Mahfud MD Minta Buktikan Klaim Menang 62 Persen, BPN Prabowo-Sandi Bingung Tak Karuan

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengklaim sebagai pemenang Pemilu 2019. Mereka bahkan telah mendeklarasikan kemenangan hingga lima kali.

Salah satu dasar mereka mendeklarasikan diri itu karena mengaku telah mendapatkan 62 persen suara. Mereka pun menyatakan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019-2024.

Tetapi sayangnya, kubu Prabowo-Sandi sendiri yang tak bisa membuktikan klaimnya tersebut. Setiap kali ditanyakan soal dasar klaim menang 62 persen itu, mereka selalu "ngeles".

Inilah yang membingungkan publik. Rakyat umumnya tak percaya dengan klaim kemenangan Prabowo-Sandi itu.

Salah satu yang meragukan itu adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD. Ia turut menanyakan soal klaim kemenangan 62 persen oleh paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tak hanya itu, Mahfud MD juga mempertanyakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang meminta salinan form C1 ke Bawaslu.

Anehnya, ketika didesak seperti itu, salah satu pendukung 02 Said Didu mengalihkan pembicaraan ke soal penentuan kemenangan Pemilu. Menurutnya, yang menentukan kemenangan adalah rapat pleno KPU, bukan "quick count".

Nah masalahnya, Mahfud MD sendiri sudah pernah menyatakan pada tanggal 18 April bahwa belum ada yang menang Pemilu saat itu. Tetapi kubu 02 ngotot melakukan deklarasi. IFKNews

Salah satu sebabnya karena perhitungan "quick count" maupun klaim 62% itu bukan hasil penghitungan resmi dari KPU. Penentu kemenangan adalah pleno KPU menetapkan hitungan manual. Mahfud MD Minta Buktikan Klaim Menang 62 Persen, BPN Prabowo-Sandi Bingung Tak Karuan. Mahfud MD Minta Buktikan Klaim Menang 62 Persen, BPN Prabowo-Sandi Bingung Tak Karuan

Dengan logika seperti itu, sebaiknya Said Didu konsisten karena pada 17-18 April sudah mendeklarasikan kemenangannya. Jangan membelokkan sendiri tantangan membuka C1 dengan membentuk TPF.

Adapun TPF boleh dibentuk, tapi realitas C1 harus dibuktikan. Namun sepertinya kubu 02 akan kesulitan untuk membuktikan itu.

Pasalnya, baik data, real count, deklarasi, maupun syukuran kemenangan itu hanya berdasarkan asumsi belaka. Bukan kenyataan yang sebenarnya. Singkatnya, kubu 02 tak berdiri pada data yang benar sehingga keterangannya selalu berubah-ubah dan mencla-mencle.

Video Geger Penurunan Baliho klaim kemenangan Prabowo-Sandi di Cileungsi Bogor

Bogor - Ramai di media sosial, video baliho klaim kemenangan Prabowo-Sandi di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Massa menolak baliho diturunkan dan ‘mengusir’ petugas pemadam kebakaran yang hendak menurunkan baliho tersebut.

 Upaya penurunan baliho berukuran besar bergambar Prabowo-Sandiaga Uno di Jalan Raya Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, oleh Satpol PP gagal karena ditolak massa. Baliho itu masih terpasang hingga hari ini.

Abet, salah seorang warga, mengatakan upaya pencopotan baliho dilakukan pihak Satpol PP dibantu pihak kepolisian. Upaya penurunan dilakukan sejak Senin (29/4/2019) siang.

Namun upaya petugas ditolak dan dihalangi relawan hingga berujung cekcok mulut. Upaya terus dilakukan hingga malam hari, tapi massa pendukung Prabowo-Sandiaga Uno terus berdatangan dan baliho gagal dicopot.

Sejak Senin siang kemarin, lanjut Abet, upaya persuasif terus dilakukan pihak Satpol PP. Namun sejak Senin siang itu pula relawan pendukung Prabowo terus berdatangan dan menolak baliho untuk Prabowo diturunkan. IFKNews

"Pokoknya banyak yang datang, nggak tahu dari mana saja, yang pasti dari luar juga itu, kelihatannya ada yang dari Bekasi juga. Jadi terus ramai sampai jam 11 malam. Polisi sama Pol PP mundur," kata Abet.

Abet menyebut baliho berukuran besar tersebut sudah terpasang di pinggir Jalan Raya Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sejak Minggu (28/4/2019) lalu. Baliho tersebut berisi tulisan ucapan terima kasih kepada warga Cileungsi untuk kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai presiden-wakil presiden periode 2019-2024.

"Dipasangnya sudah dari Minggu siang. Dipasangnya di pinggir jalan di depan Perumahan Limusnunggal Pratama Regency. Dia manfaatin bekas baliho iklan perumahan, kan sudah kosong itu, terus dipasangin baliho Prabowo itu," kata Abet.

Hingga pagi ini, baliho ucapan terima kasih untuk warga Cileungsi atas dukungan buat pasangan capres Prabowo-Sandi itu masih terpasang. Abet menyebut hanya ada beberapa relawan Prabowo-Sandiaga Uno yang berjaga.

Sementara itu, Kapolsek Cileungsi Kompol Asep menyebut persoalan aksi penolakan warga tersebut kini ditangani Polres Bogor. "Ditangani Polres Bogor ya. Ke Polres Bogor," singkatnya.

Sebagaimana diketahui, KPU baru akan mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei nanti. Kedua kubu saling mengklaim kemenangan. Kubu Jokowi mengklaim menang dengan memaparkan hasil quick count mayoritas lembaga survei. Sedangkan kubu Prabowo mengklaim menang dengan hitungan real count internal.

