikian, Yasonna menegaskan ia tidak dapat mengintervensi pengusutan kasus dugaan suap yang menjerat politisi PDIP Harun Masiku dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Tidak ada dong (intervensi). Mana bisa saya intervensi, apa yang saya intervensi. Saya tidak punya kewenangan," kata Yasonna seperti dilansir Antara.(kompas.com)

from Berita Heboh https://ift.tt/2NEcAoi
via IFTTT

Curhat Warga Cipinang Melayu Yang Resah Gegara Alat Peringatan Dini Banjir Tak Berfungsi

Beritaterheboh.com - Alat peringatan dini banjir yang terpasang di wilayah RW 03 Cipinang Melayu, Jakarta Timur (Jaktim), tidak berfungsi. Hal tersebut membuat warga sekitar resah.

"Iya, takut sih, kaya tadi pagi hujan sedikit saja kita takut airnya tiba-tiba naik lagi kaya banjir awal tahun ini," kata salah satu warga, Hadi, di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Sabtu (18/1/2020).

Alat peringatan dini banjir yang ada di wilayah ini berbentuk menara dengan empat Toa di atasnya. Peringatan banjir dari BPBD DKI bakal disampaikan lewat pengeras suara itu.

Ketua RW 03 Cipinang Melayu Muchtar Usman mengatakan pihak BPBD pernah mengecek alat itu ketika dilaporkan tak berfungsi saat banjir awal tahun baru 2020. Dia mengatakan pihak BPBD menyebut alat tersebut mengalami masalah teknis.

"Dari orang BPBD yang ngecek ke sini, bilangnya masalah teknis," kata Muchtar.


Muchtar mengatakan alat tersebut dipasang di wilayahnya sejak Desember 2019. Menurutnya, ketika awal dipasang, alat tersebut bisa berfungsi dan terdengar di seluruh wilayah RW 03 Cipinang Melayu.

"Ya kami sampaikan ke pihak BPBD supaya benar aktif. Kan itu jadi patokan kami, warga tahu siap-siap. Kalau kami tahu ketinggian Kali Sunter 200 cm lebih, Siaga I. Berarti kan kami bisa ngungsi lebih cepat, amanin motor-mobil lebih cepat," jelasnya.(detik.com)

from Berita Heboh https://ift.tt/2G3cgew
via IFTTT

Tak Mau Kalah! Novel Bamukmin Siap Lapor Balik Dewi Tanjung Lantaran...

Beritaterheboh.com - Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi) siap untuk mendampingi massa aksi bela Anies yang dilaporkan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke Polda Metro Jaya atas dugaan anarkis saat melakukan unjuk rasa di Balai Kota pada Selasa, 14 Januari 2020 lalu.

"Saya sebagai advokat juga teman-teman advokat siap untuk mendampingi emak-emak militan pendukung Anies," ungkap Sekjen Korlabi, Novel Bamukmin, Jumat (17/1/2020).

Novel mengatakan akan melaporkan balik Dewi Tanjung atas pencemaran nama baik. "Kita siap juga melakukan laporan balik kepada Dewi Tanjung atas dugaan melakukan pencemaran nama baik, hoaks, dan provokator," ujar Novel.

Menurut Novel, apa yang dilakukan Dewi Tanjung dan Abu Janda sudah merusak kerukunan antarsesama masyarakat, khususnya di Jakarta. Sebab, kata dia, turunnya massa aksi menuntut Anies mundur dari jabatannya karena dianggap gagal membereskan persoalan banjir merupakan suatu tuduhan yang tidak berlandaskan fakta serta ada tindakan sentimen personal kepada Anies.

"Jelas membuat kegaduhan di depan umum dan melanggar Pasal 14 UU No 1 Tahun1946," ujarnya. Sebelumnya diberitakan, dua massa aksi berbeda kepentingan menggelar demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020) siang.



Kelompok pertama menuntut Anies mundur dari posisi Gubernur DKI Jakarta karena dianggap gagal dalam membenahi persoalan banjir di Jakarta. Adapun kelompok ini diisi oleh korban banjir dan dinahkodai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewi Tanjung dan aktivis Permadi Arya (Abu Janda).

Kelompok kedua yakni para simpatisan Anies, seperti anggota DPD dari DKI Jakarta, Fahira Idris dan ormas Bang Japar yang hendak menjaga dan mengawal sang Gubernur dari rongrongan orang-orang yang dengki terhadap mantan menteri pendidikan itu.(wartaekonomi.co.id)

from Berita Heboh https://ift.tt/2R4qke0
via IFTTT

Ngaku Bicara Dengan Rasulullah Hingga Disebut Netizen Sesat, Ini Kata Ningsih Tinampi

Beritaterheboh.com - Konsultan pengobatan alternatif, Ningsih Tinampi baru saja menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pihak. Ia mengaku menyesal atas klaim dapat berkomunikasi atau memanggil malaikat dan para nabi.

"Saya mohon maaf untuk seluruhnya terutama umat Islam semuanya saya yang saat itu memanggil, bukan memanggil ingat ya kita dalam mimpi aja bertemu Rasul, Rasul tidak bisa diduplikat atau apapun bentuknya karena itu adalah Rasul kita," kata Ningsih Tinampi dalam video di kanal YouTubenya, Rabu, (15/1).

Dalam video yang memiliki durasi 23 menit itu, Ningsih tak tampak menunjukkan ekspresi penyesalan atas rasa bersalah yang dilakukan.


