Beritaterheboh.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan Panitia Khusus Banjir DPRD DKI Jakarta bertujuan untuk mencari solusi mengatasi masalah banjir di ibu kota. Demikian disampaikan Prasetio kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/3/2020). "Iya cari solusi bareng-bareng. Kalau masalah banjir, Jakarta pasti nggak mungkin nggak banjir, pasti ada banjir, tapi kan bisa diminimalisasi," kata Prasetio seperti dilansir detik.com, Selasa (3/3/2020). Ia menyebut salah satu masalah yang krusial adalah pemetaan saluran air. Salah satu contoh, Prasetio mengaku heran kala Kanal Banjir Timur (KBT) tidak meluap saat banjir beberapa waktu lalu. "Artinya apa? Belum ada air yang datang ke situ. Nah ini pemerintah daerah dipikirkan masalah itu," kata Prasetio. Menurut dia, pansus nanti akan memanggil sejumlah pihak, termasuk mantan gubernur DKI Jakarta yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP. Pihak lain yang akan dipanggil adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pemetaan air, yaitu Dinas Sumber Daya Air (SDA). Seperti diketahui, salah satu dasar pembentukan pansus adalah banjir besar yang melanda Jakarta sejak awal tahun ini. Pembentukan pansus telah disetujui berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta pada 24 Februari lalu. Dalam surat tersebut tertulis, pembentukan pansus ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Setiap fraksi harus menunjuk sejumlah anggota untuk bergabung ke dalam pansus. Sampai saat ini, nama-nama anggota pansus masih dikumpulkan Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas SDA Juaini mengaku tidak mempermasalahkan pembentukan Pansus Banjir oleh DPRD DKI Jakarta. "Ya pokoknya selama masih fungsi kontrol ya nggak masalah. Itu memang tugas mereka (DPRD DKI Jakarta). Kita ikut saja kan. Yang penting kita sudah melakukan apa yang sudah jadi tupoksi kita," kata Juaini, Senin (2/3/2020), seperti dilansir detik.com, Selasa (3/3/2020). "Ya kan data-data selama ini kan sudah ada, anggaran ada, terus apa yang kami kerjakan juga sudah ada laporannya dari awal tahun, dari tahun kemarin, kan memang sudah ada, apaan sih yang kita kerjakan dari tahun kemarin, nanti kami siapkan," kata Juaini Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai pembentukan Pansus Banjir merupakan hak DPRD DKI Jakarta. Namun, dia meragukan efektivitas pansus itu untuk menyelesaikan masalah banjir di ibu kota. "Soal efektif atau tidak tergantung pada prosesnya. Jika dalam perjalanannya pansus betul-betul bekerja untuk menyelesaikan persoalan banjir, Bisa saja efektif, sebagai bahan Anies untuk melakukan perbaikan untuk mengatasi banjir," ujar Ujang. "Namun jika motifnya politik tentu tidak akan efektif. Karena nantinya hanya saling menyalahkan. Dan hitung-hitungan kalah menang antara DPRD DKI Jakarta dengan Anies," lanjutnya kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (3/3/2020). Ujang mengapresisasi rencana Pansus Banjir memanggil Ahok. Namun, gubernur-gubernur sebelum Ahok mulai dari Joko Widodo, Fauzi Bowo, hingga Sutiyoso juga harus dipanggil. Tujuannya agar informasi yang didapatkan menjadi berimbang dan obyektif. Lebih lanjut, pengajar di Univesitas Al-Azhar Indonesia itu mengingatkan agar pansus berjalan sesuai koridor, yaitu mencari solusi untuk memperbaiki persoalan banjir. "Namun jika pansus banjir dibentuk untuk menghakimi dan menyalahkan Anies, juga memiliki agenda impeachment, maka hal tersebut merupakan agenda politik yang terselubung untuk menjegal Anies untuk menuju 2024," kata Ujang. Ditemui beberapa waktu lalu, Anies enggan berkomentar banyak perihal pembentukan Pansus Banjir oleh DPRD DKI Jakarta. Ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (27/2/2020), Anies memilih fokus menghadapi musim hujan yang masih akan berlangsung hingga Maret mendatang.(cnbcindonesia.com/Artikel Asli)
from Berita Heboh https://ift.tt/39mqep0
via IFTTT