Ulama Pendukung Prabowo-Sandi Pastikan Gelar Ijtima Ulama III, “yang Sudah Jadi Cebong Tidak Akan Diundang”

JAKARTA – Ijtima Ulama III dipastikan akan digelar ulama pendukung Prabowo-Sandi. Pertemuan itu rencananya akan digelar pada Rabu, 1 Mei besok di salah satu hotel di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Selain itu, pihak penyelenggara juga memastikan tidak akan mengundang ustadz dan kiai pendukung Jokowi-Ma’ruf.

Ketua Pelaksana Ijtima Ulama III Slamet Ma’arif memastikan, pihaknya mengundang semua ustadz dan kiai peserta Ijtima Ulama I dan II.

“Kecuali yang sudah menjadi cebong (pendukung Jokowi – Ma’ruf) tidak akan kami undang,” kata Slamet dalam jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).
Slamet menegaskan, sesuai dengan hasil Ijtima Ulama I dan II bahwa mereka sudah memutuskan untuk mendukung Prabowo-Sandi.

Kendati demikian, lanjut pria yang juga Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu, belum bisa memastikan kehadiran capres-cawpres jagoannya dalam Ijtima Ulama III itu.
“Hari ini undangan sudah mulai disebar,” kata Ketua Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) itu.

Selain itu, Slamet juga memastikan bahwa panitia Ijtima Ulama III tidak akan mengundang lagi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam.

“Kecuali yang sudah menjadi cebong,” tegasnya.

Sementara, Penanggungjawab Ijtima Ulama III, Yusuf Muhammad Martak menjelaskan, tujuan pertemuan itu adalah membahas dugaan kecurangan di pemilu.

Karena itu panitia Ijtimak Ulama III akan mengundang ahli hukum, pengamat politik dan pakar teknologi informasi (TI) untuk membeberkan kecurangan yang merugikan suara
Prabowo-Sandi.

“Karena yang merasa dirugikan dan menerima kecurangan itu adalah paslon 02. Apabila ada kecurangan yang dilakukan oleh caleg baik dari partai mana pun itu di luar pembahasan Ijtima Ulama III,” pungkasnya.

Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengimbau kepada semua pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2019 untuk menempuh jalur secara konstitusional. Bukan dengan ijtima ulama III.

“Kalau pun ada kekurangan-kekurangan yang dilakukan atau tidak sengaja dilakukan KPU dengan segala keterbatasannya, selesaikan saja dengan cara konstitusional, bukan dengan ijtimak. Itu apa urusannya,” katanya, Jumat (26/4/2019).

Mantan Panglima TNI itu menyatakan, dalam suasana seperti saat ini, masyarakat membutuhkan kondisi yang nyaman dan jangan menciptakan suasana yang menakuti masyarakat.
Dia pun tidak menampik adanya indikasi bahwa pihak-pihak yang tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu, membuat sebuah gerakan massa.

Namun, Moeldoko memastikan hal itu terus dipantau perkembangannya.

“Saya harus tegas mengatakan itu. Untuk itu saya mengimbau jangan coba-coba untuk membuat atau menciptakan cara-cara seperti itu (gerakan massa, red), karena akan banyak merugikan masyarakat,” tegasnya.

Moeldoko juga melihat indikasi bahwa ijtima ulama III yang sedang digalang kelompok tertentu untuk mengonsolidasi adanya gerakan baru pasca-pilpres.

Sebab, persoalan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif atau TSM selalu dihembuskan.
“Jadi menurut saya ini sebuah upaya yang harus kita hentikan, enggak boleh kita menjustifikasi sebuah persoalan yang belum tuntas,” pungkasnya.

(jpg/ruh/pojoksatu)

Djoko Santoso Sebut Kemenangan Prabowo 80 Persen, PSI: Besok 212 Persen

Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Djoko Santoso menyebutkan Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga bisa unggul di Pilpres 2019 dengan 80 persen suara.

Oleh juru bicara PSI, Guntur Romli, pernyataan Djoko itu dinilai asal sebut.

Menurut Guntur, Djoko Santoso hanya semaunya berbicara. Malah Guntur menyindir ke depannya Djoko bisa saja menyebut kemenangan Prabowo - Sandiaga bisa mencapai 212 persen.

"Ngomong kok seenaknya, dari klaim 55 persen, 62 persen, 70 persen, sudah 80 persen hari ini, besok jadi 212 persen kayaknya," cuit Guntur di akun Twitternya @GunRomli, Rabu (24/4/2019).

Sebelumnya BPN Prabowo – Sandiaga mengklaim, perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 2 itu sudah melampui milik sang rival, Jokowi – Ma'ruf Amin. IFKNews

Klaim tersebut berdasarkan hasil hitung cepat dan real count yang digelar sendiri oleh BPN Prabowo – Sandiaga.

Namun, Ketua BPN Djoko Santoso meyakini, jika tak ada kecurangan, maka angka kemenangan Prabowo – Sandiaga berkisar antara 75 persen sampai 80 persen.

Hal itu disampaikan Djoko saat berpidato dalam acara Syukuran dan Munajat Kemenangan Prabowo – Sandiaga yang digelar oleh relawan di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Rabu (24/4/2019).

"Hasilnya Prabowo menang, tetapi sebelum tanggal 17 (hari pemungutan suara). Setelah tanggal itu, mereka curang terus. Mereka curang secara masif, terencana, sistematik dan brutal," kata Djoko.

"Namun demikian, masih tersisa suara 62 persen, dan itulah Prabowo – Sandiaga menyatakan kemenangan setelah dicurangi. Kalau enggak dicurangi bisa 75 – 80 persen," sambungnya.

Sumber: Djoko Santoso Sebut Kemenangan Prabowo 80 Persen, PSI: Besok 212 Persen

Kenapa The Australian Menulis ‘Loser Prabowo’ dalam Artikelnya?

