Tampilkan postingan dengan label Prabowo Subianto. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Prabowo Subianto. Tampilkan semua postingan

Video KPU Salah Input Data TPS 18 Malakasari, Kecamatan Baleendah, Bandung, Jawa Barat

15.22
JAKARTA – Kesalahan entri data di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali terjadi. Kali ini lebih parah dari sebelumnya.
Berdasarkan pengamatan Pojoksatu.id pada laman pemilu2019.kpu.go.id, Senin (22/4) terdapat kesalahan input data di TPS 18 Malakasari, Kecamatan Baleendah, Bandung, Jawa Barat.
Di TPS 18, jumlah pemilih yang terdaftar (DPT) sebanyak 204 orang. Namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 186 orang. Suara sah 183 dan tidak sah 3 suara.
Berdasarkan hasil scan C-1, pasangan capres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 53 suara, sedangkan pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandi memperoleh 130 suara.
Namun petugas entri menambah suara Jokowi – Ma’ruf ditambah 500 suara menjadi 553. Sedangkan suara Prabowo – Sandi dikurangi 100 suara menjadi 30.
TPS 18, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Bandung, Jawa Barat
TPS 18, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Bandung
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD telah menyoroti kinerja KPU yang terkesan kurang profesional sehingga salah entri data di Situng KPU.
Melalui akun Twitter miliknya, @mohmahfudmd menyatakan bahwa kekisruhan yang terjadi saat ini disebabkan sikap KPU yang kurang antisipatif, khususnya dalam penanganan informasi teknologi dalam penghitungan suara.
“Masak salah input data sampai di 9 daerah? Masak dalam 3 hari baru terinput 5 persen? Penghitung swasta/perseorangan saja sudah lebih di atas 50 persen,” tegas Mahfud, Minggu (20/4).
Menurutnya, keadaan ini menimbulkan berbagai spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada pihak yang kemudian curiga, KPU disusupi orang IT yang tidak netral.
“KPU harus memastikan bahwa awak IT-nya benar-benar profesional dan netral. Bawaslu dan civil society harus diberi akses yang luas untuk langsung mengawasi,” tandas Mahfud.
Mahfud MD, golput
Mahfud MD
Sebelumnya, KPU mengakui terjadi kesalahan input data di website KPU. Kesalahan itu terjadi akibat adanya kelalaian petugas entri, bukan karena website KPU dihack.
“Saya apresiasi laporan masyarakat, tapi jangan diviralkan seakan-akan dibuat meme ini sistematis curang, tidak ada itu,” ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Jumat (19/4/2019).
Berikut ini daftar kesalahan entri data KPU yang sudah dikoresksi setelah viral di media sosial.
1. TPS 3 Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, NTB.
2. TPS 17 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Provinsi NTB.
3. TPS 39 Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten.
4. TPS 15 Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat.
5. TPS 93 Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
6. TPS 10 Kelurahan Laksamana, Dumai, Provinsi Riau.
7. TPS 25 Kelurahan Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
8. TPS 7 Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Jawa Tengah.
9. TPS 6 Kelurahan Lesane, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.
Berikut ini video kesalahan input data di TPS 18 Malakasari, Kecamatan Baleendah, Bandung, Jawa Barat:


Input Data KPU : Jokowi Ditambah 500 Suara, Prabowo Disunat 100 Suara

Input Data KPU : Jokowi Ditambah 500 Suara, Prabowo Disunat 100 Suara

10.43
Proses saat Situng KPU dilakukan. Foto: Efira Tamara/kumparan
Beredar sebuah video viral yang lagi-lagi memperlihatkan kesalahan fatal input data C1 di Sistem Perhitungan (Situng) real count KPU. Kali ini, terjadi di TPS 18, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam input di KPU, suara pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin mendapat tambahan 500 suara. Sementara pasangan Prabowo-Sandiaga Uno disunat 100 suara.
kumparan telah mengecek situs real count KPU, dengan link https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/ pada Senin (22/4/2019) pukul 06.10 WIB. Hasil penelusuran kumparan, ternyata yang disampaikan dalam video itu benar adanya. Foto screenshoot terlampir.
Dalam halaman ini jelas sekali terlihat bahwa suara Jokowi-Ma’ruf Amin diinput dengan 553 suara. Sementara Prabowo-Sandi diinput dengan 30 suara. Di TPS ini, pemilih terdaftar tercatat 204 orang, namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 186 orang.
Saat dilihat di Scan C1, terlihat data yang sangat berbeda. Di TPS ini, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin hanya memperoleh 53 suara, sedangkan Prabowo-Sandi memperoleh 130 suara. Dengan demikian, dalam input di data KPU, suara Jokowi-Ma’ruf Amin mendapat tambahan 500 suara, sedangkan suara Prabowo-Sandi dikurangi 100 suara.
Screen shoot di Situng real count KPU Foto: Arifin Asydhad/kumparan
Dengan adanya selisih suara yang sangat besar antara C1 dengan input Situng di KPU ini, apakah ini kesengajaan atau hanya kesalahan human error?
Sebenarnya kesalahan input sudah diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kesalahan input data tidak hanya terjadi untuk TPS 18, Kecamatan Malakasari, Kabupaten Baleendah, Kabupaten Bandung.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan menegaskan bahwa kesalahan entri data C1 di Sistem Perhitungan (Situng) terjadi karena human error. Menurut Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, kesalahan entri tak hanya terjadi di pihak 02, tetapi juga di pihak 01.
Screen shoot di Situng real count KPU Foto: Arifin Asydhad/kumparan
“Kekeliruan 9 C1 itu juga terjadi di pihak 01 juga 02. Kekeliruan info C1 itu juga kekeliruan itu terjadi di pihak 01 juga terjadi di pihak 02,” ucap Wahyu, Minggu (21/4). Karena itu, dia membantah bahwa kesalahan entri tersebut dikaitkan dengan keberpihakan KPU kepada pihak tertentu.
“Jadi tidak benar kalau kekeliruan itu seluruhnya menyangkut pihak tertentu. Ini kekeliruan itu human error sehingga bisa saja fakta menunjukkan entri untuk 01 juga ada yang keliru, entri ke 02 juga ada yang keliru itu faktanya kaya gitu,” kata dia.
Komisioner KPU lainnya, Pramono Ubaid Tanthowi juga menegaskan bahwa kesalahan input tidak hanya terjadi pada pasangan 02 Prabowo-Sandi, tapi juga pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun, dia tidak membeberkan banyak mana kasus salah input data ini, apakah lebih banyak terjadi pada pasangan 01 atau 02.
Yang jelas, kata Pramono, bila ditemukan ada kesalahan input, KPU langsung melakukan koreksi. Menurut dia, Situng ini malah merupakan upaya KPU dalam melakukan transparansi. “Itulah bentuk transparansi KPU dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi. Kita publikasi. Biar semua orang bisa lihat. Kalau ada yang salah tulis atau salah entry, maka bisa dikoreksi, bisa diperbaiki,” kata Pramono.
Pramono menegaskan real count yang dipublikasikan di situs KPU hanyalah untuk publikasi. “Ini hanya untuk publikasi saja, sekaligus mengundang partisipasi publik. Hasil resmi tetap dokumen yang direkap secara manual melalui rapat pleno terbuka,” ujar Pramono.
Sepuluh Lembaga Survei Buka Data Hitung Cepat Pilpres 2019

Sepuluh Lembaga Survei Buka Data Hitung Cepat Pilpres 2019

10.01
Sepuluh lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia membuka data mereka mengenai pelaksanaan hitung cepat dan exit poll dalam pilpres 2019. Pembukaan data ini dilakukan setelah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno melaporkan enam lembaga survei ke Komisi Pemilihan Umum karena dianggap menyesatkan.

“Melalui ekspose data hari ini teman-teman bisa melihat bagaimana hitung cepat dan exit poll dilakukan,” kata Ketua Umum Persepi, Philip J. Vermonte, di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 April 2019.

Sepuluh Lembaga Survei Buka Data Hitung Cepat Pilpres 2019IFKNews - Sepuluh lembaga survei yang membuka data hitung cepat itu adalah Charta Politika, Indikator, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Saiful Mujani Research Center (SMRC) dan Poltracking. Selain itu, Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, Indo Barometer, Cyrus Network, Populi Center dan Konsep Indonesia turut membuka data penghitungan cepat mereka.

