Kesalahan Input C1 di TPS 09 Bojong Koneng, Jokowi 132 Jadi 16; Prabowo 95 Jadi 172

Bogor - Kesalahan input data di Situng (Sistem Informasi Penghitungan) KPU terjadi untuk perolehan suara di TPS 09 Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Scan formulir C1 yang ditampilkan di TPS 09 justru merupakan scan formulir C1 dari TPS 04.

Dilihat detikcom, Rabu (24/4/2019), scan formulir C1 untuk TPS 04 ditampilkan di kolom TPS 09. Sedangkan data dalam kolom TPS 04 di Situng KPU belum tersedia.


Kesalahan Input Data Situng Juga Terjadi di TPS 09 Bojong KonengFoto: Istimewa


Pengguna hak pilih di TPS 04 berjumlah 227 orang dari 287 DPT. Hasilnya, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf meraup 132 suara dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 95 suara.


Angka perolehan suara di atas berbeda dengan salinan formulir C1 untuk TPS 09 Desa Bojong Koneng yang diterima detikcom. Dalam formulir C1, tertera perolehan suara untuk pasangan nomor urut 01 sebanyak 16 suara, sedangkan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 02 sebanyak 172 suara. IFKNews

Komisioner KPUD Kabupaten Bogor, Heri Setiawan, mengatakan kesalahan input data di Situng KPU merupakan kewenangan dari KPU pusat. KPUD Bogor disebut Heri hanya men-scan form C1 dan mengirimnya sebagai data dan informasi ke KPU RI.

"Yang mengupload itu (ke Situng KPU RI) KPU pusat, kami (KPUD Kabupaten Bogor) hanya men-scan C1 kemudian mengirimnya ke KPU pusat, yang menayangkannya itu (ke Situng KPU RI), KPU pusat. Jadi, soal tampilan di situng KPU RI itu ya wewenang pihak KPU pusat," kata Heri.


"Saat ini belum ada komunikasi, karena kan kalau ada salah input di situng KPU itu ya berarti ada disana (KPU RI), human erornya. Kita (KPUD Kabupaten Bogor) hanya memastikan C1 planonya sesuai dengan C1-nya," sambungnya.

Heri mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan KPU pusat terkait kesalahan input data ini. Semua permasalahan yang ditemukan di Kabupaten Bogor akan dilaporkan.

"Terkait ini kita akan komunikasi dengan KPU pusat untuk dikoreksi. Termasuk masalah (perbedaan input) yang di Jasinga," kata Heri.
(knv/imk)

https://news.detik.com/berita/d-4523...-bojong-koneng


Di dalam situs ini, KPU menjelaskan bahwa data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara merupakan data berdasarkan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan suara di TPS. Jika terdapat perbedaan antara angka yang tertulis dengan angka yang tercantum dalam salinan Formulir C1, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KPU juga menyatakan bahwa data yang ditampilkan bukan merupakan hasil final, karena hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan. Oleh karena itu jika terdapat kesalahan dalam pengisian C1 dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Rekapitulasi akhir KPU secara nasional rencananya akan keluar pada Rabu (22/5). KPU tetap akan menggunakan perhitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil Pemilu 2019.

https://m.detik.com/news/berita/d-4522837/real-count-kpu-28-jokowi-amin-5564-prabowo-sandi-4436

Wartawan Dilarang Rekam Pidato Prabowo, Panitia: 'Jangan jadi mata-mata di sini!' Diduga terjadi pemukulan

Calon Presiden Prabowo Subianto menggelar konsolidasi bersama relawannya untuk mengawal suara pemenangan di Padepokan TMII, Jakarta Timur, Rabu (24/4).

Acara digelar pukul 13.00 WIB, dibuka oleh pidato Dewan Penasihat BPN Amien Rais, dilanjut oleh sambutan Ketua Umum BPN Djoko Santoso.

1. Wartawan dan relawan dilarang merekam pidato Prabowo



Ketika Amien Rais dan Djoko Santoso memberi sambutannya, wartawan masih bisa merekam, namun ketika Prabowo akan memberikan sambutannya, panitia melarang wartawan bahkan relawannya untuk merekam pidato Calon Presiden Prabowo Subianto.

