レンチンでスープを作ってそのまま携帯できるフタ付きマグ。ポップコーンも作れるよ - ライフハッカー［日本版］

ステイホーム生活が始まって以来、我が家では電子レンジが大活躍中です。

朝ごはんにレンチン調理でスープを作ったり、ランチに作り置きのカレーを温めたり。

また、在宅勤務中の夫は冷めたコーヒーを温め直すためによく使っていますし、子どもたちがおやつにポップコーンをチンして作ることも。

フタ付き、パッキン付きで飛び散らない、こぼれない

Image: Amazon.co.jp

ASPLUND（アスプルンド）の｢マイクロウェーブ スープマグ｣はパッキン付きのフタが付いた、電子レンジで使えるマグカップ。先ほどあげたことが、すべて手軽にできますよ。

フタをカチッとロックできて密閉性を高められるのと同時に、蒸気を逃す機構も備わっているから、スープ・シチュー・カレーなどの汁気の多い料理を温めても、レンジの中で飛び散ることが無いのだとか。

さらに、パッキン付きで漏れにくくもなっているので、どこへでもこぼさず持ち歩けそうです。

ポップコーンや茶碗蒸しも作れちゃう

Image: Amazon.co.jp

サイズは、横幅14cm×高さ12cm、直径11.5cmで、容量は約656ml（※商品画像より）と、マグカップにしてはたっぷりめ。1食分の食事に充分なサイズでしょう。

また、商品説明にもあるように、 世界的に使用を厳しく規制されている化学物質の "Phthalate"（フタル酸エステル）、 "BPA"（ビスフェノールA）は一切使用していない（"Free"）ということですから、安全性の確保もしっかりしているようです。

スープやコーヒーを温めるのはもちろんのこと、ベジスティックを蒸して温野菜サラダにしたり、おいもをふかしたり、茶碗蒸しを作ったりと、アイデア次第でいろいろな料理が気軽にできそう。

火を使わないので、子どもに料理を通じて達成感を味わってもらう良い機会にもなりそうですよ。

食洗機、冷凍庫OK

Image: Amazon.co.jp

ムダを省いたシンプルデザインなので、洗うのも楽。しかも、食洗機に対応しています。なお、その際は上段に入れるのがおすすめとのこと。

冷蔵庫、冷凍庫にもそのまま入れられるので、カレーやシチューを作りすぎてしまっても問題なし。冷凍保存されたカップごとチンすれば、おいしいランチに早変わりです。外出自粛生活が終わったら、オフィスにそのままランチとして持って行くのもアリかも。

なにかと便利なので、家族全員分のマグを揃えておけば、ステイホーム生活も快適に便利になりそうですね。

なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

Image: Amazon.co.jp

Source: Amazon.co.jp

Let's block ads! (Why?)

"マグ" - Google ニュース
April 29, 2020 at 11:00AM
https://ift.tt/2W5KbuU

レンチンでスープを作ってそのまま携帯できるフタ付きマグ。ポップコーンも作れるよ - ライフハッカー［日本版］
"マグ" - Google ニュース
https://ift.tt/2LzJR2R
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

Video Viral Bansos Covid-19 Jadi Pencitraan, Kades Jalancagak Langsung Minta Maaf

Beritaterheboh.com - Video kekecewaan Kepala Desa (Kades) Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat (Jabar), Indra Zainal Alim soal kebijakan bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19 viral di media sosial pada Senin (27/4/2020). Namun Indra langsung mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka.

"Saya kepala desa menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, karena apa yang saya lakukan semata-mata untuk kepentingan warga. Kami khususnya, umumnya untuk masyarakat Kabupaten Subang," ucap Indra di Subang, Rabu (29/4/2020).

Dalam video viral di media sosial, Indra Zainal Alim yang didampingi Kepala Dusun, Ketua RT, dan Ketua RW menyebut kebijakan Bansos tersebut menjadi pencitraan Presiden Joko Wiodo, Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Menurut dia, tidak usah mengumumkan warga akan mendapatkan bantuan tersebut.

"Jangan dijadikan bencana atau musibah ini, menjadi pencitraan bagi bapak-bapak," kata Indra dalam video viral di medsos.

Masih dalam video itu, Indra mengatakan data penerima bantuan yang dilakukan oleh RT/RW tidak digunakan. Namun Dinas Sosial Subang hanya menggunakan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS).

"Kami sebagai kepala desa seolah-olah diadu domba oleh kebijakan bapak dengan warga kami sendiri. Kadinsos Subang pun cuci tangan, bahwa data diambil RT/RW tidak berguna, hanya data TKS digunakan," ucap dia dalam video viral itu.