Dalam acara yang digelar di Hotel Morissey, Menteng, Jakarta, tersebut mereka menampilkan data mengenai tempat pemungutan suara tempat mengambil sampel serta bagaimana para pengumpul data dilatih. Mereka juga menampilkan contoh forumulir C1 yang dikumpulkan di lapangan.

Selain itu, mereka turut menjelaskan bagaimana metodologi pengambilan sampel TPS hingga akhirnya muncul persentase dalam hitung cepat. “Mungkin kegiatan survei adalah kegiatan persepsi publik, tapi quick count bukan, karena datanya diambil dari hasil yang nyata di TPS,” kata Philip.

Philip mengumpamakan kegiatan hitung cepat dan exit poll seperti memasak rendang satu kuali. Untuk mengetahui bahwa masakan itu sudah cukup rasa, maka kegiatan yang dilakukan adalah mengambil satu ujung sendok rendang. Dengan begitu si koki dapat mengetahui keseluruhan rasa dari rendang yang sedang dimasak.

“Hitung cepat sebetulnya mirip kegiatan kita sehari-hari, namun dilakukan dengan lebih scientific untuk mengumpulkan data dalam hitung cepat dan exit poll,” kata dia. IFKNews

Di sisi lain, Philip mempertanyakan validitas data yang dipakai BPN dalam melakukan exit poll. Dalam exit poll internal, BPN mengklaim Prabowo-Sandi mendapatkan 55,4 persen suara, sementara Jokowi-Maruf 42,8 persen. Hal ini berbanding terbalik dari hasil hitung cepat maupun exit poll lembaga survei yang menyatakan Jokowi-Maruf mendapatkan jumlah suara lebih banyak ketimbang Prabowo-Sandi.

“Yang minta kami buka data, mau buka datanya enggak?” kata Philip - Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS.

sumber
Habib Rizieq Larang Prabowo Bertemu Jokowi Kecuali Kalau Akui Kemenangan Prabowo

Habib Rizieq Larang Prabowo Bertemu Jokowi Kecuali Kalau Akui Kemenangan Prabowo

09.51

Habib Rizieq Larang Prabowo Bertemu Jokowi Kecuali Kalau Akui Kemenangan Prabowo

IFKNEWS - Pentolan FPI, Habib Rizieq Shihab, mengapresiasi deklarasi kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Rizieq dalam video yang diunggah akun Front TV di Youtube menghimbau Prabowo untuk tidak bertemu dengan pihak Jokowi.

"Saya amanatkan kepada Prabowo-Sandi ataupun kepada para partai koalisi untuk tidak melakukan pertemuan dalam bentuk apapun apalagi melakukan deal-deal dengan partai-partai koalisi rezim yang melakukan kecurangan di berbagai daerah, kecuali kalau mereka datang untuk mengakui kemenangan Prabowo-Sandi" kata Rizieq.

Rizieq lantas menyebut mereka-mereka sebagai penjahat demokrasi lantaran melakukan kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis. "Ini betul-betul dosa besar yang sangat-sangat berbahaya yang bisa merusak persatuan dan kesatuan Indonesia," ungkapnya.

Dilansir dari Solopos.com sebelumnya, Rizieq Shihab tampil dalam video singkat berdurasi 7 menit 58 detik yang diunggah pada Sabtu (20/4/2019) dini hari. Video berjudul Deklarasi Kemenangan Prabowo - Sandi itu diawali dengan tayangan percakapan Rizieq Shihab bersama seseorang melalui sambungan telepon. IFKNEWS

Rizieq Shihab dalam pernyataannya mengapresiasi langkah Prabowo yang cepat-cepat mendeklarasikan kemenangan meski hasil perhitungan suara belum mencapai 50%. Rizieq mengatakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga telah memiliki data valid yang diperoleh dari 320.000 TPS.

"Kedua, karena saat dilakukan deklarasi kemenganan hampir semua televisi memblowup quick count yang berisi kebohongan publik dari lembaga survei. Sehingga harus segera dihentikan dengan real count," ujar Rizieq Shihab dikutip Solopos.com dari tayangan Youtube Front TV, Minggu (21/4/2019).

Rizieq Shihab pun menyebut bahwa sejauh ini banyak laporan-laporan kecurangan beredar di media sosial.

"Ketiga pada saat itu di Twitter dan medsos lainnya telah beredar bahwa dimana-mana terjadi kecurangan secara masif, struktural dan sistematis. Sehingga deklarasi kemenangan Prabowo-Sandiaga pada saat itu sudah dilakukan di waktu yang tepat dengan cara yang tepat," tambahnya.

