Rizieq Shihab Minta BPN Hentikan Real Count di Situs KPU

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno untuk menghentikan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Rizieq menilai Situng atau yang dikenal publik sebagai real count hanya membentuk opini masyarakat terkait kemenangan Jokowi-Ma'ruf.

"Habib menyarankan agar BPN segera ke Bawaslu dan KPU agar menghentikan real count agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat yang akhirnya membingungkan masyarakat. Itu yang jadi bahaya," kata Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak saat ditemui di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Rabu (1/5) malam.

Martak menuding saat ini Situng dirancang menyerupai quick count beberapa lembaga survei. Pasalnya, selisih suara Jokowi dengan Prabowo konstan.

Ia menyebut jika dugaan kecurangan berlanjut, rakyat akan turun ke jalan. Martak mengatakan Ijtimak Ulama tak mempermasalahkan gerakan massa untuk memastikan KPU dan Bawaslu melaksanakan tugas dengan baik.

"Enggak apa-apa dong [turun ke jalan]. Kalau resmi menyampaikan aspirasi, menyampaikan ini, enggak melanggar. Sama-sama kayak aksi yang biasa," ujar dia.

"Sebetulnya pemerintah tak perlu alergi. Seharusnya pemerintah itu secepatnya tanggap untuk menindak KPU dan Bawaslu jangan dibiarkan begini," lanjut Martak.

Situng sendiri adalah metode penggunaan sistem teknologi informatika dalam penghitungan suara. Metode ini digunakan KPU untuk menyajikan penghitungan suara secara transparan.

Berdasarkan situs pemilu2019.kpu.go.id pukul 02.45 WIB Kamis (2/5), Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 56,06 persen, sementara Prabowo-Sandi memperoleh 43,94 persen.

Total suara masuk sudah mencapai 495.715 dari 813.350 TPS atau sekitar 60,94 persen.

Mahfud MD Minta Buktikan Klaim Menang 62 Persen, BPN Prabowo-Sandi Bingung Tak Karuan

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengklaim sebagai pemenang Pemilu 2019. Mereka bahkan telah mendeklarasikan kemenangan hingga lima kali.

Salah satu dasar mereka mendeklarasikan diri itu karena mengaku telah mendapatkan 62 persen suara. Mereka pun menyatakan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019-2024.

Tetapi sayangnya, kubu Prabowo-Sandi sendiri yang tak bisa membuktikan klaimnya tersebut. Setiap kali ditanyakan soal dasar klaim menang 62 persen itu, mereka selalu "ngeles".

Inilah yang membingungkan publik. Rakyat umumnya tak percaya dengan klaim kemenangan Prabowo-Sandi itu.

Salah satu yang meragukan itu adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD. Ia turut menanyakan soal klaim kemenangan 62 persen oleh paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tak hanya itu, Mahfud MD juga mempertanyakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang meminta salinan form C1 ke Bawaslu.

Anehnya, ketika didesak seperti itu, salah satu pendukung 02 Said Didu mengalihkan pembicaraan ke soal penentuan kemenangan Pemilu. Menurutnya, yang menentukan kemenangan adalah rapat pleno KPU, bukan "quick count".

Nah masalahnya, Mahfud MD sendiri sudah pernah menyatakan pada tanggal 18 April bahwa belum ada yang menang Pemilu saat itu. Tetapi kubu 02 ngotot melakukan deklarasi. IFKNews

Salah satu sebabnya karena perhitungan "quick count" maupun klaim 62% itu bukan hasil penghitungan resmi dari KPU. Penentu kemenangan adalah pleno KPU menetapkan hitungan manual. Mahfud MD Minta Buktikan Klaim Menang 62 Persen, BPN Prabowo-Sandi Bingung Tak Karuan. Mahfud MD Minta Buktikan Klaim Menang 62 Persen, BPN Prabowo-Sandi Bingung Tak Karuan

Dengan logika seperti itu, sebaiknya Said Didu konsisten karena pada 17-18 April sudah mendeklarasikan kemenangannya. Jangan membelokkan sendiri tantangan membuka C1 dengan membentuk TPF.

Adapun TPF boleh dibentuk, tapi realitas C1 harus dibuktikan. Namun sepertinya kubu 02 akan kesulitan untuk membuktikan itu.

Pasalnya, baik data, real count, deklarasi, maupun syukuran kemenangan itu hanya berdasarkan asumsi belaka. Bukan kenyataan yang sebenarnya. Singkatnya, kubu 02 tak berdiri pada data yang benar sehingga keterangannya selalu berubah-ubah dan mencla-mencle.

Video Geger Penurunan Baliho klaim kemenangan Prabowo-Sandi di Cileungsi Bogor

Bogor - Ramai di media sosial, video baliho klaim kemenangan Prabowo-Sandi di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Massa menolak baliho diturunkan dan ‘mengusir’ petugas pemadam kebakaran yang hendak menurunkan baliho tersebut.

 Upaya penurunan baliho berukuran besar bergambar Prabowo-Sandiaga Uno di Jalan Raya Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, oleh Satpol PP gagal karena ditolak massa. Baliho itu masih terpasang hingga hari ini.

Abet, salah seorang warga, mengatakan upaya pencopotan baliho dilakukan pihak Satpol PP dibantu pihak kepolisian. Upaya penurunan dilakukan sejak Senin (29/4/2019) siang.

Namun upaya petugas ditolak dan dihalangi relawan hingga berujung cekcok mulut. Upaya terus dilakukan hingga malam hari, tapi massa pendukung Prabowo-Sandiaga Uno terus berdatangan dan baliho gagal dicopot.

Sejak Senin siang kemarin, lanjut Abet, upaya persuasif terus dilakukan pihak Satpol PP. Namun sejak Senin siang itu pula relawan pendukung Prabowo terus berdatangan dan menolak baliho untuk Prabowo diturunkan. IFKNews

"Pokoknya banyak yang datang, nggak tahu dari mana saja, yang pasti dari luar juga itu, kelihatannya ada yang dari Bekasi juga. Jadi terus ramai sampai jam 11 malam. Polisi sama Pol PP mundur," kata Abet.

