Rizieq Shihab Minta BPN Hentikan Real Count di Situs KPU

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno untuk menghentikan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Rizieq menilai Situng atau yang dikenal publik sebagai real count hanya membentuk opini masyarakat terkait kemenangan Jokowi-Ma'ruf.

"Habib menyarankan agar BPN segera ke Bawaslu dan KPU agar menghentikan real count agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat yang akhirnya membingungkan masyarakat. Itu yang jadi bahaya," kata Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak saat ditemui di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Rabu (1/5) malam.

Martak menuding saat ini Situng dirancang menyerupai quick count beberapa lembaga survei. Pasalnya, selisih suara Jokowi dengan Prabowo konstan.

Ia menyebut jika dugaan kecurangan berlanjut, rakyat akan turun ke jalan. Martak mengatakan Ijtimak Ulama tak mempermasalahkan gerakan massa untuk memastikan KPU dan Bawaslu melaksanakan tugas dengan baik.

"Enggak apa-apa dong [turun ke jalan]. Kalau resmi menyampaikan aspirasi, menyampaikan ini, enggak melanggar. Sama-sama kayak aksi yang biasa," ujar dia.

"Sebetulnya pemerintah tak perlu alergi. Seharusnya pemerintah itu secepatnya tanggap untuk menindak KPU dan Bawaslu jangan dibiarkan begini," lanjut Martak.

Situng sendiri adalah metode penggunaan sistem teknologi informatika dalam penghitungan suara. Metode ini digunakan KPU untuk menyajikan penghitungan suara secara transparan.

Berdasarkan situs pemilu2019.kpu.go.id pukul 02.45 WIB Kamis (2/5), Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 56,06 persen, sementara Prabowo-Sandi memperoleh 43,94 persen.

Total suara masuk sudah mencapai 495.715 dari 813.350 TPS atau sekitar 60,94 persen.

Mahfud MD Minta Buktikan Klaim Menang 62 Persen, BPN Prabowo-Sandi Bingung Tak Karuan

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengklaim sebagai pemenang Pemilu 2019. Mereka bahkan telah mendeklarasikan kemenangan hingga lima kali.

Salah satu dasar mereka mendeklarasikan diri itu karena mengaku telah mendapatkan 62 persen suara. Mereka pun menyatakan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019-2024.

Tetapi sayangnya, kubu Prabowo-Sandi sendiri yang tak bisa membuktikan klaimnya tersebut. Setiap kali ditanyakan soal dasar klaim menang 62 persen itu, mereka selalu "ngeles".

Inilah yang membingungkan publik. Rakyat umumnya tak percaya dengan klaim kemenangan Prabowo-Sandi itu.

Salah satu yang meragukan itu adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD. Ia turut menanyakan soal klaim kemenangan 62 persen oleh paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tak hanya itu, Mahfud MD juga mempertanyakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang meminta salinan form C1 ke Bawaslu.

Anehnya, ketika didesak seperti itu, salah satu pendukung 02 Said Didu mengalihkan pembicaraan ke soal penentuan kemenangan Pemilu. Menurutnya, yang menentukan kemenangan adalah rapat pleno KPU, bukan "quick count".

Nah masalahnya, Mahfud MD sendiri sudah pernah menyatakan pada tanggal 18 April bahwa belum ada yang menang Pemilu saat itu. Tetapi kubu 02 ngotot melakukan deklarasi. IFKNews

Salah satu sebabnya karena perhitungan "quick count" maupun klaim 62% itu bukan hasil penghitungan resmi dari KPU. Penentu kemenangan adalah pleno KPU menetapkan hitungan manual. Mahfud MD Minta Buktikan Klaim Menang 62 Persen, BPN Prabowo-Sandi Bingung Tak Karuan. Mahfud MD Minta Buktikan Klaim Menang 62 Persen, BPN Prabowo-Sandi Bingung Tak Karuan

Dengan logika seperti itu, sebaiknya Said Didu konsisten karena pada 17-18 April sudah mendeklarasikan kemenangannya. Jangan membelokkan sendiri tantangan membuka C1 dengan membentuk TPF.

Adapun TPF boleh dibentuk, tapi realitas C1 harus dibuktikan. Namun sepertinya kubu 02 akan kesulitan untuk membuktikan itu.