“Jangan ada yang merekam, tolong pengamanan jika terlihat ada yang foto, video, merekam, ambil hp-nya, termasuk wartawan,” kata panitia di atas panggung.

2. 'Jangan jadi mata-mata di sini!'

Intruksi tersebut pun diterima dengan sigap oleh semua relawan, sebagai reporter di lapangan, IDN Times pun sempat beberapa kali ditegur oleh relawan untuk tidak memegang ponsel.

“Mas masukin itu hp-nya, jangan jadi mata-mata di sini,” kata seorang wanita berbaju khas 08 Brigade. IFKNews

3. Diduga terjadi pemukulan

Prabowo pun naik panggung, semua relawan ramai meneriaki Prabowo presiden. Di tengah pidatonya yang ‘panas’, dari ujung tribun terlihat kerumunan relawan sedang mengepung seseorang.

Prabowo pun sempat menghentikan pidatonya, ia lantas bertanya “Kenapa?”. Seseorang yang diduga merekam itu lantas digiring keluar Padepokan. Sempat beberapa kali orang itu dipukul oleh relawan. “Hei.. jangan pukul-pukul,” kata Prabowo.

Suasana pun makin panas, Prabowo tetap melanjutkan pidatonya. “Saya tidak takut diintelin,” katanya disambut riuh pendukung.

Massa Gelar Aksi Desak Bawaslu Nyatakan Pemilu 2019 Curang

Massa aksi lawan pemilu curang di depan Gedung Bawaslu, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

IFKNews - Sekelompok massa yang mengaku berasal dari beberapa elemen menggelar aksi di depan gedung Bawaslu RI. Mereka meminta Bawaslu menyatakan pemilu serentak 2019 disebut sebagai pemilu curang.

“Jadi kita ke sini bukan menuntut soal kecurangan pemilu, tetapi menurut kami, pemilu ini sudah curang. Kalau kecurangan cuma 1 sampai 2 TPS, kalau ini pemilu curang. Jadi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pasca,” kata koordinator aksi tuntutan, Jumhur Hidayat, di depan Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

Sejumlah massa melakukan aksi lawan pemilu curang di depan Gedung Bawaslu, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Jumhur juga mengaku, masyarakat yang datang bersamanya hari ini telah membawa beberapa barang bukti kecurangan pemilu. Bahkan, ia menyebut jumlahnya terlalu banyak. Aksi ini merupakan bentuk permintaan audiensi kepada Bawaslu, untuk menyelesaikan masalah ini bersama.

“Kita akan meminta pada Bawaslu agar Bawaslu dapat menyatakan pemilu ini curang secara nasional. Dengan begitu maka harus dicari jalan keluar, langkah-langkah yang terbaik atas pemilu yang curang ini,” kata Jumhur.

Aksi Tolak Pemilu Curang di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (24/4). Foto: Ricky Febrian/kumparan

Jumhur mengaku aksi ini murni berasal dari masyarakat. Mereka tidak mewakili pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi maupun Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Meski begitu, nampak beberapa simpatisan yang mengenakan kaus beratribut Prabowo-Sandi dalam aksi tersebut. IFKNews

“Saya enggak ada urusan BPN, ini gabungan rakyat, kita undang men of honours, atau person of honours pendukung (paslon) 01-02 yang merasa terhormat dan berjuang untuk demokrasi, bersama-sama, kita melawan,” ucap Jumhur.

Massa aksi lawan pemilu curang di depan Gedung Bawaslu, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Hadir pula eks ketua Presidium Alumni 212 yang dikenal dekat dengan Prabowo, yaitu ustaz Ansufri Sambo, dan beberapa alumni UI yang mengenakan jaket kampus warna kuning.

Aksi yang sedianya digelar pada pukul 10.00 WIB tersebut dimulai pada pukul 11.00 WIB, usai hujan yang mengguyur kawasan Jakarta Pusat reda.

Sumber: https://kumparan.com/@kumparannews/massa-gelar-aksi-desak-bawaslu-nyatakan-pemilu-2019-curang-1qwrwcvOW2j

Ramai Video Uji Angka Situng KPU di Excel Hasilnya Terbalik, Benarkah?

Beredar sebuah video yang memperlihatkan seseorang sedang menguji data dalam hasil penghitungan suara di Sistem Informasi Penghitungan (Situng) ke dalam format Microsoft Excel. Salah satunya video berdurasi 02.30 menit yang direkam dari website KPU, Senin (22/4).