Abet menyebut baliho berukuran besar tersebut sudah terpasang di pinggir Jalan Raya Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sejak Minggu (28/4/2019) lalu. Baliho tersebut berisi tulisan ucapan terima kasih kepada warga Cileungsi untuk kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai presiden-wakil presiden periode 2019-2024.

"Dipasangnya sudah dari Minggu siang. Dipasangnya di pinggir jalan di depan Perumahan Limusnunggal Pratama Regency. Dia manfaatin bekas baliho iklan perumahan, kan sudah kosong itu, terus dipasangin baliho Prabowo itu," kata Abet.

Hingga pagi ini, baliho ucapan terima kasih untuk warga Cileungsi atas dukungan buat pasangan capres Prabowo-Sandi itu masih terpasang. Abet menyebut hanya ada beberapa relawan Prabowo-Sandiaga Uno yang berjaga.

Sementara itu, Kapolsek Cileungsi Kompol Asep menyebut persoalan aksi penolakan warga tersebut kini ditangani Polres Bogor. "Ditangani Polres Bogor ya. Ke Polres Bogor," singkatnya.

Sebagaimana diketahui, KPU baru akan mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei nanti. Kedua kubu saling mengklaim kemenangan. Kubu Jokowi mengklaim menang dengan memaparkan hasil quick count mayoritas lembaga survei. Sedangkan kubu Prabowo mengklaim menang dengan hitungan real count internal.

Ulama Pendukung Prabowo-Sandi Pastikan Gelar Ijtima Ulama III, “yang Sudah Jadi Cebong Tidak Akan Diundang”

JAKARTA – Ijtima Ulama III dipastikan akan digelar ulama pendukung Prabowo-Sandi. Pertemuan itu rencananya akan digelar pada Rabu, 1 Mei besok di salah satu hotel di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Selain itu, pihak penyelenggara juga memastikan tidak akan mengundang ustadz dan kiai pendukung Jokowi-Ma’ruf.

Ketua Pelaksana Ijtima Ulama III Slamet Ma’arif memastikan, pihaknya mengundang semua ustadz dan kiai peserta Ijtima Ulama I dan II.

“Kecuali yang sudah menjadi cebong (pendukung Jokowi – Ma’ruf) tidak akan kami undang,” kata Slamet dalam jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).
Slamet menegaskan, sesuai dengan hasil Ijtima Ulama I dan II bahwa mereka sudah memutuskan untuk mendukung Prabowo-Sandi.

Kendati demikian, lanjut pria yang juga Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu, belum bisa memastikan kehadiran capres-cawpres jagoannya dalam Ijtima Ulama III itu.
“Hari ini undangan sudah mulai disebar,” kata Ketua Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) itu.

Selain itu, Slamet juga memastikan bahwa panitia Ijtima Ulama III tidak akan mengundang lagi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam.

“Kecuali yang sudah menjadi cebong,” tegasnya.

Sementara, Penanggungjawab Ijtima Ulama III, Yusuf Muhammad Martak menjelaskan, tujuan pertemuan itu adalah membahas dugaan kecurangan di pemilu.

Karena itu panitia Ijtimak Ulama III akan mengundang ahli hukum, pengamat politik dan pakar teknologi informasi (TI) untuk membeberkan kecurangan yang merugikan suara
Prabowo-Sandi.

“Karena yang merasa dirugikan dan menerima kecurangan itu adalah paslon 02. Apabila ada kecurangan yang dilakukan oleh caleg baik dari partai mana pun itu di luar pembahasan Ijtima Ulama III,” pungkasnya.

Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengimbau kepada semua pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2019 untuk menempuh jalur secara konstitusional. Bukan dengan ijtima ulama III.

“Kalau pun ada kekurangan-kekurangan yang dilakukan atau tidak sengaja dilakukan KPU dengan segala keterbatasannya, selesaikan saja dengan cara konstitusional, bukan dengan ijtimak. Itu apa urusannya,” katanya, Jumat (26/4/2019).

Mantan Panglima TNI itu menyatakan, dalam suasana seperti saat ini, masyarakat membutuhkan kondisi yang nyaman dan jangan menciptakan suasana yang menakuti masyarakat.
Dia pun tidak menampik adanya indikasi bahwa pihak-pihak yang tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu, membuat sebuah gerakan massa.

Namun, Moeldoko memastikan hal itu terus dipantau perkembangannya.

“Saya harus tegas mengatakan itu. Untuk itu saya mengimbau jangan coba-coba untuk membuat atau menciptakan cara-cara seperti itu (gerakan massa, red), karena akan banyak merugikan masyarakat,” tegasnya.

Moeldoko juga melihat indikasi bahwa ijtima ulama III yang sedang digalang kelompok tertentu untuk mengonsolidasi adanya gerakan baru pasca-pilpres.

Sebab, persoalan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif atau TSM selalu dihembuskan.
“Jadi menurut saya ini sebuah upaya yang harus kita hentikan, enggak boleh kita menjustifikasi sebuah persoalan yang belum tuntas,” pungkasnya.

(jpg/ruh/pojoksatu)

Rizieq Shihab: Kepung Bawaslu dan KPU, Tetapkan Prabowo Pemenang Pilpres 2019

IFKNews, Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab membuat sebuah maklumat yang meminta umatnya untuk mengepung Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum.

Hal ini disampaikan Habib Rizieq Shihab dalam sebuah video yang diunggah pada 26 April 2019 oleh Front TV di akun Youtube.

Habib Rizieq Shihab mendengar pemberitaan dengan berjatuhnya korban yang bertugas dalam Pemilu, adanya kesalahan input dalam KPU serta yang menurutnya ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan.

Ia pun meminta untuk tetap mengawal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

“Dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan tetap mengawal, menjaga dan membela Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi beserta BPN dan seluruh Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur agar tetap istiqomah berjuang bersama Ulama dan rakyat Indonesia melawan kezaliman, menegakkan keadilan hingga tegak kalimat Allah Yang Maha Tinggi,” kata Habib Rizieq Shihab di durasi 13 menit 58 detik.