Rizieq lantas menghimbau Prabowo untuk tidak bertemu dengan pihak Capres Pertahana Joko Widodo (Jokowi) kecuali pihak Jokowi ingin bertemu untuk mengakui kekalahan.

https://m.solopos.com/news/read/2019...ak-jokowi-asal
Pakar Australia: Prabowo Sosok Trumpian, Hidup dalam Imajiner Ciptaan Sendiri

Pakar Australia: Prabowo Sosok Trumpian, Hidup dalam Imajiner Ciptaan Sendiri

10.01
Australia : Loser Prabowo claims victory on Indonesia

Australia : Loser Prabowo claims victory on Indonesia

10.00

Loser Prabowo claims victory on Indonesia

Loser Prabowo claims victory on Indonesia

Indonesia’s defeated presidential challenger Prabowo Subianto continued to insist he was the rightful winner of Wednesday’s bitterly fought elections yesterday, two days after early poll counts showed incumbent Joko “Jokowi” Widodo had been re-elected with a double-digit margin.

Mr Prabowo, who was backed by hardline Islamist groups, appeared at a mass gathering outside his campaign office in South Jakarta after Friday prayers to again claim the presidency and attack the credibility of pollsters who near universally found Jokowi had won.

While official results will not be released until late next month, all credible quick count surveys — which compile samples of open counting at the polling stations and are historically accurate to within 1 per cent — show Jokowi won by a margin of about 10 per cent.

Speaking on a street stage to several thousand supporters, the 67-year-old Suharto-era general said: “This is the victory for all the people. The Indonesian people have awoken … they no longer want to be lied to.

“Do you believe the pollsters?”

“No,” they shouted.

“Hey liars, people don’t believe you. We will not accept any effort to deny what is rightfully ours but we will always do things according to the constitution,” he said.

Earlier he attended a local mosque where supporters chanted “Prabowo president” as he left.

Jokowi has said he will not formally claim victory until the Election Commission’s official results next month, though on Thursday he acknowledged quick counts showed he had secured 54.45 per cent of the vote and that he had ­received numerous congratulatory calls from world leaders.

More than 160 million Indonesians are estimated to have voted this week in the world’s biggest one-day election exercise, casting ballots for the next president as well as 20,000 seats in the national, provincial, municipal and regency level legislatures.

But Mr Prabowo has repeatedly declared victory, citing his own team’s quick count survey that he claims shows he won 62 per cent of the vote. He told supporters on Thursday night: “Sandiaga Uno and I are declaring victory as the president and vice-president.’’

Mr Sandiaga, his 49-year-old running mate, was absent yesterday as he was Wednesday night when Mr Prabowo declared himself the election winner. Party officials explained his absence first on “non-stop hiccups”, then yesterday on suspected dengue fever.

As in 2014 when Mr Prabowo was first defeated by Jokowi, he has alleged widespread electoral “irregularities” and flagged a likely court challenge. He has also urged supporters to “guard the ballot boxes” to ensure against vote tampering as the commission’s ­official manual count continues.

Hours ahead of yesterday’s gathering, former president Susilo Bambang Yudhoyono — whose Democrat party aligned with Mr Prabowo for the campaign — warned against mass protests and urged party officials not to involve themselves in activities “that contravene the constitution and laws”.

It is the second time in a fortnight SBY has criticised his erstwhile ally, after issuing a statement expressing concern that Mr Prabowo’s rallies had taken on an ­increasingly sectarian hue.

Mr Prabowo’s supporters had hoped to stage yesterday’s event at the same central Jakarta monument that became the focal point for the 2016 mass protests against former Jakarta governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, who was later jailed for blasphemy.

His backers include the Islamic Defenders’ Front and 212 Movement, two groups central to that campaign. But they were forced to shift the gathering after police ­denied them a permit and pointedly warned that mass demonstrations would “not be tolerated”.

“If there are any illegal or unconstitutional actions that threaten public stability and security, authorities will take firm action,” national police chief Tito Karnavian said late on Thursday. “I urge everyone against mass demonstrations, whether it’s to celebrate or to express dissatisfaction” at the results.

https://www.theaustralian.com.au/nat...f7b3f2f84ed0c5