Video itu mencoba mengajak penonton untuk membandingkan dan mengolah hasil suara sementara KPU dalam diagram ke Ms. Excel. Diagram KPU per Senin menunjukkan paslon 01 berada di angka 54,84 persen, sementara paslon 02 sebesar 45,16 persen, dari total sementara 18.349.072 suara.

Pria itu lalu memindahkan seluruh data yang masuk ke kolom Ms.Excel. Saat dijumlah, total suara yang masuk untuk paslon 02 sebesar 9.214.073 dari total 17.563.015 suara. Saat dipersentasekan di Ms. Excel, jumlah suara Prabowo menunjukkan angka sebesar 52 persen.

"Tapi di diagram [KPU] kita lihat paslon 01 [sebesar] 54 persen, [paslon] 02 [sebesar] 45 persen. Logikanya, kalau kita pakai rumus Excel sinkron itu harusnya sama, kok, ini beda, KPU bisa Excel, piye, toh, bisa Excel apa ora ono, toh?" tuturnya dalam video tersebut.

Tak hanya satu video itu, ada video lainnya yang juga menguji hal yang sama dengan kesimpulan serupa.

Akal sehat, bekerja berdasar ilmu. Org berilmu tak mudah dibohongi.#02wintheelection #JagaSuara02AmankanC1 pic.twitter.com/zAo7Qy4LTu

— @Duh paNAS (@duhmnas3) April 19, 2019

Benarkah demikian?

Untuk membuktikan kebenarannya, tentu harus diuji dengan angka yang sama. Namun, karena kesulitan melihat satu per satu angkanya, kumparan menguji dengan mengikuti metode penghitungan seperti yang ditunjukkan dalam video itu.

Yakni, dengan menyalin seluruh angka yang tercantum di tabel suara Pilpres 2019 dan memindahkannya ke kolom Ms. Excel. Data yang diuji adalah pada posisi suara masuk di Situng KPU sudah 17,55038 persen.

kumparan menjumlahkan seluruh angka-angka tadi dengan rumus excell =SUM(...). Selanjutnya, menjumlahkan seluruh suara Jokowi dan Prabowo dengan cara yang sama.








Total masing-masing suara kedua paslon lalu dipersentasekan dengan rumus =(jumlah angka paslon/jumlah suara total*100). Pertama, mengkonversikan jumlah suara Jokowi, yakni 14.882. 716 suara dengan rumus =(jumlah angka Jokowi/14.882. 716*100). Lalu, mengkonversi suara Prabowo, yakni 12.180.510 suara, dengan rumus yang sama, =(jumlah angka Prabowo/12.180.510*100.

Hasilnya, persentase yang ditemukan kumparan sama dengan KPU, yakni Jokowi-Ma'ruf  berada di angka 54,992394 persen atau dibulatkan 54,99 persen, dan Prabowo-Sandi sebesar 45,007606% atau dibulatkan sebesar 45,00 persen. IFKNews

Perolehan suara ini sama dengan hasil sementara yang diperlihatkan website resmi KPU. Data ini diambil pada 22 April 2019.

Uji coba klaim data di Situng KPU terbalik juga sudah dilakukan oleh beberapa orang, salah satunya akun di bawah ini. Kesimpulannya, sesuai dengan data KPU.

Ha.. mana itu akun yg itung-itungannya ajaib kali itu??? Data statistiknya udah lengkap di website kpu, dia itungnya udah pake excel bisa pulak salah.. jangan ngajak berantam kau bang.. kau yg begok ngegas pulak kau.. kau bilang kpu curang.. otak kau di mana? pic.twitter.com/AsG1Y8PbjJ

— Yoshu Sudarso (@yoshu_sudarso) April 20, 2019

Komisioner KPU Viryan Aziz saat dikonfirmasi mengaku belum tahu. "Saya belum cek," tutur Viryan di Kantor KPU, Selasa (23/4).



Source : https://kumparan.com/@kumparannews/ramai-video-uji-angka-situng-kpu-di-excel-hasilnya-terbalik-benarkah-1qwbRdGb4v4?ref=trensto


itu jangan2 settingan kompie/excel si kampret, titik (.) dianggap koma(,) krn ada yg begitu jadi sebagai contoh, di papua 01 2.311 dianggap excel 2,311 sedangkan 02 cuma 171 tanpa titik dan koma...