Pasalnya, baik data, real count, deklarasi, maupun syukuran kemenangan itu hanya berdasarkan asumsi belaka. Bukan kenyataan yang sebenarnya. Singkatnya, kubu 02 tak berdiri pada data yang benar sehingga keterangannya selalu berubah-ubah dan mencla-mencle.

Video Geger Penurunan Baliho klaim kemenangan Prabowo-Sandi di Cileungsi Bogor

Bogor - Ramai di media sosial, video baliho klaim kemenangan Prabowo-Sandi di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Massa menolak baliho diturunkan dan ‘mengusir’ petugas pemadam kebakaran yang hendak menurunkan baliho tersebut.

 Upaya penurunan baliho berukuran besar bergambar Prabowo-Sandiaga Uno di Jalan Raya Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, oleh Satpol PP gagal karena ditolak massa. Baliho itu masih terpasang hingga hari ini.

Abet, salah seorang warga, mengatakan upaya pencopotan baliho dilakukan pihak Satpol PP dibantu pihak kepolisian. Upaya penurunan dilakukan sejak Senin (29/4/2019) siang.

Namun upaya petugas ditolak dan dihalangi relawan hingga berujung cekcok mulut. Upaya terus dilakukan hingga malam hari, tapi massa pendukung Prabowo-Sandiaga Uno terus berdatangan dan baliho gagal dicopot.

Sejak Senin siang kemarin, lanjut Abet, upaya persuasif terus dilakukan pihak Satpol PP. Namun sejak Senin siang itu pula relawan pendukung Prabowo terus berdatangan dan menolak baliho untuk Prabowo diturunkan. IFKNews

"Pokoknya banyak yang datang, nggak tahu dari mana saja, yang pasti dari luar juga itu, kelihatannya ada yang dari Bekasi juga. Jadi terus ramai sampai jam 11 malam. Polisi sama Pol PP mundur," kata Abet.

Abet menyebut baliho berukuran besar tersebut sudah terpasang di pinggir Jalan Raya Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sejak Minggu (28/4/2019) lalu. Baliho tersebut berisi tulisan ucapan terima kasih kepada warga Cileungsi untuk kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai presiden-wakil presiden periode 2019-2024.

"Dipasangnya sudah dari Minggu siang. Dipasangnya di pinggir jalan di depan Perumahan Limusnunggal Pratama Regency. Dia manfaatin bekas baliho iklan perumahan, kan sudah kosong itu, terus dipasangin baliho Prabowo itu," kata Abet.

Hingga pagi ini, baliho ucapan terima kasih untuk warga Cileungsi atas dukungan buat pasangan capres Prabowo-Sandi itu masih terpasang. Abet menyebut hanya ada beberapa relawan Prabowo-Sandiaga Uno yang berjaga.

Sementara itu, Kapolsek Cileungsi Kompol Asep menyebut persoalan aksi penolakan warga tersebut kini ditangani Polres Bogor. "Ditangani Polres Bogor ya. Ke Polres Bogor," singkatnya.

Sebagaimana diketahui, KPU baru akan mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei nanti. Kedua kubu saling mengklaim kemenangan. Kubu Jokowi mengklaim menang dengan memaparkan hasil quick count mayoritas lembaga survei. Sedangkan kubu Prabowo mengklaim menang dengan hitungan real count internal.

Ulama Pendukung Prabowo-Sandi Pastikan Gelar Ijtima Ulama III, “yang Sudah Jadi Cebong Tidak Akan Diundang”

JAKARTA – Ijtima Ulama III dipastikan akan digelar ulama pendukung Prabowo-Sandi. Pertemuan itu rencananya akan digelar pada Rabu, 1 Mei besok di salah satu hotel di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Selain itu, pihak penyelenggara juga memastikan tidak akan mengundang ustadz dan kiai pendukung Jokowi-Ma’ruf.

Ketua Pelaksana Ijtima Ulama III Slamet Ma’arif memastikan, pihaknya mengundang semua ustadz dan kiai peserta Ijtima Ulama I dan II.

“Kecuali yang sudah menjadi cebong (pendukung Jokowi – Ma’ruf) tidak akan kami undang,” kata Slamet dalam jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).
Slamet menegaskan, sesuai dengan hasil Ijtima Ulama I dan II bahwa mereka sudah memutuskan untuk mendukung Prabowo-Sandi.