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto bersama Cawapres Sandiaga Uno mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

“Loser Prabowo claims victory on Indonesia”

Begitulah judul yang dilansir salah satu media Australia, The Australian, Sabtu (20/4) saat memberitakan klaim kemenangan Prabowo di Pilpres 2019. Bila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, kalimat itu berarti ‘Prabowo yang kalah, mengklaim kemenangan di Indonesia’.

Berita tersebut pun sempat menjadi headline sejumlah media online di Indonesia. Bahkan, warganet pun ikut-ikutan dengan meramaikan tagar #LoserPrabowoClaimsVictory di Twitter.

Dalam artikelnya, The Australian menyebut, Prabowo Subianto sebagai kandidat presiden yang kalah, namun bersikeras mengklaim kemenangan. Bahkan, dua hari setelah perhitungan cepat yang menunjukkan petahana Joko ‘Jokowi’ Widodo terpilih kembali dengan selisih dua digit.

Artikel 'Loser Prabowo claims victory on Indonesia' di The Australian. Foto: Dok. The Australian

Peneliti media dari Australian National University (ANU), Ross Tapsell berpendapat, pemberitaan The Australian sebagai hal yang wajar. Dia menyebut, bisa jadi The Australian berkaca pada klaim kemenangan Prabowo pada Pilpres 2014 lalu.

Pada Pilpres 2014, Prabowo memang sempat mendeklarasikan kemenangan. Itu didasarkan atas hasil quick count 4 lembaga survei yakni Puskaptis, Indonesia Research Center, Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia. Waktu itu, Prabowo pun sujud syukur layaknya yang dia lakukan setelah deklarasi kemenangan, Rabu (17/4).

“Menurut saya pemberitaan itu sangat sesuai karena tahun 2014, media (di Indonesia) kebanyakan berkata bahwa kedua kandidat (Jokowi dan Prabowo) mengklaim kemenangan. Maksudku, tahun 2014 Prabowo mengatakan dia menang, tetapi kenyataannya dia kalah,” kata Tapsell kepada kumparan, melalui sambungan telepon, Senin (22/4).

Tapsell menambahkan, memang akan lebih baik jika media menegaskan kekalahan Prabowo dalam quick count. Ketimbang memberitakan sikap setiap kandidat yang saling klaim kemenangan setelah pemungutan suara berakhir.

Dosen Asian Studies Australian National University, Ross Tapsell. Foto: Agaton Kenshanahan/kumparan

“Pemberitaan semacam itu dibenarkan dan saya kira sangat penting bagi media untuk melakukan itu karena tahun 2014, media memberi kredibilitas pada (klaim kemenangan) Prabowo,” ujar penulis buku Media Power in Indonesia: Oligarch, Citizens and the Digital Revolution itu.

Tapsell menggarisbawahi bahwa kemenangan sebenarnya akan ditentukan lewat hasil penetapan resmi KPU. Akan tetapi, sejauh quick count bisa dipertanggungjawabkan, maka bisa digunakan sebagai acuan pemberitaan.

“Di penjuru dunia manapun, hasil quick count dianggap sebagai sumber informasi yang bisa dipercaya, termasuk di Australia. Anda mempublikasikan berita tentang pemilu di media, tentang siapa yang menang, kebanyakan berdasarkan atas hasil quick count. Hal itu tak masalah dilakukan,” ungkapnya. IFKNews
Pandangan berbeda diungkap Dosen Komunikasi Media Global di Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran, Aliyuna Pratisti. Dia tak menampik adanya tendensi untuk mengonstruksi opini publik agar condong ke salah satu pihak dalam pemberitaan The Australian.

Dosen yang akrab disapa Ali ini melihat, kecondongan pemberitaan The Australian tak lepas dari identitasnya sebagai media yang didukung kuat oleh kalangan ekonom dan libertarian.

Prabowo dan Presiden Jokowi berpelukan bersama dengan peraih emas final pencak silat Asian Games 2018, Rabu (29/8/18). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Surat kabar yang terbit pertama kali tahun 1964 ini memang dikenal sebagai media sayap kanan di Australia. The Australian terbit di setiap negara bagian dan merupakan media paling laku dijual di negara Kanguru tersebut menurut situs mediabiasfactcheck.com.

“Pemberitaan tentang hasil quick count menjadi penting sebagai dasar pembuatan keputusan bagi para pembaca (baik bisnis atau politik). Pemilihan judul pun menjadi menarik, dengan mencantumkan kata “Loser”. The Australian memilih untuk menyuarakan validitas lembaga survei, alih-alih memilih narasi lain yang mempertanyakannya,” jelas Ali pada kumparan, Selasa (23/4).

Ali melihat adanya peran dari pemberitaan media luar negeri seperti The Australian sebagai saluran informasi yang penting. Dalam hal ini, untuk basis pembuatan kebijakan politik dan perekonomian di kedua negara.

“Dapat dilihat secara jelas bagaimana pasar merespons hasil quick count. Dan secara nyata, media global menjadi sarana dalam pemetaan politik dan ekonomi dunia secara cepat,” pungkasnya.


SUMBER:
https://kumparan.com/@kumparannews/k...ya-1qxIEAAj9QO

Wartawan Dilarang Rekam Pidato Prabowo, Panitia: 'Jangan jadi mata-mata di sini!' Diduga terjadi pemukulan

Calon Presiden Prabowo Subianto menggelar konsolidasi bersama relawannya untuk mengawal suara pemenangan di Padepokan TMII, Jakarta Timur, Rabu (24/4).

Acara digelar pukul 13.00 WIB, dibuka oleh pidato Dewan Penasihat BPN Amien Rais, dilanjut oleh sambutan Ketua Umum BPN Djoko Santoso.