Habib Rizieq Shihab juga meminta agar adanya pembentukan kepanitiaan gerakan.

“Dengan membimbing, mendorong dan memotivasi masyarakat di semua daerah agar segera membentuk panitia Aksi Bela Negeri untuk gelar aksi konstitusional untuk kepung Bawaslu dan laporkan kecurangan dengan bukti, lalu selanjutnya kepungKPU untuk tuntut keadilan,” ujarnya.

Selain itu di durasi 15 menit, Habib Rizieq Shihab menyampaikan seruan aksi untuk menggelar gerakan konstitusional di Ibukota Jakarta untuk menuntut Bawaslu dan KPU mendiskualifikasikan Jokowi karena adanya kecurangan.

“Aksi bela negeri secara konstitusional di Jakarta untuk kepung Bawaslu dan KPU dengan tuntutan diskualifikasikan Jokowi karena curang dan segera tetapkan Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2019,” ucapnya.[]

Kalo situ berani dan merasa gak punya salah kenapa tidak pulang saja? ga usah kabur trus teriak-teriak begini.....

Ini bentuk kecurangan yang paling dahsyat kalo sampai terjadi..... Katanya ulama tapi ngajarin cara-cara curang

Sumber: https://www.kaskus.co.id/thread/5cc7a5e9a2d1953113746076/rizieq-shihab-kepung-bawaslu-dan-kpu-tetapkan-prabowo-pemenang-pilpres-2019/

“Dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan tetap mengawal, menjaga dan membela Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi beserta BPN dan seluruh Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur agar tetap istiqomah berjuang bersama Ulama dan rakyat melawan kezaliman, menegakkan keadilan hingga tegak kalimat Allah Yang Maha Tinggi,” kata Habib Rizieq, Sabtu (27/4).

Agar hal itu tercipta, Habib Rizieq pun meminta agar adanya pembentukan kepanitiaan gerakan.

“Dengan membimbing, mendorong dan memotivasi masyarakat di semua daerah agar segera membentuk panitia Aksi Bela Negeri untuk gelar aksi konstitusional untuk kepung Bawaslu dan laporkan kecurangan dengan bukti,” tegasnya.

Tak hanya itu, seruan aksi juga disampaikan Habib Rizieq kepada umatnya untuk menggelar gerakan konstitusional ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menuntut keadilan.

“Aksi bela negeri secara konstitusional di Jakarta untuk kepung Bawaslu dan KPU dengan tuntutan diskualifikasikan Jokowi karena curang dan segera tetapkan Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2019,” tandasnya.

(dik/rmol/pojoksatu/pojoksulsel)

Djoko Santoso Sebut Kemenangan Prabowo 80 Persen, PSI: Besok 212 Persen

Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Djoko Santoso menyebutkan Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga bisa unggul di Pilpres 2019 dengan 80 persen suara.

Oleh juru bicara PSI, Guntur Romli, pernyataan Djoko itu dinilai asal sebut.

Menurut Guntur, Djoko Santoso hanya semaunya berbicara. Malah Guntur menyindir ke depannya Djoko bisa saja menyebut kemenangan Prabowo - Sandiaga bisa mencapai 212 persen.

"Ngomong kok seenaknya, dari klaim 55 persen, 62 persen, 70 persen, sudah 80 persen hari ini, besok jadi 212 persen kayaknya," cuit Guntur di akun Twitternya @GunRomli, Rabu (24/4/2019).

Sebelumnya BPN Prabowo – Sandiaga mengklaim, perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 2 itu sudah melampui milik sang rival, Jokowi – Ma'ruf Amin. IFKNews

Klaim tersebut berdasarkan hasil hitung cepat dan real count yang digelar sendiri oleh BPN Prabowo – Sandiaga.

Namun, Ketua BPN Djoko Santoso meyakini, jika tak ada kecurangan, maka angka kemenangan Prabowo – Sandiaga berkisar antara 75 persen sampai 80 persen.

Hal itu disampaikan Djoko saat berpidato dalam acara Syukuran dan Munajat Kemenangan Prabowo – Sandiaga yang digelar oleh relawan di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Rabu (24/4/2019).

"Hasilnya Prabowo menang, tetapi sebelum tanggal 17 (hari pemungutan suara). Setelah tanggal itu, mereka curang terus. Mereka curang secara masif, terencana, sistematik dan brutal," kata Djoko.

"Namun demikian, masih tersisa suara 62 persen, dan itulah Prabowo – Sandiaga menyatakan kemenangan setelah dicurangi. Kalau enggak dicurangi bisa 75 – 80 persen," sambungnya.

Sumber: Djoko Santoso Sebut Kemenangan Prabowo 80 Persen, PSI: Besok 212 Persen

Kesalahan Input C1 di TPS 09 Bojong Koneng, Jokowi 132 Jadi 16; Prabowo 95 Jadi 172

Bogor - Kesalahan input data di Situng (Sistem Informasi Penghitungan) KPU terjadi untuk perolehan suara di TPS 09 Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Scan formulir C1 yang ditampilkan di TPS 09 justru merupakan scan formulir C1 dari TPS 04.

Dilihat detikcom, Rabu (24/4/2019), scan formulir C1 untuk TPS 04 ditampilkan di kolom TPS 09. Sedangkan data dalam kolom TPS 04 di Situng KPU belum tersedia.


Kesalahan Input Data Situng Juga Terjadi di TPS 09 Bojong KonengFoto: Istimewa


Pengguna hak pilih di TPS 04 berjumlah 227 orang dari 287 DPT. Hasilnya, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf meraup 132 suara dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 95 suara.


