Beritaterheboh.com - Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan landasan yang digunakan pemerintah untuk menentukan daerah yang dapat kembali beraktifitas adalah indikator kesehatan masyarakat berbasis data. "Sesuai dengan rekomendasi WHO, kami menggunakan pendekatan atau kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, serta pelayanan kesehatan,” ujar Wiku melalui keterangan tertulis pada Ahad, 31 Mei 2020. Wiku menuturkan, ada 11 indikator utama yang dipakai guna melihat penurunan jumlah kasus selama dua pekan sejak puncak terakhirnya, dengan target lebih dari 50 persen untuk setiap wilayah. Adapun penurunan angka yang dilihat tersebut adalah berdasarkan dari jumlah yang meninggal, penurunan jumlah kasus positif, termasuk kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat di rumah sakit, juga jumlah pasien sembuh dan selesai pemantauan. Selain itu, indikator lain adalah dengan melihat hasil dari jumlah pemeriksaan laboratorium, di mana positivity rate-nya harus di bawah 5 persen, dan penggunaan metode pendekatan RT atau R-T yang disebut angka reproduktif efektif kurang dari 1. "Berdasarkan pengelolaan data kasus Covid-19 sebagai indikator tersebut, Gugus Tugas mendapatkan hasil di mana terdapat sebanyak 102 wilayah yang dinyatakan aman dan dikelompokkan dalam zona hijau," kata Wiku. Ke-102 wilayah itu meliputi Provinsi Aceh ada 14 kabupaten/kota, Sumatera Utara ada 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau ada 3 kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan 4 kabupaten/kota, Bangka Belitung 1 kabupaten dan Lampung 2 kabupaten. Kemudian Jawa Tengah ada 1 kota, Kalimantan Timur, 1 kabupaten, Kalimantan Tengah, 1 kabupaten, Sulawesi Utara, 2 kabupaten, Gorontalo, 1 kabupaten, Sulawesi Tengah, 3 kabupaten, Sulawesi Barat, 1 kabupaten, Sulawesi Selatan, 1 kabupaten, Sulawesi Tenggara, 5 kabupaten/kota. Selanjutnya Nusa Tenggara Timur ada 14 kabupaten/kota, Maluku Utara, 2 kabupaten, Maluku, 5 kabupaten/kota, Papua, 17 kabupaten/kota dan Papua Barat 5 kabupaten/kota. Dari keseluruhan wilayah tersebut, Wiku berharap agar peningkatan kesehatan masyarakat dapat terus ditingkatkan, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Hal itu penting mengingat bahwa pandemi Covid-19 merupakan bentuk kedaruratan kesehatan masyarakat. "Kita perlu meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat. Saat ini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat dan terutama virus ini melalui droplets, maka dari itu pastikan bahwa kita harus menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dan ini, perilaku ini harus dilakukan secara baik oleh individu maupun secara bersama-sama secara kolektif,” ucap Wiku.(Tempo.co)
from Berita Heboh https://ift.tt/2TZcESR
via IFTTT
Beritaterheboh.com - Tim pengacara mengambil sejumlah upaya hukum terkait penahanan Ruslan Buton, pecatan TNI yang ditangkap karena meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur. Salah satunya mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Salah satu kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tachta Singarimbun, mengatakan pihaknya telah mengajukan dua surat kepada Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Salah satunya permohonan penangguhan penahanan. "Sebelum dilakukan penahanan (Ruslan Buton), telah diajukan surat bernomor: 05/ALF-RB/Penangguhan-0520, perihal: permohonan penangguhan tersangka ruslan," kata Tonin dalam keterangannya kepada detikcom, Sabtu (30/5/2020). Selain itu, tim pengacara mengajukan permohonan untuk menghadirkan saksi ahli dalam penyidikan kasus yang menyangkut Ruslan Buton ini. Pengacara meminta penyidik menghentikan penyidikan terhadap Ruslan. "Untuk penghentian perkara pidana (SPK) berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/0271/V/2020/BARESKRIM, tanggal 29 Mei 2020," ucapnya.(detik.com)