1. Wartawan dan relawan dilarang merekam pidato Prabowo



Ketika Amien Rais dan Djoko Santoso memberi sambutannya, wartawan masih bisa merekam, namun ketika Prabowo akan memberikan sambutannya, panitia melarang wartawan bahkan relawannya untuk merekam pidato Calon Presiden Prabowo Subianto.

“Jangan ada yang merekam, tolong pengamanan jika terlihat ada yang foto, video, merekam, ambil hp-nya, termasuk wartawan,” kata panitia di atas panggung.

2. 'Jangan jadi mata-mata di sini!'

Intruksi tersebut pun diterima dengan sigap oleh semua relawan, sebagai reporter di lapangan, IDN Times pun sempat beberapa kali ditegur oleh relawan untuk tidak memegang ponsel.

“Mas masukin itu hp-nya, jangan jadi mata-mata di sini,” kata seorang wanita berbaju khas 08 Brigade. IFKNews

3. Diduga terjadi pemukulan

Prabowo pun naik panggung, semua relawan ramai meneriaki Prabowo presiden. Di tengah pidatonya yang ‘panas’, dari ujung tribun terlihat kerumunan relawan sedang mengepung seseorang.

Prabowo pun sempat menghentikan pidatonya, ia lantas bertanya “Kenapa?”. Seseorang yang diduga merekam itu lantas digiring keluar Padepokan. Sempat beberapa kali orang itu dipukul oleh relawan. “Hei.. jangan pukul-pukul,” kata Prabowo.

Suasana pun makin panas, Prabowo tetap melanjutkan pidatonya. “Saya tidak takut diintelin,” katanya disambut riuh pendukung.

Video KPU Salah Input Data TPS 18 Malakasari, Kecamatan Baleendah, Bandung, Jawa Barat

JAKARTA – Kesalahan entri data di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali terjadi. Kali ini lebih parah dari sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan Pojoksatu.id pada laman pemilu2019.kpu.go.id, Senin (22/4) terdapat kesalahan input data di TPS 18 Malakasari, Kecamatan Baleendah, Bandung, Jawa Barat.
Di TPS 18, jumlah pemilih yang terdaftar (DPT) sebanyak 204 orang. Namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 186 orang. Suara sah 183 dan tidak sah 3 suara.
Berdasarkan hasil scan C-1, pasangan capres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 53 suara, sedangkan pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandi memperoleh 130 suara.
Namun petugas entri menambah suara Jokowi – Ma’ruf ditambah 500 suara menjadi 553. Sedangkan suara Prabowo – Sandi dikurangi 100 suara menjadi 30.

TPS 18, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Bandung

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD telah menyoroti kinerja KPU yang terkesan kurang profesional sehingga salah entri data di Situng KPU.
Melalui akun Twitter miliknya, @mohmahfudmd menyatakan bahwa kekisruhan yang terjadi saat ini disebabkan sikap KPU yang kurang antisipatif, khususnya dalam penanganan informasi teknologi dalam penghitungan suara.
“Masak salah input data sampai di 9 daerah? Masak dalam 3 hari baru terinput 5 persen? Penghitung swasta/perseorangan saja sudah lebih di atas 50 persen,” tegas Mahfud, Minggu (20/4).
Menurutnya, keadaan ini menimbulkan berbagai spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada pihak yang kemudian curiga, KPU disusupi orang IT yang tidak netral.
“KPU harus memastikan bahwa awak IT-nya benar-benar profesional dan netral. Bawaslu dan civil society harus diberi akses yang luas untuk langsung mengawasi,” tandas Mahfud.

Mahfud MD

Sebelumnya, KPU mengakui terjadi kesalahan input data di website KPU. Kesalahan itu terjadi akibat adanya kelalaian petugas entri, bukan karena website KPU dihack.
“Saya apresiasi laporan masyarakat, tapi jangan diviralkan seakan-akan dibuat meme ini sistematis curang, tidak ada itu,” ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Jumat (19/4/2019).
Berikut ini daftar kesalahan entri data KPU yang sudah dikoresksi setelah viral di media sosial.
1. TPS 3 Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, NTB.
2. TPS 17 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Provinsi NTB.
3. TPS 39 Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten.
4. TPS 15 Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat.
5. TPS 93 Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
6. TPS 10 Kelurahan Laksamana, Dumai, Provinsi Riau.
7. TPS 25 Kelurahan Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
8. TPS 7 Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Jawa Tengah.
9. TPS 6 Kelurahan Lesane, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.
Berikut ini video kesalahan input data di TPS 18 Malakasari, Kecamatan Baleendah, Bandung, Jawa Barat:

Input Data KPU : Jokowi Ditambah 500 Suara, Prabowo Disunat 100 Suara

Proses saat Situng KPU dilakukan. Foto: Efira Tamara/kumparan

Beredar sebuah video viral yang lagi-lagi memperlihatkan kesalahan fatal input data C1 di Sistem Perhitungan (Situng) real count KPU. Kali ini, terjadi di TPS 18, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam input di KPU, suara pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin mendapat tambahan 500 suara. Sementara pasangan Prabowo-Sandiaga Uno disunat 100 suara.

kumparan telah mengecek situs real count KPU, dengan link https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/ pada Senin (22/4/2019) pukul 06.10 WIB. Hasil penelusuran kumparan, ternyata yang disampaikan dalam video itu benar adanya. Foto screenshoot terlampir.

Dalam halaman ini jelas sekali terlihat bahwa suara Jokowi-Ma’ruf Amin diinput dengan 553 suara. Sementara Prabowo-Sandi diinput dengan 30 suara. Di TPS ini, pemilih terdaftar tercatat 204 orang, namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 186 orang.

Saat dilihat di Scan C1, terlihat data yang sangat berbeda. Di TPS ini, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin hanya memperoleh 53 suara, sedangkan Prabowo-Sandi memperoleh 130 suara. Dengan demikian, dalam input di data KPU, suara Jokowi-Ma’ruf Amin mendapat tambahan 500 suara, sedangkan suara Prabowo-Sandi dikurangi 100 suara.