Beritaterheboh.com - Empat nama kandidat pemimpin ibu kota baru telah dikantongi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berbeda dengan daerah lain, ibu kota baru yang ditetapkan di Penajam Paser Utara ini akan dikelola khusus oleh sebuah badan otorita. Dikutip dari laman Setkab, Selasa (3/3/2020), Keempat nama yang akan menjadi calon Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) yakni Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahaja Purnama, Tumiyono, dan Abdullah Azwar Anas. "Yang namanya kandidat ya memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjo (Brodjonegoro, red). Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak Tumiyono. Empat, Pak Azwar Anas," ujar Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa Otoritas Ibu Kota Negara ini akan segera ditandatangani Peraturan Presiden (Perpres)-nya yang nanti di sana akan ada chief executive officer (CEO)-nya. "CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan. Dan akan segera diputuskan insyaallah dalam minggu ini," kata Jokowi. Berikut profil 4 kandidat CEO Otoritas IKN yang dimumkan Jokowi: Azwar Anas Azwar Anas masuk sebagai salah satu deretan kepala daerah yang sangat familiar. Sukses memimpin Kabupaten Banyuwangi dua periode, namanya pernah masuk bursa Calon Gubernur Jawa Timur. Pria kelahiran Banyuwangi tahun 1973 ini pernah lama menggeluti profesi wartawan radio usai lulus dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI). Kiprah politiknya dirintis dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu tahun 2004 dari daerah pemilihan Jatim III yang meliputi Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Di pemilu selanjutnya, Azwar berusaha lagi ke Senayan, namun usahanya kandas karena tak memperoleh cukup suara. Gagal menuju parlemen, Azwar lantas mencoba peruntungan dengan menjajal pemilihan Bupati Banyuwangi dengan menggandeng Yusuf Widyatmoko sebagai pasangannya. Di kepemimpinan sebagai Banyuwangi inilah namanya mulai banyak dikenal. Program paling menonjolnya yakni pembangunan ekonomi Banyuwangi dengan menggenjot sektor pariwisata. Tumiyana Berbeda dengan 3 kandidat lain yang berasal dari birokrat, Tumiyana merupakan wajah lama di BUMN, khususnya perusahaan negara di bidang konstruksi. Saat ini, dirinya tercatat sebagai Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Lulusan Teknik Sipil Universitas Borobudur ini sebelumnya lama berkarir di BUMN karya lainnya, yakni PT PP (Persero) Tbk. Di PP, Tumiyana pernah menjabat Direktur Keuangan sebelum kemudian menjadi Dirut PT PP selama dua periode dari 2008-2016 dan 2016-2018. Selain itu, Tumiyana tercatat juga sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China. Tumiyana juga dikenal sebagai pengusaha di sektor peternakan. Dia memiliki sebuah peternakan sapi besar di kampung kelahirannya, Klaten. Bambang Brodjonegoro Sebelum terjun ke birokrasi, pria bernama lengkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro merupakan akademisi tulen. Karirnya banyak dihabiskan sebagai dosen di almamaternya, Universitas Indonesia (UI). Sempat menjadi Kajur lalu Dekan FE UI, jebolan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Pembangunan ini ditunjuk Menteri Keuangan tahun 2014 sebelum kemudian terkena reshuffle dan digantikan rekan yang juga seniornya sesama dosen FE UI, Sri Mulyani Indrawati. Masih di era Presiden Jokowi, Bambang kemudian berganti posisi menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada tahun 2016-2019. Di periode kedua Jokowi, Bambang kembali dipercaya sebagai anggota kabinet, kali ini diplot sebagai Menristek. Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) BTP alias Ahok jadi calon pemimpin ibu kota baru yang paling sering masuk pemberitaan. Terbilang sukses dengan pencapaiannya sebagai Bupati Belitung Timur, namanya mulai dikenal publik saat jadi pendamping Jokowi di Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Dia sempat merantau dan bekerja di Jakarta selepas lulus kuliah di Universitas Trisakti. Ahok kemudian pulang kampung dan menggeluti bisnis tambang sebagai kontraktor PT Timah (Persero) Tbk. Karir politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung, lalu memenangi Pilkada Belitung Timur berpasangan dengan Khairul Effendi. Tahun 2009, Ahok mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar dan berhasil mengantongi 119.232 suara dan duduk di komisi II DPR RI. Karir politiknya makin melejit setelah dipinang Gerindra untuk mendampingi Jokowi di Pilgubn DKI Jakarta. Ahok kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi presiden. Malang bagi Ahok, saat pencalonannya sebagai sebagai Cagub DKI, dirinya kalah dari Anies Baswedan. Ahok bahkan sempat mendekam sebagai narapidana di Mako Brimom setelah terjerat kasus tuduhan penistaan agama. Namanya kembali jadi sorotan setelah ditunjuk menjadi Komisaris Utama Pertamina. Artikel ini telah tayang di Tribunpalu.com dengan judul Jokowi Umumkan 4 Nama Calon Kepala Otoritas Ibu Kota Negara di Kalimantan, Ada Ahok hingga Tumiyana,
from Berita Heboh https://ift.tt/2x35oMV
via IFTTT