Angka perolehan suara di atas berbeda dengan salinan formulir C1 untuk TPS 09 Desa Bojong Koneng yang diterima detikcom. Dalam formulir C1, tertera perolehan suara untuk pasangan nomor urut 01 sebanyak 16 suara, sedangkan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 02 sebanyak 172 suara. IFKNews

Komisioner KPUD Kabupaten Bogor, Heri Setiawan, mengatakan kesalahan input data di Situng KPU merupakan kewenangan dari KPU pusat. KPUD Bogor disebut Heri hanya men-scan form C1 dan mengirimnya sebagai data dan informasi ke KPU RI.

"Yang mengupload itu (ke Situng KPU RI) KPU pusat, kami (KPUD Kabupaten Bogor) hanya men-scan C1 kemudian mengirimnya ke KPU pusat, yang menayangkannya itu (ke Situng KPU RI), KPU pusat. Jadi, soal tampilan di situng KPU RI itu ya wewenang pihak KPU pusat," kata Heri.


"Saat ini belum ada komunikasi, karena kan kalau ada salah input di situng KPU itu ya berarti ada disana (KPU RI), human erornya. Kita (KPUD Kabupaten Bogor) hanya memastikan C1 planonya sesuai dengan C1-nya," sambungnya.

Heri mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan KPU pusat terkait kesalahan input data ini. Semua permasalahan yang ditemukan di Kabupaten Bogor akan dilaporkan.

"Terkait ini kita akan komunikasi dengan KPU pusat untuk dikoreksi. Termasuk masalah (perbedaan input) yang di Jasinga," kata Heri.
(knv/imk)

https://news.detik.com/berita/d-4523...-bojong-koneng


Di dalam situs ini, KPU menjelaskan bahwa data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara merupakan data berdasarkan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan suara di TPS. Jika terdapat perbedaan antara angka yang tertulis dengan angka yang tercantum dalam salinan Formulir C1, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KPU juga menyatakan bahwa data yang ditampilkan bukan merupakan hasil final, karena hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan. Oleh karena itu jika terdapat kesalahan dalam pengisian C1 dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Rekapitulasi akhir KPU secara nasional rencananya akan keluar pada Rabu (22/5). KPU tetap akan menggunakan perhitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil Pemilu 2019.

https://m.detik.com/news/berita/d-4522837/real-count-kpu-28-jokowi-amin-5564-prabowo-sandi-4436

Wartawan Dilarang Rekam Pidato Prabowo, Panitia: 'Jangan jadi mata-mata di sini!' Diduga terjadi pemukulan

Calon Presiden Prabowo Subianto menggelar konsolidasi bersama relawannya untuk mengawal suara pemenangan di Padepokan TMII, Jakarta Timur, Rabu (24/4).

Acara digelar pukul 13.00 WIB, dibuka oleh pidato Dewan Penasihat BPN Amien Rais, dilanjut oleh sambutan Ketua Umum BPN Djoko Santoso.

1. Wartawan dan relawan dilarang merekam pidato Prabowo



Ketika Amien Rais dan Djoko Santoso memberi sambutannya, wartawan masih bisa merekam, namun ketika Prabowo akan memberikan sambutannya, panitia melarang wartawan bahkan relawannya untuk merekam pidato Calon Presiden Prabowo Subianto.

“Jangan ada yang merekam, tolong pengamanan jika terlihat ada yang foto, video, merekam, ambil hp-nya, termasuk wartawan,” kata panitia di atas panggung.

2. 'Jangan jadi mata-mata di sini!'

Intruksi tersebut pun diterima dengan sigap oleh semua relawan, sebagai reporter di lapangan, IDN Times pun sempat beberapa kali ditegur oleh relawan untuk tidak memegang ponsel.

“Mas masukin itu hp-nya, jangan jadi mata-mata di sini,” kata seorang wanita berbaju khas 08 Brigade. IFKNews

3. Diduga terjadi pemukulan

Prabowo pun naik panggung, semua relawan ramai meneriaki Prabowo presiden. Di tengah pidatonya yang ‘panas’, dari ujung tribun terlihat kerumunan relawan sedang mengepung seseorang.

Prabowo pun sempat menghentikan pidatonya, ia lantas bertanya “Kenapa?”. Seseorang yang diduga merekam itu lantas digiring keluar Padepokan. Sempat beberapa kali orang itu dipukul oleh relawan. “Hei.. jangan pukul-pukul,” kata Prabowo.

Suasana pun makin panas, Prabowo tetap melanjutkan pidatonya. “Saya tidak takut diintelin,” katanya disambut riuh pendukung.

Massa Gelar Aksi Desak Bawaslu Nyatakan Pemilu 2019 Curang

Massa aksi lawan pemilu curang di depan Gedung Bawaslu, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

IFKNews - Sekelompok massa yang mengaku berasal dari beberapa elemen menggelar aksi di depan gedung Bawaslu RI. Mereka meminta Bawaslu menyatakan pemilu serentak 2019 disebut sebagai pemilu curang.

“Jadi kita ke sini bukan menuntut soal kecurangan pemilu, tetapi menurut kami, pemilu ini sudah curang. Kalau kecurangan cuma 1 sampai 2 TPS, kalau ini pemilu curang. Jadi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pasca,” kata koordinator aksi tuntutan, Jumhur Hidayat, di depan Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

Sejumlah massa melakukan aksi lawan pemilu curang di depan Gedung Bawaslu, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Jumhur juga mengaku, masyarakat yang datang bersamanya hari ini telah membawa beberapa barang bukti kecurangan pemilu. Bahkan, ia menyebut jumlahnya terlalu banyak. Aksi ini merupakan bentuk permintaan audiensi kepada Bawaslu, untuk menyelesaikan masalah ini bersama.

“Kita akan meminta pada Bawaslu agar Bawaslu dapat menyatakan pemilu ini curang secara nasional. Dengan begitu maka harus dicari jalan keluar, langkah-langkah yang terbaik atas pemilu yang curang ini,” kata Jumhur.