Screen shoot di Situng real count KPU Foto: Arifin Asydhad/kumparan

Dengan adanya selisih suara yang sangat besar antara C1 dengan input Situng di KPU ini, apakah ini kesengajaan atau hanya kesalahan human error?

Sebenarnya kesalahan input sudah diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kesalahan input data tidak hanya terjadi untuk TPS 18, Kecamatan Malakasari, Kabupaten Baleendah, Kabupaten Bandung.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menegaskan bahwa kesalahan entri data C1 di Sistem Perhitungan (Situng) terjadi karena human error. Menurut Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, kesalahan entri tak hanya terjadi di pihak 02, tetapi juga di pihak 01.

Screen shoot di Situng real count KPU Foto: Arifin Asydhad/kumparan

“Kekeliruan 9 C1 itu juga terjadi di pihak 01 juga 02. Kekeliruan info C1 itu juga kekeliruan itu terjadi di pihak 01 juga terjadi di pihak 02,” ucap Wahyu, Minggu (21/4). Karena itu, dia membantah bahwa kesalahan entri tersebut dikaitkan dengan keberpihakan KPU kepada pihak tertentu.

“Jadi tidak benar kalau kekeliruan itu seluruhnya menyangkut pihak tertentu. Ini kekeliruan itu human error sehingga bisa saja fakta menunjukkan entri untuk 01 juga ada yang keliru, entri ke 02 juga ada yang keliru itu faktanya kaya gitu,” kata dia.

Komisioner KPU lainnya, Pramono Ubaid Tanthowi juga menegaskan bahwa kesalahan input tidak hanya terjadi pada pasangan 02 Prabowo-Sandi, tapi juga pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun, dia tidak membeberkan banyak mana kasus salah input data ini, apakah lebih banyak terjadi pada pasangan 01 atau 02.

Yang jelas, kata Pramono, bila ditemukan ada kesalahan input, KPU langsung melakukan koreksi. Menurut dia, Situng ini malah merupakan upaya KPU dalam melakukan transparansi. “Itulah bentuk transparansi KPU dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi. Kita publikasi. Biar semua orang bisa lihat. Kalau ada yang salah tulis atau salah entry, maka bisa dikoreksi, bisa diperbaiki,” kata Pramono.

Pramono menegaskan real count yang dipublikasikan di situs KPU hanyalah untuk publikasi. “Ini hanya untuk publikasi saja, sekaligus mengundang partisipasi publik. Hasil resmi tetap dokumen yang direkap secara manual melalui rapat pleno terbuka,” ujar Pramono.

Sepuluh Lembaga Survei Buka Data Hitung Cepat Pilpres 2019

Sepuluh lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia membuka data mereka mengenai pelaksanaan hitung cepat dan exit poll dalam pilpres 2019. Pembukaan data ini dilakukan setelah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno melaporkan enam lembaga survei ke Komisi Pemilihan Umum karena dianggap menyesatkan.

“Melalui ekspose data hari ini teman-teman bisa melihat bagaimana hitung cepat dan exit poll dilakukan,” kata Ketua Umum Persepi, Philip J. Vermonte, di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 April 2019.

IFKNews - Sepuluh lembaga survei yang membuka data hitung cepat itu adalah Charta Politika, Indikator, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Saiful Mujani Research Center (SMRC) dan Poltracking. Selain itu, Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, Indo Barometer, Cyrus Network, Populi Center dan Konsep Indonesia turut membuka data penghitungan cepat mereka.

Dalam acara yang digelar di Hotel Morissey, Menteng, Jakarta, tersebut mereka menampilkan data mengenai tempat pemungutan suara tempat mengambil sampel serta bagaimana para pengumpul data dilatih. Mereka juga menampilkan contoh forumulir C1 yang dikumpulkan di lapangan.

Selain itu, mereka turut menjelaskan bagaimana metodologi pengambilan sampel TPS hingga akhirnya muncul persentase dalam hitung cepat. “Mungkin kegiatan survei adalah kegiatan persepsi publik, tapi quick count bukan, karena datanya diambil dari hasil yang nyata di TPS,” kata Philip.

Philip mengumpamakan kegiatan hitung cepat dan exit poll seperti memasak rendang satu kuali. Untuk mengetahui bahwa masakan itu sudah cukup rasa, maka kegiatan yang dilakukan adalah mengambil satu ujung sendok rendang. Dengan begitu si koki dapat mengetahui keseluruhan rasa dari rendang yang sedang dimasak.

“Hitung cepat sebetulnya mirip kegiatan kita sehari-hari, namun dilakukan dengan lebih scientific untuk mengumpulkan data dalam hitung cepat dan exit poll,” kata dia. IFKNews

Di sisi lain, Philip mempertanyakan validitas data yang dipakai BPN dalam melakukan exit poll. Dalam exit poll internal, BPN mengklaim Prabowo-Sandi mendapatkan 55,4 persen suara, sementara Jokowi-Maruf 42,8 persen. Hal ini berbanding terbalik dari hasil hitung cepat maupun exit poll lembaga survei yang menyatakan Jokowi-Maruf mendapatkan jumlah suara lebih banyak ketimbang Prabowo-Sandi.

“Yang minta kami buka data, mau buka datanya enggak?” kata Philip - Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS.

sumber

Habib Rizieq Larang Prabowo Bertemu Jokowi Kecuali Kalau Akui Kemenangan Prabowo

IFKNEWS - Pentolan FPI, Habib Rizieq Shihab, mengapresiasi deklarasi kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Rizieq dalam video yang diunggah akun Front TV di Youtube menghimbau Prabowo untuk tidak bertemu dengan pihak Jokowi.