Kendati demikian, lanjut pria yang juga Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu, belum bisa memastikan kehadiran capres-cawpres jagoannya dalam Ijtima Ulama III itu.
“Hari ini undangan sudah mulai disebar,” kata Ketua Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) itu.

Selain itu, Slamet juga memastikan bahwa panitia Ijtima Ulama III tidak akan mengundang lagi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam.

“Kecuali yang sudah menjadi cebong,” tegasnya.

Sementara, Penanggungjawab Ijtima Ulama III, Yusuf Muhammad Martak menjelaskan, tujuan pertemuan itu adalah membahas dugaan kecurangan di pemilu.

Karena itu panitia Ijtimak Ulama III akan mengundang ahli hukum, pengamat politik dan pakar teknologi informasi (TI) untuk membeberkan kecurangan yang merugikan suara
Prabowo-Sandi.

“Karena yang merasa dirugikan dan menerima kecurangan itu adalah paslon 02. Apabila ada kecurangan yang dilakukan oleh caleg baik dari partai mana pun itu di luar pembahasan Ijtima Ulama III,” pungkasnya.

Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengimbau kepada semua pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2019 untuk menempuh jalur secara konstitusional. Bukan dengan ijtima ulama III.

“Kalau pun ada kekurangan-kekurangan yang dilakukan atau tidak sengaja dilakukan KPU dengan segala keterbatasannya, selesaikan saja dengan cara konstitusional, bukan dengan ijtimak. Itu apa urusannya,” katanya, Jumat (26/4/2019).

Mantan Panglima TNI itu menyatakan, dalam suasana seperti saat ini, masyarakat membutuhkan kondisi yang nyaman dan jangan menciptakan suasana yang menakuti masyarakat.
Dia pun tidak menampik adanya indikasi bahwa pihak-pihak yang tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu, membuat sebuah gerakan massa.

Namun, Moeldoko memastikan hal itu terus dipantau perkembangannya.

“Saya harus tegas mengatakan itu. Untuk itu saya mengimbau jangan coba-coba untuk membuat atau menciptakan cara-cara seperti itu (gerakan massa, red), karena akan banyak merugikan masyarakat,” tegasnya.

Moeldoko juga melihat indikasi bahwa ijtima ulama III yang sedang digalang kelompok tertentu untuk mengonsolidasi adanya gerakan baru pasca-pilpres.

Sebab, persoalan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif atau TSM selalu dihembuskan.
“Jadi menurut saya ini sebuah upaya yang harus kita hentikan, enggak boleh kita menjustifikasi sebuah persoalan yang belum tuntas,” pungkasnya.

(jpg/ruh/pojoksatu)

Rizieq Shihab: Kepung Bawaslu dan KPU, Tetapkan Prabowo Pemenang Pilpres 2019

IFKNews, Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab membuat sebuah maklumat yang meminta umatnya untuk mengepung Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum.

Hal ini disampaikan Habib Rizieq Shihab dalam sebuah video yang diunggah pada 26 April 2019 oleh Front TV di akun Youtube.

Habib Rizieq Shihab mendengar pemberitaan dengan berjatuhnya korban yang bertugas dalam Pemilu, adanya kesalahan input dalam KPU serta yang menurutnya ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan.

Ia pun meminta untuk tetap mengawal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

“Dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan tetap mengawal, menjaga dan membela Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi beserta BPN dan seluruh Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur agar tetap istiqomah berjuang bersama Ulama dan rakyat Indonesia melawan kezaliman, menegakkan keadilan hingga tegak kalimat Allah Yang Maha Tinggi,” kata Habib Rizieq Shihab di durasi 13 menit 58 detik.

Habib Rizieq Shihab juga meminta agar adanya pembentukan kepanitiaan gerakan.

“Dengan membimbing, mendorong dan memotivasi masyarakat di semua daerah agar segera membentuk panitia Aksi Bela Negeri untuk gelar aksi konstitusional untuk kepung Bawaslu dan laporkan kecurangan dengan bukti, lalu selanjutnya kepungKPU untuk tuntut keadilan,” ujarnya.