Aksi Tolak Pemilu Curang di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (24/4). Foto: Ricky Febrian/kumparan

Jumhur mengaku aksi ini murni berasal dari masyarakat. Mereka tidak mewakili pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi maupun Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Meski begitu, nampak beberapa simpatisan yang mengenakan kaus beratribut Prabowo-Sandi dalam aksi tersebut. IFKNews

“Saya enggak ada urusan BPN, ini gabungan rakyat, kita undang men of honours, atau person of honours pendukung (paslon) 01-02 yang merasa terhormat dan berjuang untuk demokrasi, bersama-sama, kita melawan,” ucap Jumhur.

Massa aksi lawan pemilu curang di depan Gedung Bawaslu, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Hadir pula eks ketua Presidium Alumni 212 yang dikenal dekat dengan Prabowo, yaitu ustaz Ansufri Sambo, dan beberapa alumni UI yang mengenakan jaket kampus warna kuning.

Aksi yang sedianya digelar pada pukul 10.00 WIB tersebut dimulai pada pukul 11.00 WIB, usai hujan yang mengguyur kawasan Jakarta Pusat reda.

Sumber: https://kumparan.com/@kumparannews/massa-gelar-aksi-desak-bawaslu-nyatakan-pemilu-2019-curang-1qwrwcvOW2j

Ramai Video Uji Angka Situng KPU di Excel Hasilnya Terbalik, Benarkah?

Beredar sebuah video yang memperlihatkan seseorang sedang menguji data dalam hasil penghitungan suara di Sistem Informasi Penghitungan (Situng) ke dalam format Microsoft Excel. Salah satunya video berdurasi 02.30 menit yang direkam dari website KPU, Senin (22/4).

Video itu mencoba mengajak penonton untuk membandingkan dan mengolah hasil suara sementara KPU dalam diagram ke Ms. Excel. Diagram KPU per Senin menunjukkan paslon 01 berada di angka 54,84 persen, sementara paslon 02 sebesar 45,16 persen, dari total sementara 18.349.072 suara.

Pria itu lalu memindahkan seluruh data yang masuk ke kolom Ms.Excel. Saat dijumlah, total suara yang masuk untuk paslon 02 sebesar 9.214.073 dari total 17.563.015 suara. Saat dipersentasekan di Ms. Excel, jumlah suara Prabowo menunjukkan angka sebesar 52 persen.

"Tapi di diagram [KPU] kita lihat paslon 01 [sebesar] 54 persen, [paslon] 02 [sebesar] 45 persen. Logikanya, kalau kita pakai rumus Excel sinkron itu harusnya sama, kok, ini beda, KPU bisa Excel, piye, toh, bisa Excel apa ora ono, toh?" tuturnya dalam video tersebut.

Tak hanya satu video itu, ada video lainnya yang juga menguji hal yang sama dengan kesimpulan serupa.

Akal sehat, bekerja berdasar ilmu. Org berilmu tak mudah dibohongi.#02wintheelection #JagaSuara02AmankanC1 pic.twitter.com/zAo7Qy4LTu

— @Duh paNAS (@duhmnas3) April 19, 2019

Benarkah demikian?

Untuk membuktikan kebenarannya, tentu harus diuji dengan angka yang sama. Namun, karena kesulitan melihat satu per satu angkanya, kumparan menguji dengan mengikuti metode penghitungan seperti yang ditunjukkan dalam video itu.

Yakni, dengan menyalin seluruh angka yang tercantum di tabel suara Pilpres 2019 dan memindahkannya ke kolom Ms. Excel. Data yang diuji adalah pada posisi suara masuk di Situng KPU sudah 17,55038 persen.

kumparan menjumlahkan seluruh angka-angka tadi dengan rumus excell =SUM(...). Selanjutnya, menjumlahkan seluruh suara Jokowi dan Prabowo dengan cara yang sama.








Total masing-masing suara kedua paslon lalu dipersentasekan dengan rumus =(jumlah angka paslon/jumlah suara total*100). Pertama, mengkonversikan jumlah suara Jokowi, yakni 14.882. 716 suara dengan rumus =(jumlah angka Jokowi/14.882. 716*100). Lalu, mengkonversi suara Prabowo, yakni 12.180.510 suara, dengan rumus yang sama, =(jumlah angka Prabowo/12.180.510*100.

Hasilnya, persentase yang ditemukan kumparan sama dengan KPU, yakni Jokowi-Ma'ruf  berada di angka 54,992394 persen atau dibulatkan 54,99 persen, dan Prabowo-Sandi sebesar 45,007606% atau dibulatkan sebesar 45,00 persen. IFKNews

Perolehan suara ini sama dengan hasil sementara yang diperlihatkan website resmi KPU. Data ini diambil pada 22 April 2019.

Uji coba klaim data di Situng KPU terbalik juga sudah dilakukan oleh beberapa orang, salah satunya akun di bawah ini. Kesimpulannya, sesuai dengan data KPU.

Ha.. mana itu akun yg itung-itungannya ajaib kali itu??? Data statistiknya udah lengkap di website kpu, dia itungnya udah pake excel bisa pulak salah.. jangan ngajak berantam kau bang.. kau yg begok ngegas pulak kau.. kau bilang kpu curang.. otak kau di mana? pic.twitter.com/AsG1Y8PbjJ

— Yoshu Sudarso (@yoshu_sudarso) April 20, 2019

Komisioner KPU Viryan Aziz saat dikonfirmasi mengaku belum tahu. "Saya belum cek," tutur Viryan di Kantor KPU, Selasa (23/4).



Source : https://kumparan.com/@kumparannews/ramai-video-uji-angka-situng-kpu-di-excel-hasilnya-terbalik-benarkah-1qwbRdGb4v4?ref=trensto


itu jangan2 settingan kompie/excel si kampret, titik (.) dianggap koma(,) krn ada yg begitu jadi sebagai contoh, di papua 01 2.311 dianggap excel 2,311 sedangkan 02 cuma 171 tanpa titik dan koma...

Video Surat Suara Dibakar Warga di Puncak Jaya Papua, Viral

Jayapura, Bawaslu Papua segera mengambil sikap dengan mengirim tim ke Tingginambut Puncak Jaya, begitu sebuah video pembakaran surat suara viral di media sosial.