"Saya amanatkan kepada Prabowo-Sandi ataupun kepada para partai koalisi untuk tidak melakukan pertemuan dalam bentuk apapun apalagi melakukan deal-deal dengan partai-partai koalisi rezim yang melakukan kecurangan di berbagai daerah, kecuali kalau mereka datang untuk mengakui kemenangan Prabowo-Sandi" kata Rizieq.

Rizieq lantas menyebut mereka-mereka sebagai penjahat demokrasi lantaran melakukan kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis. "Ini betul-betul dosa besar yang sangat-sangat berbahaya yang bisa merusak persatuan dan kesatuan Indonesia," ungkapnya.

Dilansir dari Solopos.com sebelumnya, Rizieq Shihab tampil dalam video singkat berdurasi 7 menit 58 detik yang diunggah pada Sabtu (20/4/2019) dini hari. Video berjudul Deklarasi Kemenangan Prabowo - Sandi itu diawali dengan tayangan percakapan Rizieq Shihab bersama seseorang melalui sambungan telepon. IFKNEWS

Rizieq Shihab dalam pernyataannya mengapresiasi langkah Prabowo yang cepat-cepat mendeklarasikan kemenangan meski hasil perhitungan suara belum mencapai 50%. Rizieq mengatakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga telah memiliki data valid yang diperoleh dari 320.000 TPS.

"Kedua, karena saat dilakukan deklarasi kemenganan hampir semua televisi memblowup quick count yang berisi kebohongan publik dari lembaga survei. Sehingga harus segera dihentikan dengan real count," ujar Rizieq Shihab dikutip Solopos.com dari tayangan Youtube Front TV, Minggu (21/4/2019).

Rizieq Shihab pun menyebut bahwa sejauh ini banyak laporan-laporan kecurangan beredar di media sosial.

"Ketiga pada saat itu di Twitter dan medsos lainnya telah beredar bahwa dimana-mana terjadi kecurangan secara masif, struktural dan sistematis. Sehingga deklarasi kemenangan Prabowo-Sandiaga pada saat itu sudah dilakukan di waktu yang tepat dengan cara yang tepat," tambahnya.

Rizieq lantas menghimbau Prabowo untuk tidak bertemu dengan pihak Capres Pertahana Joko Widodo (Jokowi) kecuali pihak Jokowi ingin bertemu untuk mengakui kekalahan.

https://m.solopos.com/news/read/2019...ak-jokowi-asal

Pakar Australia: Prabowo Sosok Trumpian, Hidup dalam Imajiner Ciptaan Sendiri

Kandidat presiden dalam pemilu Indonesia 2019, Prabowo Subianto, dikritik para pakar Australia setelah mendeklarasikan kemenangan versi hasil real count internalnya. Para pakar menggambarkan apa yang dilakukan mantan jenderal itu sebagai delusi.

Kandidat presiden dari kubu oposisi itu mengklaim menang pemilihan presiden yang digelar 17 April lalu. Prabowo awalnya mengklaim meraih 55 persen suara versi hasil real count internal. Hanya dalam beberapa jam kemudian, angka itu berubah menjadi 62 persen.

Versi hasil quick count sejumlah lembaga survei kandidat presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) unggul dengan angka 54 hingga 55 persen suara. Sedangkan Prabowo memperoleh 44 hingga 45 persen suara.

Hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih berlangsung, meski publik bisa melihatnya secara langsung di situsnya, pemilu2019.kpu.go.id. Pantauan SINDOnews.com pada Sabtu (20/4/2019) pukul 01.14, Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin memperoleh 54,7 persen. Sedangkan Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno memperoleh 45,3 persen. Angka ini baru sementara, yakni 36.219 dari 813.350 TPS (4.45306 persen).



"Saya akan menjadi presiden untuk semua orang Indonesia," kata Prabowo saat deklarasi kemenangan.

Kritik terhadap Prabowo salah satunya muncul dari pakar Australian National University (ANU). "Dia adalah sosok Trumpian yang hidup dalam gelembung kebesaran imajiner yang diciptakan sendiri," kata Marcus Mietzner, dari ANU College of Asia and Pacific, seperti dikutip ABC.net.au. Trumpian adalah sebutan untuk sosok yang dianggap memiliki kemiripan sifat dengan Presiden Amerika Serikat Donald John Trump.

"Setiap gangguan pada dunia fantasi itu bertemu dengan tambahan manipulatif lebih lanjut pada realitasnya sendiri," ujarnya.

Prabowo telah mengecam sejumlah lembaga survei yang dia anggap bias. Dia bahkan menyerukan para lembaga survei untuk pindah ke Antartika setelah pihaknya kalah dalam hasil quick count oleh sejumlah lembaga survei.

Ben Bland, direktur proyek Lowy Institute di Asia Tenggara, mengatakan pernyataan Prabowo merupakan kombinasi kebanggaan yang terluka dan upaya pengungkitan politik.

"Ini sebagian pola dalam politik Indonesia untuk menyelamatkan muka, dengan mengklaim Anda menang selama ini," kata Bland.

"Dia benar-benar percaya itu adalah takdirnya untuk memerintah Indonesia," ujarnya.

"Tetapi jika Anda memprotes dan menantang hasilnya, itu adalah cara untuk meningkatkan daya ungkit politik Anda pada saat pemerintah berikutnya memikirkan bagaimana mengatur kabinetnya," imbuh kritik Bland.

"Itu terlihat agak absurd bagi dunia luar. Tapi di dalam negeri orang-orang memaafkannya."
(mas)

https://international.sindonews.com/...iri-1555699003

Australia : Loser Prabowo claims victory on Indonesia

Loser Prabowo claims victory on Indonesia

Indonesia’s defeated presidential challenger Prabowo Subianto continued to insist he was the rightful winner of Wednesday’s bitterly fought elections yesterday, two days after early poll counts showed incumbent Joko “Jokowi” Widodo had been re-elected with a double-digit margin.