Selain itu di durasi 15 menit, Habib Rizieq Shihab menyampaikan seruan aksi untuk menggelar gerakan konstitusional di Ibukota Jakarta untuk menuntut Bawaslu dan KPU mendiskualifikasikan Jokowi karena adanya kecurangan.

“Aksi bela negeri secara konstitusional di Jakarta untuk kepung Bawaslu dan KPU dengan tuntutan diskualifikasikan Jokowi karena curang dan segera tetapkan Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2019,” ucapnya.[]

Kalo situ berani dan merasa gak punya salah kenapa tidak pulang saja? ga usah kabur trus teriak-teriak begini.....

Ini bentuk kecurangan yang paling dahsyat kalo sampai terjadi..... Katanya ulama tapi ngajarin cara-cara curang

Sumber: https://www.kaskus.co.id/thread/5cc7a5e9a2d1953113746076/rizieq-shihab-kepung-bawaslu-dan-kpu-tetapkan-prabowo-pemenang-pilpres-2019/

“Dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan tetap mengawal, menjaga dan membela Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi beserta BPN dan seluruh Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur agar tetap istiqomah berjuang bersama Ulama dan rakyat melawan kezaliman, menegakkan keadilan hingga tegak kalimat Allah Yang Maha Tinggi,” kata Habib Rizieq, Sabtu (27/4).

Agar hal itu tercipta, Habib Rizieq pun meminta agar adanya pembentukan kepanitiaan gerakan.

“Dengan membimbing, mendorong dan memotivasi masyarakat di semua daerah agar segera membentuk panitia Aksi Bela Negeri untuk gelar aksi konstitusional untuk kepung Bawaslu dan laporkan kecurangan dengan bukti,” tegasnya.

Tak hanya itu, seruan aksi juga disampaikan Habib Rizieq kepada umatnya untuk menggelar gerakan konstitusional ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menuntut keadilan.

“Aksi bela negeri secara konstitusional di Jakarta untuk kepung Bawaslu dan KPU dengan tuntutan diskualifikasikan Jokowi karena curang dan segera tetapkan Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2019,” tandasnya.

(dik/rmol/pojoksatu/pojoksulsel)

Djoko Santoso Sebut Kemenangan Prabowo 80 Persen, PSI: Besok 212 Persen

Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Djoko Santoso menyebutkan Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga bisa unggul di Pilpres 2019 dengan 80 persen suara.

Oleh juru bicara PSI, Guntur Romli, pernyataan Djoko itu dinilai asal sebut.

Menurut Guntur, Djoko Santoso hanya semaunya berbicara. Malah Guntur menyindir ke depannya Djoko bisa saja menyebut kemenangan Prabowo - Sandiaga bisa mencapai 212 persen.

"Ngomong kok seenaknya, dari klaim 55 persen, 62 persen, 70 persen, sudah 80 persen hari ini, besok jadi 212 persen kayaknya," cuit Guntur di akun Twitternya @GunRomli, Rabu (24/4/2019).

Sebelumnya BPN Prabowo – Sandiaga mengklaim, perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 2 itu sudah melampui milik sang rival, Jokowi – Ma'ruf Amin. IFKNews

Klaim tersebut berdasarkan hasil hitung cepat dan real count yang digelar sendiri oleh BPN Prabowo – Sandiaga.

Namun, Ketua BPN Djoko Santoso meyakini, jika tak ada kecurangan, maka angka kemenangan Prabowo – Sandiaga berkisar antara 75 persen sampai 80 persen.

Hal itu disampaikan Djoko saat berpidato dalam acara Syukuran dan Munajat Kemenangan Prabowo – Sandiaga yang digelar oleh relawan di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Rabu (24/4/2019).

"Hasilnya Prabowo menang, tetapi sebelum tanggal 17 (hari pemungutan suara). Setelah tanggal itu, mereka curang terus. Mereka curang secara masif, terencana, sistematik dan brutal," kata Djoko.

"Namun demikian, masih tersisa suara 62 persen, dan itulah Prabowo – Sandiaga menyatakan kemenangan setelah dicurangi. Kalau enggak dicurangi bisa 75 – 80 persen," sambungnya.

Sumber: Djoko Santoso Sebut Kemenangan Prabowo 80 Persen, PSI: Besok 212 Persen