Atas video itui, dia mengatakan tindakannya membuat video tersebut tidak bertujuan membuat gaduh. Dia hanya menyampaikan kekhawatiran mengenai kebijakan penerima bansos yang tidak menggunakan data terbaru.

"Saya hanya menyampaikan keluh kesah para seluruh kepala desa, yang intinya kami memohon dalam membuat suatu kebijakan agar dikaji lebih matang," kata dia.(Inews.id)

Protes Keras Bpk. Indra Zainal Alim, Kades Jalancagak, Kabupaten Subang, Jabar, kepada @jokowi & @ridwankamil

Apresiasi positif kami buat bapak : Pemerintah Pusat memang KACAU pak. Semangat terus pak kades. pic.twitter.com/fkQwQGyiz7

— Indonesia Negara Kacau (@Soleh411212) April 27, 2020

from Berita Heboh https://ift.tt/2YbT9JH
via IFTTT

「炊き出し」事前の備えは道半ば 調理場や人員確保「未定」52％ - 西日本新聞

災害時の食を考える（4）

　災害時の避難所などで行われる炊き出し。提供される温かい食事は、栄養バランスを保てるだけでなく、被災者にひとときの安らぎをもたらす力もあるが、いざという時を想定した自治体の事前準備は道半ば－。日本公衆衛生協会の全国自治体アンケートで、そうした現状が指摘されている。

　アンケートは同協会が2018年度、被災者の栄養・食生活支援に役立てるガイドライン作成のため、厚生労働省の補助を受け、都道府県と市区町村すべてを対象に実施。全都道府県と61％の市区町村から回答が得られた。

　それによると、被災者への食事の炊き出しによる提供（一部を含む）について、防災計画に明記したり依頼先と協定を結んだりして予定している市区町村は82％。依頼先は日本赤十字、自衛隊、ボランティア、町内会、婦人会、学校や保育所など。

　ところが、実際に調理場や人員、食材を確保する方法を事前に決めているのはそのうちの48％で半数以下にとどまった。出来上がった食事を運搬する方法を決めているのは16％、運搬時は常温か冷蔵かなど温度管理をどうするか決めているのは5％だった。

　避難所の開設が長期に及んだ場合に備えた献立を作成していると答えたのは、予定している市区町村のわずか2％。その半数は2～3日分で、1週間分を作っているのは4割だった。

　ボランティアによる炊き出しを受け入れる際のルールを決めているのは、12％と1割ほどにとどまる。具体的な項目としては受け入れ窓口の設定、ボランティアとの連絡調整方法、衛生管理の注意事項、提供する時間や場所、栄養量の目安などだった。

　　　◆　　　　◆

　調査結果の報告書「大規模災害時の栄養・食生活支援活動ガイドライン～その時、自治体職員は何をするか」のトピックス欄には「自衛隊に支援を頼むので、十分な食事を提供できると思っていませんか？」といった問い掛けがある。

　自治体が自衛隊に炊き出しの支援を求める際は、個別に内容に関する協定を結ぶ必要がある。「基本的に自衛隊側が提供できるのは、調理の人員と炊き出し器材」（防衛省）。どういう献立で何人分を調理してもらうかは、自治体側が決める必要があり、食材の調達も自治体の業務だ。

　ある災害の際、自衛隊に炊き出しを同時期に依頼した隣接する2市の夕食の事例が紹介されている。一方は献立と食材を用意したため「ごはん、卵スープ、野菜炒め、サツマイモの煮物、ミカン」が出されたが、もう一方の市では献立の準備をせず、食材は米しか用意できなかったため「ごはんとワカメのみそ汁」のみだったという。

　災害発生直後はとりあえず、提供しやすいおにぎりや菓子パンのみでも許容できるが、避難食の質を改善する上で炊き出しは重要な選択肢の一つ。多くの自治体が依頼先に上げる町内会や婦人会なども、大規模災害時には被災者になり支援に回れない恐れもある。外部からの応援受け入れも含め事前の備えが大切だ。

（特別編集委員・長谷川彰）

Let's block ads! (Why?)