from Berita Heboh https://ift.tt/3dlAhfM
via IFTTT
Beritaterheboh.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menilai, saat ini masyarakat Jakarta belum siap untuk memasuki fase hidup normal baru atau new normal. Pasalnya, hingga saat ini korban positif virus corona atau Covid-19 masih terus meningkat di ibu kota. "Provinsi DKI Jakarta saat ini belum siap untuk diberlakukan New Normal di tengah pandemi Covid-19 ini, karena hingga kini pasien positif Covid-19 masih terus meningkat dan belum stabil di angka yang pasti, harus di pikirkan bagaimana cara untuk memutus mata rantai pandemi ini. Saya rasa saat ini belum pas dan masih beresiko tinggi untuk dilakukan New Normal," kata Kenneth dalam keterangannya, Kamis (28/5/2020). Menurut pria yang kerap disapa Kent itu, penularan Covid-19 di Jakarta belum bisa menurun jika tidak ada ketegasan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan terkait dengan sanksi para pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan belum lagi banyaknya gelombang pemudik yang akan balik ke Jakarta. "Pasien positif kasus baru tidak akan menurun hingga berakhir masa PSBB pada tangal 4 Juni nanti, karena pasti akan ada pelonjakan pemudik yang balik ke Jakarta, belum lagi warga yang pada waktu lebaran kemarin tidak mengindahkan sosial distancing, dan menjaga kebersihan. Asalkan Pak Anies benar-benar tegas dan jelas, dalam membuat peraturan saya yakin dalam waktu dekat kurva Covid-19 akan menurun," sambungnya. Kent pun meminta kepada Anies Baswedan agar transparan kepada publik, terkait masih tingginya korban Covid-19 di Jakarta, dan jangan takut dianggap gagal dalam menangani pandemi tersebut. "Pak Anies musti konsisten dan transparan juga ngomong di media, bicara jujur apa adanya, jangan takut di anggap gagal dalam menangani permasalahan Covid-19 ini. Kalau memang kenyataannya DKI Jakarta masih tinggi angka penderita Covid-19 ini, biar masyarakat tau dan paham akan hal ini, lebih baik pelan tapi pasti, daripada terburu buru nanti malah memakan banyak korban jiwa," kata Kent. Kata Kent, jangan hanya demi kepentingan roda ekonomi sesaat dan untuk menaikkan elektabilitas pribadi Anies lantas mengorbankan warga Jakarta untuk diberlakukannya new normal tanpa perhitungan yang tepat. "Itu sudah menjadi sewajarnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Gubernur untuk memikirkan hal itu (Perekonomian Daerah), jangan sampai membuat kebijakan yang malah mengorbankan warganya. Kasihan warga sudah beberapa bulan ini harus bertarung melawan pandemi ini, tolong buatlah keputusan yang bijak dalam hal ini," tuturnya. Ia pun menegaskan, pemberlakukan Kebijakan new normal tanpa aturan dan sanksi yang tegas akan menyebabkan banyaknya korban jiwa, sudah banyak contoh negara-negara maju, seperti Inggris, Belanda, dan Swedia yang sudah melakukan strategi tersebut namun gagal. "Sama saja mengarah kepada strategi Herd Immunity analisa saya, cuma di perhalus saja bahasanya. Banyak negara maju yang sudah mencoba strategi ini dan terbukti gagal, angka kematian malah menjadi makin meningkat. Bayangkan saja itu contoh dari negara-negara maju yang aturannya tergolong tegas dan jelas saja bisa seperti itu, saya tidak bisa membayangkan kalau aturan tidak jelas dan tegas akan jadi seperti apa," tuturnya. Kent pun meminta tak hanya warga yang mendapatkan sanksi jika melanggar protokol kesehatan saat new normal nanti, tetapi juga petugas protokol kesehatan yang tidak mengindahkan peraturan tersebut juga harus dikenakan sanksi. "Baik warga dan petugas harus