Komisioner Bawaslu Papua bidang penindakan, Amandus Situmorang mengatakan pihaknya baru melihat video tersebut dan belum mendapat laporan, namun segera mengirim tim ke sana untuk menyelidiki pembakaran tersebut. ’’Selamat siang rekan-rekan media yang terkasih, terkait video yang beredar kami baru tahu dan tadi kami koordinasikan dengan jajaran Bawaslu Puncak Jaya yang juga belum tahu adanya kejadian tersebut. Kami sudah perintahkan jajaran Bawaslu Puncak Jaya untuk mengecek masalah ini dan melakukan investigasi,’’ tulis Amandus dalam media WA group kepada jurnalis di Jayapura, Rabu (24/4).

Sementara KPU Provinsi Papua belum memberikan keterangan terkait pembakaran surat suara di Tingginambut.

Dalam video berdurasi 5 menit 7 detik tersebut tampak Mama-mama serta anak-anak membakar surat suara dan juga kotak suara dalam satu tumpukan. Dari suara dari dalam video tersebut pembakaran terjadi di Kantor Distrik Tingginambut Puncak Jaya.

Orang yang berbicara dalam video tersebut yang diduga juga melakukan perekaman mengatakan Pilpres terburuk di tahun 2019 karena semua suara masyarakat diikat lalu diberikan ke Joko Widodo. ‘’Suara langsung diikat jadi satu dan diberikan ke Pak Joko Widodo bagaimana tidak menang kalau begitu, Pilpres macam apa ini,’’ ujarnya.

Kabupaten Puncak Jaya adalah salah satu dari 12 kabupaten di Papua yang menganut system noken dalam Pemilu 17 April 2019 yang memilih presiden dan wakil presiden, legislative dan anggota PPD.

Dalam wikipedia.org dituliskan, sistem noken merupakan bagian dari kearifan lokal dalam demokrasi kemasyarakatan. Mahkamah Konstitusi (MK) pun mengakui dan mengesahkan dengan alasan Sistem Noken menganut sistem pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Terbuka (LUBET), sesuai dengan Keputusan MK Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009 yang sesuai dengan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang Undang“.  IFKNews

Dikutip dari putusan MK, dituliskan  dalam pertimbangannya MK menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem ‘kesepakatan warga’ atau aklamasi. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif  (kesepakatan warga atau aklamasi) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat” .

Sistem noken di sahkan di MK setelah pemilihan Bupati Pegunungan Bintang tahun 2009,  dimana penggugat dari kelompok yang kalah dalam pemilihan mempersoalkan sistem noken namun gugatan ditolak dan menerima sistem noken dalam pelaksaan Pemilu di Papua.

Quick count pilpres 2019: Joko Widodo sementara unggul atas Prabowo Subianto

Quick count pilpres diumumkan sejumlah lembaga survei dan hasil sementara menunjukkan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hasil Quick Count Presidensial

Terakhir diperbaharui pada 18 April 2019 18:51:53

Pasangan Joko Widodo
dan Ma'aruf Amin Perolehan suara:

54.43%

Pasangan Prabowo Subianto
dan Sandiaga Uno Perolehan suara:

45.57%

Sampel masuk: 99.95%

Komisi Pemilihan Umum, KPU, sendiri akan mengumumkan secara resmi real count pada 22 Mei setelah metode penghitungan berjenjang.
Tingkat partisipasi pemilih tahun ini mencapai lebih dari 80% meningkat dari 70% pada pemilu 2014.
Pemungutan suara dengan warga Indonesia yang memiliki hak pilih berjumlah sekitar 193 juta dilaksanakan di 809.500 tempat pemungutan suara (TPS). Setiap TPS melayani sekitar 200 hingga 300 orang pada saat hari pencoblosan, Rabu (17/04).
Jumlah pemilih di dalam negeri, menurut ketua Komisi Pemilihan Umum per tanggal 8 April lalu, mencapai 192.866.254, termasuk 2.086.285 pemilih di luar negeri. Bagi warga Indonesia yang tinggal di luar negeri, pemilihan umum berlangsung tanggal 8 -14 April.
Jumlah mereka yang punya hak pilih pada 2019 sekitar 193 juta, lebih banyak 2,4 juta orang dibandingkan pemilihan umum 2014.

Pada pemilu tahun 2014, jumlah TPS sekitar 500.000 dan setiap TPS melayani sekitar 400 pemilih.
Pada Juli, 2014, KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai peraih suara terbanyak Pemilu Presiden 2014.
Saat itu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memperoleh 70.997.85 suara atau 53,15%, selisih 8.421.389 suara dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang meraih 62.576.444 suara atau 46,85%.
Pada Rabu (17/04), Indonesia menjalankan lima pemilihan umum secara bersamaan yaitu pemilihan presiden-wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Setiap pemilih akan mendapat lima surat suara dengan warna berbeda.
Pada pemilu legislatif, sebanyak 575 orang anggota legislatif akan dipilih dari 16 partai peserta pemilu.