"被災者" - Google ニュース
April 29, 2020 at 11:44AM
https://ift.tt/2W2KgPS

「炊き出し」事前の備えは道半ば 調理場や人員確保「未定」52％ - 西日本新聞
"被災者" - Google ニュース
https://ift.tt/2GlMulZ
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

「9月入学」佐賀県知事「骨太な議論必要。慌ててやる類のものではない。」｜佐賀のニュース・天気｜サガテレビ - サガテレビ

[unable to retrieve full-text content]

「9月入学」佐賀県知事「骨太な議論必要。慌ててやる類のものではない。」｜佐賀のニュース・天気｜サガテレビ  サガテレビ

"議論" - Google ニュース
April 29, 2020 at 10:15AM
https://ift.tt/35cjatO

「9月入学」佐賀県知事「骨太な議論必要。慌ててやる類のものではない。」｜佐賀のニュース・天気｜サガテレビ - サガテレビ
"議論" - Google ニュース
https://ift.tt/2RYl2jG
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

Curhat WNI Anggota Jamaah Tabligh di India, Kehabisan Uang, Makan Nasi Garam Hingga Minta Dievakuasi

Beritaterheboh.com - Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan 10 orang Warga Negara Indonesia (WNI) anggota jamaah tabligh, yang sempat ditahan oleh kepolisian India, sudah dibebaskan.


Kesepuluh orang WNI itu sempat ditahan oleh otoritas hukum India karena terlilit persoalan visa dan ketentuan karantina wilayah atau lockdown di negara tersebut.

Mereka adalah bagian dari sekitar 700 orang WNI yang terlibat dalam acara jamaah tabligh yang digelar India saat bertepatan dengan merebaknya wabah virus corona.

Namun demikian, pemerintah Indonesia mengatakan pihaknya masih belum bisa memastikan kapan ratusan WNI dari India akan dievakuasi.

Sementara, sejumlah warga Indonesia yang mengikuti acara Jamaah Tabligh di India berharap Pemerintah Indonesia segera mengembalikan mereka ke Indonesia.

Bagaimana 10 WNI itu akhirnya dibebaskan?
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah mengatakan, proses hukum 10 WNI anggota jamaah tabligh, yang terancam hukuman penjara, diselesaikan dengan cara membayar denda.

"Kan ada juga yang 10 orang diselesaikan kasus hukumnya, dan mereka dinyatakan mereka membayar denda. Jadi itu sudah selesai," kata Faizasyah kepada BBC News Indonesia, Selasa (28/04).

Sejauh ini, kata Faizasyah, pemerintah Indonesia belum bisa memastikan kapan akan mengevakuasi WNI jemaah tabligh di India. Sebab, India masih menetapkan status karantina wilayah.

Semua peserta Tablighi Jamaat di Delhi dipindahkan ke lokasi karantina. (Getty Images)

"Kapan persisnya kita tidak tahu. Jadi, dalam kondisi itu kan tidak ada penerbangan. Jadi memang tidak mungkin ada fasilitasi pemulangan mereka," katanya.

Saat ini Kemenlu memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus hukum WNI jemaah tabligh di India. Mereka umumnya dituduh memiliki visa bermasalah, dan menyalahi aturan karantina wilayah di India.

"Karena toh juga, yang terkena kasus hukum kan harus diselesaikan dulu kasusnya. Pendampingan hukum, kita juga sudah mencarikan pengacara-pengacara dan nanti mereka akan mendampingi," kata Faizasyah.

Berapa jumlah WNI di India yang terlibat jamaah tabligh?
Sebelumnya, lebih dari 700 WNI mengikuti tabligh di Masjid Nizamuddin di New Delhi, India. Mereka berbaur bersama ribuan warga negara lainnya pada 13 - 15 Maret lalu. Pertemuan besar ini dilaporkan sebagai pemicu penyebaran virus corona di India.

India kemudian menerapkan karantina wilayah. Sebagian besar WNI peserta jamaah tabligh ini dikarantina. Mereka ditempatkan di lebih dari 20 pusat karantina yang tersebar di seluruh India.

Kemenlu per 28 April 2020, mencatat sebanyak 75 WNI jemaah tabligh di India positif Covid-19, sementara 43 di antaranya dinyatakan sembuh


Minta pulang, kehabisan uang: 'Kadang saya di sini makan pakai garam saja'

"Harapan besar kami, supaya pihak pemerintah Indonesia, supaya bisa mengevakuasi kami," kata salah satu anggota Jemaah Tabligh asal Indonesia di India, Ali Sahbana kepada BBC News Indonesia, Selasa (28/04).

Saat ini Ali bersama dengan 85 WNI menjalani proses karantina di salah satu pusat karantina kawasan New Friends Colony, Delhi.