Video Surat Suara Dibakar Warga di Puncak Jaya Papua, Viral

Jayapura, Bawaslu Papua segera mengambil sikap dengan mengirim tim ke Tingginambut Puncak Jaya, begitu sebuah video pembakaran surat suara viral di media sosial.

Komisioner Bawaslu Papua bidang penindakan, Amandus Situmorang mengatakan pihaknya baru melihat video tersebut dan belum mendapat laporan, namun segera mengirim tim ke sana untuk menyelidiki pembakaran tersebut. ’’Selamat siang rekan-rekan media yang terkasih, terkait video yang beredar kami baru tahu dan tadi kami koordinasikan dengan jajaran Bawaslu Puncak Jaya yang juga belum tahu adanya kejadian tersebut. Kami sudah perintahkan jajaran Bawaslu Puncak Jaya untuk mengecek masalah ini dan melakukan investigasi,’’ tulis Amandus dalam media WA group kepada jurnalis di Jayapura, Rabu (24/4).

Sementara KPU Provinsi Papua belum memberikan keterangan terkait pembakaran surat suara di Tingginambut.

Dalam video berdurasi 5 menit 7 detik tersebut tampak Mama-mama serta anak-anak membakar surat suara dan juga kotak suara dalam satu tumpukan. Dari suara dari dalam video tersebut pembakaran terjadi di Kantor Distrik Tingginambut Puncak Jaya.

Orang yang berbicara dalam video tersebut yang diduga juga melakukan perekaman mengatakan Pilpres terburuk di tahun 2019 karena semua suara masyarakat diikat lalu diberikan ke Joko Widodo. ‘’Suara langsung diikat jadi satu dan diberikan ke Pak Joko Widodo bagaimana tidak menang kalau begitu, Pilpres macam apa ini,’’ ujarnya.

Kabupaten Puncak Jaya adalah salah satu dari 12 kabupaten di Papua yang menganut system noken dalam Pemilu 17 April 2019 yang memilih presiden dan wakil presiden, legislative dan anggota PPD.

Dalam wikipedia.org dituliskan, sistem noken merupakan bagian dari kearifan lokal dalam demokrasi kemasyarakatan. Mahkamah Konstitusi (MK) pun mengakui dan mengesahkan dengan alasan Sistem Noken menganut sistem pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Terbuka (LUBET), sesuai dengan Keputusan MK Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009 yang sesuai dengan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang Undang“.  IFKNews

Dikutip dari putusan MK, dituliskan  dalam pertimbangannya MK menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem ‘kesepakatan warga’ atau aklamasi. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif  (kesepakatan warga atau aklamasi) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat” .

Sistem noken di sahkan di MK setelah pemilihan Bupati Pegunungan Bintang tahun 2009,  dimana penggugat dari kelompok yang kalah dalam pemilihan mempersoalkan sistem noken namun gugatan ditolak dan menerima sistem noken dalam pelaksaan Pemilu di Papua.

Quick count pilpres 2019: Joko Widodo sementara unggul atas Prabowo Subianto

Quick count pilpres diumumkan sejumlah lembaga survei dan hasil sementara menunjukkan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hasil Quick Count Presidensial

Terakhir diperbaharui pada 18 April 2019 18:51:53

Pasangan Joko Widodo
dan Ma'aruf Amin Perolehan suara:

54.43%

Pasangan Prabowo Subianto
dan Sandiaga Uno Perolehan suara:

45.57%

Sampel masuk: 99.95%

Komisi Pemilihan Umum, KPU, sendiri akan mengumumkan secara resmi real count pada 22 Mei setelah metode penghitungan berjenjang.
Tingkat partisipasi pemilih tahun ini mencapai lebih dari 80% meningkat dari 70% pada pemilu 2014.
Pemungutan suara dengan warga Indonesia yang memiliki hak pilih berjumlah sekitar 193 juta dilaksanakan di 809.500 tempat pemungutan suara (TPS). Setiap TPS melayani sekitar 200 hingga 300 orang pada saat hari pencoblosan, Rabu (17/04).
Jumlah pemilih di dalam negeri, menurut ketua Komisi Pemilihan Umum per tanggal 8 April lalu, mencapai 192.866.254, termasuk 2.086.285 pemilih di luar negeri. Bagi warga Indonesia yang tinggal di luar negeri, pemilihan umum berlangsung tanggal 8 -14 April.
Jumlah mereka yang punya hak pilih pada 2019 sekitar 193 juta, lebih banyak 2,4 juta orang dibandingkan pemilihan umum 2014.