Untuk diketahui, Ningsih sebelumnya menyatakan bahwa dirinya dapat mendatangkan malaikat, nabi bahkan Rasulullah. Hal itu terungkap melalui unggahan videonya saat mengobati pasien pada Jumat, (10/1).

"Kamu salah satu yang ketemu para nabi, malaikat, tinggal satu kamu harus kuatin ya akan aku panggil Rasulku Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang aku sayangi dan aku cintai," ujar Ningsih.

Selain itu, Ningsih mengaku sempat didatangi oleh para malaikat saat dirinya melakukan ibadah salat magrib. Ia merasa diminta untuk segera menunaikan ibadah umrah.

Ningsih juga merasa heran dengan anggapan ‘sesat’ yang ditudingkan oleh netizen. Sebab, menurut dia, kemampuan berkomunikasi dan memanggil Rasulullah adalah benar adanya.

"Kalau saya sesat, sesatnya dari mana? Karena saya bisa berkomunikasi sama Rasul, memang saya bisa melakukan itu, bukan aku yang melakukan tapi aku selalu diutus harus melakukan ini harus melakukan ini," tutur Ningsih.(Jitunews.com)

from Berita Heboh https://ift.tt/3ap9ZIr
via IFTTT

Koalisi Pejalan Kaki Kritik Pedas Revitalisasi Monas Ala Anies Baswedan Lantaran...

Beritaterheboh.com -  Koalisi Pejalan Kaki mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies Baswedan terkait revitalisasi kawasan Monumen Nasional atau Monas. Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, menilai revitalisasi dengan melakukan penebangan 190 pohon itu tak logis.

"Saya belum menemukan logikanya. Kawasan hijau pohonnya ditebangi untuk dikembalikan lagi menjadi kawasan hijau," ujar Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus kepada Tempo, Jumat, 17 Januari 2020.

Alfred menjelaskan, Monas merupakan benteng terakhir ruang terbuka hijau di Ibu Kota. Pohon, seperti yang ada di kawasan tersebut merupakan salah satu penangkal pencemaran udara yang selalu merundung Ibu Kota.

Dengan adanya masalah pencemaran udara itu, maka Alfred berpendapat bahwa menebangi pohon di Monas yang rata-rata sudah memiliki diameter satu sampai dua pelukan orang dewasa bukan keputusan tepat. Selain itu, pohon merupakan penyejuk bagi para pejalan kaki.

"Dengan ditebangi, kita harus menunggu puluhan tahun lagi untuk melihat pohon-pohon itu besar," kata dia.

Menurut dia, Pemerintah DKI Jakarta tidak harus menebang pohon untuk melaksanakan pembangunan. Ada cara lain yang bisa dilakukan, yakni memindahkan atau merelokasi sementara pohon ke tempat lain. Menurut dia, metode itu kerap digunakan di negara lain.

"Pemerintah DKI punya kemampuan untuk itu. Kalau pun tidak punya kemampuan, DKI punya kemampuan untuk membeli alat-alat yang bisa memindahkan pohon, kan anggaran pemerintahnya besar," kata Alfred.

Sebanyak 190 pohon di silang Merdeka Selatan, Monas, ditebang oleh Pemprov DKI Jakarta. Kepala Unit Pengelola Monas, Muhamad Isa Sarnuri menyatakan kawasan yang dinamai Plaza Selatan itu akan dibangunkan jalur hijau, taman dan kolam air.

Pantauan Tempo di lokasi, kawasan tersebut kini tampak gersang. Kawasan yang berada di belakang patung Ikada itu kini tertutup dan dibatasi oleh pagar pembatas proyek revitalisasi Monas. Bahkan, sebagian lahan yang awalnya berupa tanah kini dilapisi beton. Satu bangunan seperti tugu tampak berdiri di tengah lokasi revitalisasi.(Tempo.co)

from Berita Heboh https://ift.tt/30z6JG6
via IFTTT

Anak Buah SBY Tantang Anies Audit Proyek Skatepark 14,3 M. Rinciannya Bikin Geleng-geleng

Beritaterheboh.com - Pembangunan area bermain skateboard atau skatepark di bawah kolong Flyover Pasar Rebo, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, hampir selesai. Proyek skatepark ini diketahui menggunakan dana APBD DKI dan menghabiskan dana sekitar Rp14,3 miliar.

Sebelumnya area skatepark tersebut hanya sebuah lahan kosong yang biasa dijadikan tempat pedagang kaki lima (PKL) berkumpul menjajakan dagangannya.

Namun kini, lahan kosong itu disulap menjadi area bermain skateboard agar masyarakat sekitar bisa menyalurkan hobi bermain skateboard.

Menanggapi pembangunan ini, Politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berani uji anggaran proyek tersebut.


Ferdinand mengatakan, bila perlu Anies mengundang BPK untuk mengaudit proyek tersebut yang disebut-sebut menghabiskan anggaran senilai 14,3 miliar.

“Sebelum diresmikan, sebaiknya Anies Baswedan berani menguji dirinya dengan mengundang BPK RI untuk mengaudit proyek bernilai 14,3 M ini,” kata Ferdinand dalam keterangannya di tTwitter, Jumat (17/1).

Menurutnya, anggaran tersebut sangat mahal untuk ukuran proyek pembangunan area bermain skateboard.

“Menurut pandangan mata, harga 14,3 M untuk fasilitas seperti ini terlalu mahal,” tukasnya.(kaskus.co.id)

from Berita Heboh https://ift.tt/372dRx4
via IFTTT