Warga asal Makassar, Sulawesi Selatan, mengaku sudah menjalani proses karantina sejak awal bulan setelah mengikuti kegiatan Tabligh Akbar di Masjid Nizamuddin, Delhi, India pada pertengahan Maret bersama ribuan orang lainnya.

"Mulai karantina tanggal 2 (April) sampai sekarang," katanya.

Ia mengaku baru mendapat kabar baik.

"Tadi pagi dapat berita baik dari dokter mengenai berita keadaan kesehatan kami, bahwa semua negatif dari covid-19. Kemudian saya tanya kapan kami bisa keluar dari karantina ini? Itu dokter sampaikan itu tanggal 30 (April) sudah bisa keluar," kata Ali.

Namun, kabar ini telah ditepis juru bicara Kemenlu Indonesia, Teuku Faizasyah yang mengatakan 'Kapan persisnya kita tidak tahu'.

Selain kabar itu, Ali mengaku bersama puluhan WNI jemaah tabligh juga dijanjikan mendapatkan surat keterangan negatif Covid-19 dari otoritas setempat.

"Besok pagi baru mau diserahkan. Cuma tidak tahu apakah satu surat ber empat nama, atau per orang. itu belum jelas juga," kata Ali.

Selama menjalani masa karantina WNI jemaah tabligh tak diizinkan membeli makanan dari luar. Mereka dikurung di dalam ruangan dengan makanan itu-itu saja.

"Karena hampir dari kawan-kawan ini ada yang sudah eneg, sudah tidak bisa masuk lagi, karena makanannya cuma dal. Ya kalau bahasa kasarnya ini bukan lagi makanan untuk Babu. Kadang saya di sini makan pakai garam saja," kata Ali.

Ali melanjutkan, "Mau nggak mau kita nerimo lah. Daripada nggak makan,sakit malah dibilang Covid-19, nanti."

Menurut Ali, saat ini jemaah sudah mulai kehabisan uang. "Kawan-kawan ada yang sempat bicara sisa uangnya itu nggak sampai 1 juta, paling 750ribu lagi," katanya.(Detikcom/artikel asli)

from Berita Heboh https://ift.tt/2Sipw5t
via IFTTT

介護保険20年 抜本改革の議論始めよう - 西日本新聞

　これからの高齢者の介護を社会全体で担い続けることができるのか－。創設20年の節目を迎えた介護保険制度が大きな曲がり角にさしかかっている。

　2000年4月に「介護の社会化」を掲げ始まった制度だ。それまでは家族頼りだった介護を多様な民間サービスが担うようになった。家庭の事情などで余儀なくされる社会的入院の解消を促し、「老いた親の世話は同居する女性の役割」という社会通念を拭い去るのにも貢献した。社会保障の歴史に画期をなす挑戦だったと言える。

　この20年で、高齢化はさらに進んだ。要介護・要支援認定者は3倍に増え、必要な費用も3倍に膨らんだ。介護サービスの需要は急速に伸び、制度の維持が年々、困難になっている。

　何より深刻なのは現場の人手不足だろう。大変な仕事の割に収入が少ないイメージが人材確保の壁になっている。実際、介護職員の平均給与は全産業平均を大きく下回る。

　外国人材への期待も高いが、新たな在留資格「特定技能」による受け入れは進んでいない。

　団塊世代が75歳以上の後期高齢者になる25年には、約34万人の介護人材不足が見込まれる。国はロボットや情報通信技術の活用などで現場の負担を緩和するとともに、処遇改善にも本腰を入れるべきである。

　財源も心配だ。国は財政逼迫（ひっぱく）を受け、所得に応じて利用者負担を引き上げ、特別養護老人ホームの新規入所要件の厳格化などを進めてきた。「負担増」と「サービスの制限・縮小」だ。

　介護の必要性が低い利用者のサービスを全国一律の介護保険から切り離す動きも始まった。既に要支援者向けの訪問介護と通所介護は市町村に移管されている。要介護1、2の一部サービスの移管案も浮上している。

　急激な負担増は利用抑制を招き、生活の質や健康への悪影響も否定できない。市町村への事業移管には居住地によるサービス格差の懸念が多い。ともに慎重な検討が欠かせない。

　介護保険の財源は、自己負担を除けば保険料と公費（税金）で構成される。利用者増をにらんだ公費負担のアップや、保険料を払う年齢を現行40歳から引き下げることも検討せざるを得ないだろう。いずれにしろ国民的な合意形成が必要だ。

　急速な高齢化で「介護の社会化」が危うくなり、介護離職や老老介護も深刻な問題になってきた。それだけに所得や家族構成にかかわらず、必要とする人に適切なサービスを提供する介護保険の理念は今後も輝きを増すだろう。今後20年の社会を支えるため、制度の抜本的改革の議論を始めるべきである。

Let's block ads! (Why?)

