Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno untuk menghentikan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Rizieq menilai Situng atau yang dikenal publik sebagai real count hanya membentuk opini masyarakat terkait kemenangan Jokowi-Ma'ruf.
"Habib menyarankan agar BPN segera ke Bawaslu dan KPU agar menghentikan real count agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat yang akhirnya membingungkan masyarakat. Itu yang jadi bahaya," kata Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak saat ditemui di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Rabu (1/5) malam.
Martak menuding saat ini Situng dirancang menyerupai quick count beberapa lembaga survei. Pasalnya, selisih suara Jokowi dengan Prabowo konstan.
Ia menyebut jika dugaan kecurangan berlanjut, rakyat akan turun ke jalan. Martak mengatakan Ijtimak Ulama tak mempermasalahkan gerakan massa untuk memastikan KPU dan Bawaslu melaksanakan tugas dengan baik.
"Enggak apa-apa dong [turun ke jalan]. Kalau resmi menyampaikan aspirasi, menyampaikan ini, enggak melanggar. Sama-sama kayak aksi yang biasa," ujar dia.
"Sebetulnya pemerintah tak perlu alergi. Seharusnya pemerintah itu secepatnya tanggap untuk menindak KPU dan Bawaslu jangan dibiarkan begini," lanjut Martak.
Situng sendiri adalah metode penggunaan sistem teknologi informatika dalam penghitungan suara. Metode ini digunakan KPU untuk menyajikan penghitungan suara secara transparan.
Berdasarkan situs pemilu2019.kpu.go.id pukul 02.45 WIB Kamis (2/5), Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 56,06 persen, sementara Prabowo-Sandi memperoleh 43,94 persen.
Total suara masuk sudah mencapai 495.715 dari 813.350 TPS atau sekitar 60,94 persen.