Mr Prabowo, who was backed by hardline Islamist groups, appeared at a mass gathering outside his campaign office in South Jakarta after Friday prayers to again claim the presidency and attack the credibility of pollsters who near universally found Jokowi had won.

While official results will not be released until late next month, all credible quick count surveys — which compile samples of open counting at the polling stations and are historically accurate to within 1 per cent — show Jokowi won by a margin of about 10 per cent.

Speaking on a street stage to several thousand supporters, the 67-year-old Suharto-era general said: “This is the victory for all the people. The Indonesian people have awoken … they no longer want to be lied to.

“Do you believe the pollsters?”

“No,” they shouted.

“Hey liars, people don’t believe you. We will not accept any effort to deny what is rightfully ours but we will always do things according to the constitution,” he said.

Earlier he attended a local mosque where supporters chanted “Prabowo president” as he left.

Jokowi has said he will not formally claim victory until the Election Commission’s official results next month, though on Thursday he acknowledged quick counts showed he had secured 54.45 per cent of the vote and that he had ­received numerous congratulatory calls from world leaders.

More than 160 million Indonesians are estimated to have voted this week in the world’s biggest one-day election exercise, casting ballots for the next president as well as 20,000 seats in the national, provincial, municipal and regency level legislatures.

But Mr Prabowo has repeatedly declared victory, citing his own team’s quick count survey that he claims shows he won 62 per cent of the vote. He told supporters on Thursday night: “Sandiaga Uno and I are declaring victory as the president and vice-president.’’

Mr Sandiaga, his 49-year-old running mate, was absent yesterday as he was Wednesday night when Mr Prabowo declared himself the election winner. Party officials explained his absence first on “non-stop hiccups”, then yesterday on suspected dengue fever.

As in 2014 when Mr Prabowo was first defeated by Jokowi, he has alleged widespread electoral “irregularities” and flagged a likely court challenge. He has also urged supporters to “guard the ballot boxes” to ensure against vote tampering as the commission’s ­official manual count continues.

Hours ahead of yesterday’s gathering, former president Susilo Bambang Yudhoyono — whose Democrat party aligned with Mr Prabowo for the campaign — warned against mass protests and urged party officials not to involve themselves in activities “that contravene the constitution and laws”.

It is the second time in a fortnight SBY has criticised his erstwhile ally, after issuing a statement expressing concern that Mr Prabowo’s rallies had taken on an ­increasingly sectarian hue.

Mr Prabowo’s supporters had hoped to stage yesterday’s event at the same central Jakarta monument that became the focal point for the 2016 mass protests against former Jakarta governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, who was later jailed for blasphemy.

His backers include the Islamic Defenders’ Front and 212 Movement, two groups central to that campaign. But they were forced to shift the gathering after police ­denied them a permit and pointedly warned that mass demonstrations would “not be tolerated”.

“If there are any illegal or unconstitutional actions that threaten public stability and security, authorities will take firm action,” national police chief Tito Karnavian said late on Thursday. “I urge everyone against mass demonstrations, whether it’s to celebrate or to express dissatisfaction” at the results.

https://www.theaustralian.com.au/nat...f7b3f2f84ed0c5

Bakal Kerahkan Massa, Prabowo: Kalau Saya Pimpin, Saya Minta Saudara Ikut

Isyaratkan Bakal Kerahkan Massa, Prabowo: Kalau Saya Pimpin, Saya Minta Saudara Ikut

Isyaratkan Bakal Kerahkan Massa, Prabowo: Kalau Saya Pimpin, Saya Minta Saudara Ikut

CALON presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan, acara doa dan zikir bersama syukuran kemenangan dijamin oleh konstitusi.

Termasuk, apabila nanti ada aksi yang ia pimpin. Namun, Prabowo Subianto tidak menjelaskan aksi apa yang dimaksud.

"Kita selalu, kalau saya yang mimpin, saya minta saudara ikut. Yang kita lakukan selalu adalah tindakan tidak menggunakan kekerasan apa pun. Kalaupun nanti jutaan atau belasan juta turun, kita buktikan tertib damai aman," paparnya.

Saat memberi sambutan dalam acara syukuran kemenangan di depan kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019), Prabowo Subianto menyinggung lembaga survei abal-abal.

Menurutnya, lembaga survei abal-abal pantas diusir ke Benua Antartika.

“Kalian percaya tidak sama lembaga survei abal-abal? Hei tukang bohong, rakyat sudah tak percaya sama kalian, mungkin kalian harus pindah ke negara lain, mungkin bisa pindah ke Antartika, di sana kalian bisa bohongi pinguin,” tutur Prabowo Subianto diikuti tawa ribuan pendukungnya.

Prabowo Subianto sendiri sudah tiga kali mendeklarasikan diri sebagai pemenang Pemilu 2019 melalui real count survei internal.

Meskipun mengaku mendapat suara hingga 62 persen, pihak Prabowo Subianto hingga kini belum membuka data secara detail penghitungan internal itu.

Prabowo Subianto meminta kepada para pendukung untuk terus mengawal penghitungan suara.

“Mari jaga supaya angka penghitungan suara tak diganti, supaya rakyat tak dibohongi terus,” ucapnya.

Prabowo Subianto lantas mengatakan para pendukungnya merupakan orang-orang yang cinta Tanah Air, dan selalu menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Saat ini, menurutnya ada sejumlah orang yang mencoba menuding pihaknya akan berbuat inkonstitusional.

"Mereka ingin menggambarkan bahwa kita punya niat-niat yang aneh-aneh. Tidak ada yang aneh-aneh, kita mau menegakkan keadilan, kita ingin kejujuran, kita hormati kejujuran dan keadilan," ujar Prabowo Subianto dalam acara doa dan zikir bersama di depan rumahnya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019).