"議論" - Google ニュース
April 29, 2020 at 08:43AM
https://ift.tt/2WbpsFZ

介護保険20年 抜本改革の議論始めよう - 西日本新聞
"議論" - Google ニュース
https://ift.tt/2RYl2jG
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

Pandemi Corona Diprediksi Bakal Dongkrak Angka Kehamilan

Beritaterheboh.com - Pandemi virus Corona atau COVID-19 berdampak pada turunnya angka akseptor Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Sragen. Imbasnya, angka kehamilan diperkirakan mengalami kenaikan hingga 10 persen.

"Kenaikan angka kehamilan kami prediksi di kisaran 10 persen. Ini kan kita banyak di rumah, banyak PUS (pasangan usia subur) yang terkendala untuk keluar rumah. Pelayanan pemasangan alat KB juga terbatas," ujar Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Sragen, Suwanto, dihubungi detikcom, Selasa (28/4/2020).

Suwanti menjelaskan, kebijakan social dan physical distancing menjadi faktor utama penyumbang potensi naiknya angka kehamilan. Ditambah dengan terkendalanya sosialisasi para penyuluh KB karena pertemuan-pertemuan yang bersifat mengumpulkan banyak orang, saat ini tidak bisa dilakukan.

"Di puskesmas, klinik dan rumah sakit, pelayanan pemasangan alat KB juga terbatas, paling-paling hanya maksimal 10 pasien per hari. Dan masyarakat kan juga sedang membatasi aktivitas keluar rumah," terangnya.

Berbagai faktor ini, lanjut Suwanto, membuat jumlah akseptor KB mengalami penurunan hingga 45 persen. Para penyuluh, kini harus memutar otak untuk menekan angka kehamilan serta mengatur jarak kehamilan.

"Prediksi kenaikan angka kehamilan ini menggunakan logika psikologi dalam menganalisa masyarakat. Mereka kesulitan ber-KB karena memang terbatas keluar. Kenaikan ini nanti akan kelihatan kalo sudah berjalan tujuh hingga sembilan bulan," imbuh dia.

Suwanto bersama 52 penyuluh KB di Kabupaten Sragen, kini menggencarkan sosialisasi door to door, dengan tetap mengedepankan imbauan pemerintah untuk jaga jarak. Selain itu, warga juga diberi imbauan untuk menggunakan cara kontrasepsi yang lebih terjangkau aksesnya, seperti kondom dan pil.

"Dulu sosialisasi kita kumpulkan ibu-ibu di posyandu. Tapi dengan keadaan seperti ini tidak bisa. Sekarang kita cari data dulu desa A jumlah PUS-nya berapa, kita datangi. Kita juga menambah suplai alat kontrasepsi seperti kondom dan pil ke bidan desa, agar warga bisa memperolehnya secara gratis," kata Suwanto.

Dihubungi terpisah, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sragen, Joko Puryanto membenarkan penurunan jumlah akseptor KB di wilayahnya. Berdasarkan data DP2KBP3A, perbandingan jumlah akseptor KB triwulan pertama di tahun 2019 dan 2020 terjadi selisih 435 akseptor.

"Memang menurun. Di tahun 2019, sampai akhir Maret jumlah akseptor ada 2.145. Pada periode yang sama tahun ini, jumlahnya hanya 1.710 akseptor. Itu data akseptor fasilitas kesehatan pemerintah," terang Joko.

Sementara untuk akseptor di fasilitas swasta, juga terjadi penurunan, yakni dari 1.276 akseptor di triwulan pertama 2019, turun menjadi 1.181 di tahun ini. Pihaknya kini berupaya mengalihkan akseptor KB untuk sementara menggunakan kontrasepsi suntik, pil dan kondom. Upaya ini diimbangi dengan perluasan droping alat kontrasepsi yang dulunya hanya dilakukan di faskes BPJS, diperluas ke semua faskes yang terdaftar di kantor KB.

"Kita juga sedang upayakan bidan desa untuk bisa melakukan pemasangan impan atau IUD dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Intinya upaya-upaya sudah dilakukan untuk tetap mengontrol angka kehamilan," tegas Joko.(detik.com)

from Berita Heboh https://ift.tt/35cK3xA
via IFTTT