Pada pemilu tahun 2014, jumlah TPS sekitar 500.000 dan setiap TPS melayani sekitar 400 pemilih.
Pada Juli, 2014, KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai peraih suara terbanyak Pemilu Presiden 2014.
Saat itu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memperoleh 70.997.85 suara atau 53,15%, selisih 8.421.389 suara dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang meraih 62.576.444 suara atau 46,85%.
Pada Rabu (17/04), Indonesia menjalankan lima pemilihan umum secara bersamaan yaitu pemilihan presiden-wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Setiap pemilih akan mendapat lima surat suara dengan warna berbeda.
Pada pemilu legislatif, sebanyak 575 orang anggota legislatif akan dipilih dari 16 partai peserta pemilu.

KPU umumkan real count pada 22 Mei

Pengamat: 'Jangan saling mengklaim telah menang'
Titi Anggraini, direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengatakan mestinya kedua capres tidak buru-buru mengeluarkan klaim kemenangan.
"Kedua capres seharusnya mengajak seluruh pendukung untuk mengawasi proses yang sedang berlangsung, hingga pada saatnya nanti (yaitu) rekapitulasi dan penetapan hasil di tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum," ujar Titi.
"Pernyataan bahwa 'saya sudah menang' atau 'saya sudah menjadi presiden' itu harus dihindari," katanya.
Sri Budi Eko Wardani, pengamat politik Universitas Indonesia, mengatakan mungkin ada situasi yang membuat Prabowo berbicara bahwa ia dan Sandi meraih setidaknya 60% suara.
"Harus dicermati pula, mungkin ini adalah keberlanjutan dari pernyataan yang disampaikan saat kampanye, misalnya tentang potensi kecurangan, tentang mereka yang tidak diuntungkan," kata pengamat yang biasa disapa Dani tersebut.
"Itu jargon yang disampaikan ... kita berharap pernyataan sudah menang tidak akan memicu gesekan baru di tingkat bawah," kata Dani.
Ia meminta dalam situasi saling klaim dan sejumlah lembaga mengeluarkan hasil quick count, KPU harus tampil, menyampaikan kepada rakyat di mana tahapan penghitungan resmi berada.
"Pernyataan bahwa hasil akan diumumkan pada 22 Mei saya kira tidak cukup," katanya.
Hamdi Muluk, Pengamat psikologi politik Universitas Indonesia, mengatakan klaim kemenangan bisa berdampak terhadap sikap para pendukung di tingkat akar rumput.
"Klaim menang (dari kubu Prabowo) bisa punya dampak ke bawah, para pengikutnya percaya bahwa mereka menang. Nanti, kalau misalnya KPU mengatakan bahwa Prabowo kalah, nanti berkembang narasi KPU curang," kata Hamdi.
"Ini berbahaya. Lebih baik serukan untuk menunggu hasil resmi dari KPU," katanya.

Ahmad Baihaqi menjelaskan wilayah kemenangan Jokowi-Ma'ruf hasil quick count Charta Politika ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung.

Calon presiden Prabowo Subianto di hadapan massa pendukungnya usai sejumlah lembaga survei mengumumkan hasil perhitungan cepatnya.

Hak atas foto ADEK BERRY/AFP

Mereka juga unggul di beberapa provinsi, seperti Papua, NTT, Bali, Kaltim, Sulut, Bengkulu.
Kubu Jokowi, menurutnya, juga menguasai suara di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.
Sementara Pasangan Prabowo Sandi masih menguasai antara Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, DKI, Riau, Kalimantan Barat, serta Sumatera Barat.
Kubu 02 juga menguasai Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Kalimantan Selatan, Jambi, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah.
Tentang keunggulan Prabowo di Sulawesi Selatan, Ahmad Baihaqi berargumen: "Figur yang dilakukan oleh pasangan 01 ini, terkait wakil sudah tidak terlalu berpengaruh, Pak JK, kemudian masyarakat di sana cenderung beralih ke 02.
Untuk Banten, menurut Charta Politika, upaya yang dilakukan Jokowi Ma'ruf berulang kali tidak berpengaruh.