KPU umumkan real count pada 22 Mei

Pengamat: 'Jangan saling mengklaim telah menang'
Titi Anggraini, direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengatakan mestinya kedua capres tidak buru-buru mengeluarkan klaim kemenangan.
"Kedua capres seharusnya mengajak seluruh pendukung untuk mengawasi proses yang sedang berlangsung, hingga pada saatnya nanti (yaitu) rekapitulasi dan penetapan hasil di tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum," ujar Titi.
"Pernyataan bahwa 'saya sudah menang' atau 'saya sudah menjadi presiden' itu harus dihindari," katanya.
Sri Budi Eko Wardani, pengamat politik Universitas Indonesia, mengatakan mungkin ada situasi yang membuat Prabowo berbicara bahwa ia dan Sandi meraih setidaknya 60% suara.
"Harus dicermati pula, mungkin ini adalah keberlanjutan dari pernyataan yang disampaikan saat kampanye, misalnya tentang potensi kecurangan, tentang mereka yang tidak diuntungkan," kata pengamat yang biasa disapa Dani tersebut.
"Itu jargon yang disampaikan ... kita berharap pernyataan sudah menang tidak akan memicu gesekan baru di tingkat bawah," kata Dani.
Ia meminta dalam situasi saling klaim dan sejumlah lembaga mengeluarkan hasil quick count, KPU harus tampil, menyampaikan kepada rakyat di mana tahapan penghitungan resmi berada.
"Pernyataan bahwa hasil akan diumumkan pada 22 Mei saya kira tidak cukup," katanya.
Hamdi Muluk, Pengamat psikologi politik Universitas Indonesia, mengatakan klaim kemenangan bisa berdampak terhadap sikap para pendukung di tingkat akar rumput.
"Klaim menang (dari kubu Prabowo) bisa punya dampak ke bawah, para pengikutnya percaya bahwa mereka menang. Nanti, kalau misalnya KPU mengatakan bahwa Prabowo kalah, nanti berkembang narasi KPU curang," kata Hamdi.
"Ini berbahaya. Lebih baik serukan untuk menunggu hasil resmi dari KPU," katanya.

Ahmad Baihaqi menjelaskan wilayah kemenangan Jokowi-Ma'ruf hasil quick count Charta Politika ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung.

Calon presiden Prabowo Subianto di hadapan massa pendukungnya usai sejumlah lembaga survei mengumumkan hasil perhitungan cepatnya.

Hak atas foto ADEK BERRY/AFP

Mereka juga unggul di beberapa provinsi, seperti Papua, NTT, Bali, Kaltim, Sulut, Bengkulu.
Kubu Jokowi, menurutnya, juga menguasai suara di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.
Sementara Pasangan Prabowo Sandi masih menguasai antara Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, DKI, Riau, Kalimantan Barat, serta Sumatera Barat.
Kubu 02 juga menguasai Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Kalimantan Selatan, Jambi, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah.
Tentang keunggulan Prabowo di Sulawesi Selatan, Ahmad Baihaqi berargumen: "Figur yang dilakukan oleh pasangan 01 ini, terkait wakil sudah tidak terlalu berpengaruh, Pak JK, kemudian masyarakat di sana cenderung beralih ke 02.
Untuk Banten, menurut Charta Politika, upaya yang dilakukan Jokowi Ma'ruf berulang kali tidak berpengaruh.

Hak atas foto Rizqullah Hamiid/NurPhoto via Getty Images

Image caption Seorang warga Yogyakarta memberikan suaranya di salah satu TPS, Rabu (17/04).

Di DKI selisih 01 dan 02 hanya tipis. Prabowo, kata Ahmad, tidak ada bisa menyerang basis lawan seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sementara Jokowi, mampu mencuri suara di basis Prabowo termasuk di Jawa Barat.
Charta Politika juga mencatat hasil pilpres versi Quick count 2019 tidak jauh berbeda dengan hasil resmi hitung suara Komisi Pemilihan Umum KPU lima tahun silam.
"Pemilih masing-masing calon sudah betul-betuk militansi, untuk 01 sekian dan 02 sekian, yang bisa diolah hanya menyeran basis lawan," tambah Ahmad, seperti dilaporkan wartawan Arin Swandari untuk BBC News Indonesia.

Kubu Jokowi berhasil gaet suara Prabowo?

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, unggul dalam hitung cepat atau quick count lembaga survei Charta Politika dengan selisih sekitar 9% atas paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Hingga pukul 17.00 WIB, dengan suara masuk mencapai 83,7%, pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan perolehan angka 54,33%. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh 45,67%.
Menurut Charta Politika, angka ini diyakini tidak akan bergeser banyak hingga sampel suara quick count mencapai 100%, seperti dilaporkan wartawan Arin Swandari untuk BBC News Indonesia, Rabu (17/04).
Manajer riset Charta Politika Indonesia, Ahmad Baihaqi, mengatakan Jokowi unggul di 16 wilayah dan kalah di 18 wilayah.
"Salah satu keunggulan dari 01 ini adalah dia bisa menggaet suara-suara basis lawan, akan tetapi sebaliknya pasangan 02 ini tidak terlalu kuat untuk menarik suara dari basis 01," kata Ahmad.

Hak atas foto Ed Wray

Image caption Prabowo Subianto usai memberikan suara di TPS di dekat kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Ahmad mencontohkan basis 01 di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tetap dikuasai 01.
Cara quick count yang dilakukan oleh Charta Politika secara acak dengan metode Stratified Cluster Sampling, dengan margin of error kurang lebih 1%. Untuk tingkat kepercayaan mencapai 99%.Dengan metode ini cara quick count Charta Politika dilakukan dengan menempatkan satu kontributor relawan untuk mencatat hasil pemilihan dan mengirimnya melalui aplikasi.
Satu relawan hanya ditugaskan di satu TPS yang sudah ditetapkan. Sampel yang diambil mencakup 2000 TPS.
Keunggulan sementara Joko Widodo-Ma'ruf Amin, seperti dilaporkan Kompas, juga didasarkan hasil hitung cepat tujuh lembaga lainnya, setidaknya sampai pukul 17.25 WIB:

• Litbang Kompas data 76,75 persen Jokowi-Ma'ruf: 54,28 persen Prabowo-Sandiaga: 45,72 persen
• Indobarometer data 75,42 persen Jokowi-Ma'ruf: 53,81 persen Prabowo-Sandiaga: 46,19 persen
• Charta Politika data 85,9 persen Jokowi-Ma'ruf: 54,17 persen Prabowo-Sandiaga: 45,83 persen
• Poltracking Indonesia data 81,35 persen Jokowi-Maruf: 54,87 persen Prabowo-Sandiaga: 45,13 persen
• Indikator Politik Indonesia data 79,9 persen Jokowi-Maruf: 54,44 persen Prabowo-Sandiaga: 45,56 persen
• SMRC data 82,19 Jokowi-Maruf: 54,92 persen Prabowo-Sandiaga: 45,08 persen
• LSI Denny JA data 91,10 persen Jokowi-Maruf: 55,28 persen Prabowo-Sandiaga: 44,72 persen 8. CSIS dan Cyrus Network data 88,36 persen Jokowi-Maruf: 55,81 persen Prabowo-Sandiaga: 44,19 persen