dikenakan sanksi, terlebih petugas protokol di lapangan yang bermain main dengan aturan. Warga juga bisa melaporkan petugas yang melanggar protokol kesehatan, dan tanda kutip ada permainan dengan sengaja melonggarkan aturan yang sudah ditetapkan. Harus dikenakan sanksi lebih berat, kalau perlu dilakukan pemecatan. Jadi harus adil, tidak hanya warga saja yang di sanksi," tegasnya. Kent pun menyakini dalam waktu enam bulan angka kurva positif Covid-19 sudah menurun dan stabil jika protokol kesehatan benar-benar dijalankan dengan baik dan secara ikhlas oleh seluruh warga Indonesia khususnya Masyarakat Ibu Kota DKI Jakarta. "Sanksinya harus benar-benar tegas. Saya yakin dalam waktu enam bulan akan turun curva penyebaran Covid-19. Harus benar-benar dijalankan dengan baik protokol kesehatan yang benar dalam menuju New Normal nanti," sambungnya. Selain itu, Kent juga menyikapi perihal mulai aktifnya kegiatan belajar mengajar di sekolah saat New Normal nanti. Menurut Kent, hal itu sebenarnya belum perlu dilakukan karena kurva pandemi Covid -19 ini belum stabil dan menurun, ditambah banyaknya korban Covid-19 yang mayoritas menimpa anak-anak. Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) jumlah kasus pasien dalam pemantauan (PDP) anak ada 3.324, dan positif Covid-19 sebanyak 584 anak hingga 18 Mei 2020. Sementara jumlah kasus PDP anak yang meninggal ada 129 anak, dan positif Covid-19 meninggal ada 14 anak. Hal itu membuat jumlah penderita dan kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia tercatat tertinggi se-Asia. "Bahaya terhadap siswa-siswi yang akan mulai beraktivitas kembali di sekolah, jika penerapan New Normal dipaksakan pada saat kurva Covid-19 masih tinggi, ini seharusnya bisa menjadi alarm bagi pemerintah. Karena angka penderita dan kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia tertinggi se-Asia, ini buruk sekali dalam penanganannya. Jika itu masih dilakukan akan menjadi bom waktu Covid-19 di kluster sekolah," tuturnya. Selain itu, sambung Kent, Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum melakukan sosialisasi kepada warga terkait dengan akan diberlakukannya New Normal pasca berakhirnya masa PSBB. Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Anggota DPRD DKI Kenneth Yakini Jakarta Belum Siap Terapkan New Normal
from Berita Heboh https://ift.tt/3cdh1jq
via IFTTT
Beritaterheboh.com - Kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia masih terus bertambah hingga saat ini. Meski begitu, angka kesembuhan juga terus mengalami peningkatan. Penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia bisa dilihat di situs covid19.go.id dan disampaikan langsung oleh juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19, Achmad Yurianto. Hingga Minggu (31/5/2020), ada 26.473 kasus positif. Dari jumlah tersebut, 7.308 pasien dinyatakan sembuh dan 1.613 orang meninggal dunia. Data ini diperbarui setiap harinya dengan cut off data pukul 12.00 WIB. Pada hari sebelumnya, Sabtu (30/5), tercatat ada 25.773 kasus positif Corona di Indonesia, 7.015 orang sembuh, dan 1.573 meninggal dunia. Sebaran 700 kasus baru positif virus Corona COVID-19 sebagai berikut:
Bali 10
Banten 3
Bangka Belitung 1
Bengkulu 5
DI Yogyakarta 3
DKI Jakarta 118
Jawa Barat 30
Jawa Tengah 37
Jawa Timur 244
Kalimantan Barat 5
Kalimantan Timur 4
Kalimantan Tengah 12
Kalimantan Selatan 26
Kepulauan Riau 1
Nusa Tenggara Barat 42
Sumatera Selatan 19
Sumatera Barat 15
Sulawesi Utara 17
Sumatera Utara 3
Sulawesi Tenggara 3
Sulawesi Selatan 31
Sulawesi Tengah 2
Lampung 1
Maluku Utara 7
Maluku 8
Papua Barat 6
Papua 17
Sulawesi Barat 4
Nusa Tenggara Timur 1
Gorontalo 25
detik.com
from Berita Heboh https://ift.tt/3dmRhSU
via IFTTT