Hak atas foto Rizqullah Hamiid/NurPhoto via Getty Images

Image caption Seorang warga Yogyakarta memberikan suaranya di salah satu TPS, Rabu (17/04).

Di DKI selisih 01 dan 02 hanya tipis. Prabowo, kata Ahmad, tidak ada bisa menyerang basis lawan seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sementara Jokowi, mampu mencuri suara di basis Prabowo termasuk di Jawa Barat.
Charta Politika juga mencatat hasil pilpres versi Quick count 2019 tidak jauh berbeda dengan hasil resmi hitung suara Komisi Pemilihan Umum KPU lima tahun silam.
"Pemilih masing-masing calon sudah betul-betuk militansi, untuk 01 sekian dan 02 sekian, yang bisa diolah hanya menyeran basis lawan," tambah Ahmad, seperti dilaporkan wartawan Arin Swandari untuk BBC News Indonesia.

Kubu Jokowi berhasil gaet suara Prabowo?

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, unggul dalam hitung cepat atau quick count lembaga survei Charta Politika dengan selisih sekitar 9% atas paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Hingga pukul 17.00 WIB, dengan suara masuk mencapai 83,7%, pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan perolehan angka 54,33%. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh 45,67%.
Menurut Charta Politika, angka ini diyakini tidak akan bergeser banyak hingga sampel suara quick count mencapai 100%, seperti dilaporkan wartawan Arin Swandari untuk BBC News Indonesia, Rabu (17/04).
Manajer riset Charta Politika Indonesia, Ahmad Baihaqi, mengatakan Jokowi unggul di 16 wilayah dan kalah di 18 wilayah.
"Salah satu keunggulan dari 01 ini adalah dia bisa menggaet suara-suara basis lawan, akan tetapi sebaliknya pasangan 02 ini tidak terlalu kuat untuk menarik suara dari basis 01," kata Ahmad.

Hak atas foto Ed Wray

Image caption Prabowo Subianto usai memberikan suara di TPS di dekat kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Ahmad mencontohkan basis 01 di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tetap dikuasai 01.
Cara quick count yang dilakukan oleh Charta Politika secara acak dengan metode Stratified Cluster Sampling, dengan margin of error kurang lebih 1%. Untuk tingkat kepercayaan mencapai 99%.Dengan metode ini cara quick count Charta Politika dilakukan dengan menempatkan satu kontributor relawan untuk mencatat hasil pemilihan dan mengirimnya melalui aplikasi.
Satu relawan hanya ditugaskan di satu TPS yang sudah ditetapkan. Sampel yang diambil mencakup 2000 TPS.
Keunggulan sementara Joko Widodo-Ma'ruf Amin, seperti dilaporkan Kompas, juga didasarkan hasil hitung cepat tujuh lembaga lainnya, setidaknya sampai pukul 17.25 WIB:

• Litbang Kompas data 76,75 persen Jokowi-Ma'ruf: 54,28 persen Prabowo-Sandiaga: 45,72 persen
• Indobarometer data 75,42 persen Jokowi-Ma'ruf: 53,81 persen Prabowo-Sandiaga: 46,19 persen
• Charta Politika data 85,9 persen Jokowi-Ma'ruf: 54,17 persen Prabowo-Sandiaga: 45,83 persen
• Poltracking Indonesia data 81,35 persen Jokowi-Maruf: 54,87 persen Prabowo-Sandiaga: 45,13 persen
• Indikator Politik Indonesia data 79,9 persen Jokowi-Maruf: 54,44 persen Prabowo-Sandiaga: 45,56 persen
• SMRC data 82,19 Jokowi-Maruf: 54,92 persen Prabowo-Sandiaga: 45,08 persen
• LSI Denny JA data 91,10 persen Jokowi-Maruf: 55,28 persen Prabowo-Sandiaga: 44,72 persen 8. CSIS dan Cyrus Network data 88,36 persen Jokowi-Maruf: 55,81 persen Prabowo-Sandiaga: 44,19 persen