Video KPU Salah Input Data TPS 18 Malakasari, Kecamatan Baleendah, Bandung, Jawa Barat

JAKARTA – Kesalahan entri data di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali terjadi. Kali ini lebih parah dari sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan Pojoksatu.id pada laman pemilu2019.kpu.go.id, Senin (22/4) terdapat kesalahan input data di TPS 18 Malakasari, Kecamatan Baleendah, Bandung, Jawa Barat.
Di TPS 18, jumlah pemilih yang terdaftar (DPT) sebanyak 204 orang. Namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 186 orang. Suara sah 183 dan tidak sah 3 suara.
Berdasarkan hasil scan C-1, pasangan capres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 53 suara, sedangkan pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandi memperoleh 130 suara.
Namun petugas entri menambah suara Jokowi – Ma’ruf ditambah 500 suara menjadi 553. Sedangkan suara Prabowo – Sandi dikurangi 100 suara menjadi 30.

TPS 18, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Bandung

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD telah menyoroti kinerja KPU yang terkesan kurang profesional sehingga salah entri data di Situng KPU.
Melalui akun Twitter miliknya, @mohmahfudmd menyatakan bahwa kekisruhan yang terjadi saat ini disebabkan sikap KPU yang kurang antisipatif, khususnya dalam penanganan informasi teknologi dalam penghitungan suara.
“Masak salah input data sampai di 9 daerah? Masak dalam 3 hari baru terinput 5 persen? Penghitung swasta/perseorangan saja sudah lebih di atas 50 persen,” tegas Mahfud, Minggu (20/4).
Menurutnya, keadaan ini menimbulkan berbagai spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada pihak yang kemudian curiga, KPU disusupi orang IT yang tidak netral.
“KPU harus memastikan bahwa awak IT-nya benar-benar profesional dan netral. Bawaslu dan civil society harus diberi akses yang luas untuk langsung mengawasi,” tandas Mahfud.

Mahfud MD

Sebelumnya, KPU mengakui terjadi kesalahan input data di website KPU. Kesalahan itu terjadi akibat adanya kelalaian petugas entri, bukan karena website KPU dihack.
“Saya apresiasi laporan masyarakat, tapi jangan diviralkan seakan-akan dibuat meme ini sistematis curang, tidak ada itu,” ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Jumat (19/4/2019).
Berikut ini daftar kesalahan entri data KPU yang sudah dikoresksi setelah viral di media sosial.
1. TPS 3 Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, NTB.
2. TPS 17 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Provinsi NTB.
3. TPS 39 Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten.
4. TPS 15 Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat.
5. TPS 93 Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
6. TPS 10 Kelurahan Laksamana, Dumai, Provinsi Riau.
7. TPS 25 Kelurahan Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
8. TPS 7 Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Jawa Tengah.
9. TPS 6 Kelurahan Lesane, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.
Berikut ini video kesalahan input data di TPS 18 Malakasari, Kecamatan Baleendah, Bandung, Jawa Barat:

Sepuluh Lembaga Survei Buka Data Hitung Cepat Pilpres 2019

Sepuluh lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia membuka data mereka mengenai pelaksanaan hitung cepat dan exit poll dalam pilpres 2019. Pembukaan data ini dilakukan setelah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno melaporkan enam lembaga survei ke Komisi Pemilihan Umum karena dianggap menyesatkan.

“Melalui ekspose data hari ini teman-teman bisa melihat bagaimana hitung cepat dan exit poll dilakukan,” kata Ketua Umum Persepi, Philip J. Vermonte, di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 April 2019.

IFKNews - Sepuluh lembaga survei yang membuka data hitung cepat itu adalah Charta Politika, Indikator, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Saiful Mujani Research Center (SMRC) dan Poltracking. Selain itu, Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, Indo Barometer, Cyrus Network, Populi Center dan Konsep Indonesia turut membuka data penghitungan cepat mereka.

Dalam acara yang digelar di Hotel Morissey, Menteng, Jakarta, tersebut mereka menampilkan data mengenai tempat pemungutan suara tempat mengambil sampel serta bagaimana para pengumpul data dilatih. Mereka juga menampilkan contoh forumulir C1 yang dikumpulkan di lapangan.

Selain itu, mereka turut menjelaskan bagaimana metodologi pengambilan sampel TPS hingga akhirnya muncul persentase dalam hitung cepat. “Mungkin kegiatan survei adalah kegiatan persepsi publik, tapi quick count bukan, karena datanya diambil dari hasil yang nyata di TPS,” kata Philip.

Philip mengumpamakan kegiatan hitung cepat dan exit poll seperti memasak rendang satu kuali. Untuk mengetahui bahwa masakan itu sudah cukup rasa, maka kegiatan yang dilakukan adalah mengambil satu ujung sendok rendang. Dengan begitu si koki dapat mengetahui keseluruhan rasa dari rendang yang sedang dimasak.

“Hitung cepat sebetulnya mirip kegiatan kita sehari-hari, namun dilakukan dengan lebih scientific untuk mengumpulkan data dalam hitung cepat dan exit poll,” kata dia. IFKNews

Di sisi lain, Philip mempertanyakan validitas data yang dipakai BPN dalam melakukan exit poll. Dalam exit poll internal, BPN mengklaim Prabowo-Sandi mendapatkan 55,4 persen suara, sementara Jokowi-Maruf 42,8 persen. Hal ini berbanding terbalik dari hasil hitung cepat maupun exit poll lembaga survei yang menyatakan Jokowi-Maruf mendapatkan jumlah suara lebih banyak ketimbang Prabowo-Sandi.

“Yang minta kami buka data, mau buka datanya enggak?” kata Philip - Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS.

sumber