Oleh karena itu, Prabowo Subianto mengimbau para pendukungnya untuk tidak mudah terprovokasi.

Menurutnya, Prabowo-Sandi akan terus memperjuangkan agar tidak ada kecurangan dalam proses Pemilu.

"Mana kala ada upaya terang-terangan untuk merobek-robek hak rakyat Indonesia, kami tidak akan terima. Tapi kami, saya, kita semua, selalu akan melakukan hal-hal sesuai konstitusi," paparnya.

Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk tetap semangat menjaga formulir C1 dalam proses rekapitulasi suara di tingkat PPK.

Karena, menurutnya, ada upaya untuk melakukan kecurangan dalam proses penghitungan suara.

"Saya minta saudara-saudara melakukan menjaga formulir C1 plano yang ada di dalam kotak suara yang ada di TPS atau PPK-PPK. Harus dijaga, karena ada yang berusaha ingin menghilangkan kotak suara," katanya.

Prabowo Subianto meminta pendukungnya untuk memastikan tidak ada angka-angka yang diubah dalam proses rekapitulasi.

Prabowo Subianto tidak lupa mengajak para pendukungnya untuk terus memanjatkan doa agar diberi kelancararan dalam proses penghitungan suara.

"Agar seluruh ikhtiar kita membuahkan hasil dan mendapatkan berkah Allah SWT, maka saya mengajak seluruh elemen pendukung Prabowo-Sandi dan seluruh pendukung untuk terus mengetuk pintu langit dan berdoa kepada Allah SWT supaya Allah mengijabah ikhtiar kita," bebernya.

Di depan ribuan pendukungnya yang tumpah ruah di jalanan, Prabowo Subianto kemudian mengaku mendapat nama baru dari para ulama.

“Dari para ulama saya mendapat nama muslim, yaitu Haji Ahmad Prabowo Subianto. Tapi saya mau tanya sama rakyat dulu apakah itu cocok?” tanya Prabowo Subianto.

Ribuan pendukungnya pun serentak menyatakan persetujuannya atas pemberian nama itu.

Lebih lanjut, Prabowo Subianto mengatakan akan merenungkan terlebih dahulu pemberian nama itu.

Klaim Menang 62 Persen

Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan hasil real count internalnya, ia dan Sandiaga Uno memenangkan Pemilu Presiden 2019.

Prabowo Subianto mengatakan ia dan Sandiaga Uno memperoleh 62 persen suara.

Ia pun berjanji akan menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang selama ini mendukung Jokowi-Maruf Amin.

"Tidak akan kita gunakan cara-cara di luar hukum, karena kita sudah menang. Rakyat bersama kita, kita bagian dari rakyat," katanya saat memberikan pernyataan di depan kediamannya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019).

"Ini kemenangan bagi rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Dan saya katakan di sini, saya akan jadi presiden seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

"Bagi saudara-saudara yang membela 01, tetap kau akan saya bela. Saya akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.

Meskipun demikian, Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk tetap menjaga penghitungan suara. Ia meminta para pendukungnya menjaga kotak suara hingga tingkat kecamatan.

"Yang paling utama emak-emak seluruh Indonesia, tulung jaga kotak suara. Kalau tadi pagi kita jaga TPS, sekarang kita jaga kotak suara. Kawal di kecamatan-kecamatan dan terutama jaga C1," pintanya.

Seusai menyampaikan pernyataannya, Prabowo Subianto Cumiikkan takbir di depan ratusan pendukungnya. Lantas, Prabowo Subianto sujud syukur sebelum kemudian diarak ke dalam rumahnya.

"Saya ingin menutup briefing saya dengan mengumandangkan takbir dan setelah itu sujud syukur. Tanpa mengurangi rasa hormat kawan-kawan agama lain," ucapnya.

Prabowo Subianto mengklaim telah memenangkan Pemilu Presiden 2019 dengan angka 62 persen.

Angka tersebut menurut Prabowo Subianto bukan berdasarkan hasil hitung cepat, melainkan perhitungan real count.

"Saya kasih update, berdasarkan real count kita suah berada di posisi 62 persen," ucap Prabowo Subianto.

Menurutnya, perhitungan real count tersebut sudah masuk pada 300 ribu TPS. Hasil tersebut berdasarkan pendapat ahli statistik, dan kata Prabowo Subianto, tidak akan berubah.

Mantan Danjen Kopassus tersebut kemudian menghimbau relawannya untuk tidak mudah terprovokasi dan melakukan tindakan anarkis. (Rizal Bomantama/Taufik Ismail)
Sumber

=======================

Akankah kejadian tahun 2014 terulang kembali didepan gedung MK?

Kalau boleh memberi opini bebas, sebenarnya Prabowo telah masuk dalam perangkap jahat pihak-pihak yang hanya mementingkan keuntungan kelompok dan pribadi. Tak satupun diantara orang-orang disekitar Prabowo yang nampaknya punya niat untuk menyadarkan dirinya, lepas dari bayang-bayang mimpinya memimpin negeri ini.

Diantara kelompok yang ada disekeliling Prabowo-Sandi, ada kelompok yang hanya mementingkan partainya, mendompleng Prabowo yang tak sadar diprovokasi terus menerus.

Ada kelompok yang mungkin menganggap Sandiaga sebagai ATM berjalan yang mudah dibohongi agar pasokan logistik dan pendanaan selalu tersedia bagi kelompoknya.

Ada kelompok yang masih saja berhalusinasi bakal bisa mengulang dan memanfaatkan kebodohan sebagian masyarakat Jakarta pada Pilkada tahun 2017.

Ada kelompok yang merasa akan mendapat panggung yang luas untuk unjuk gigi andai Prabowo benar-benar memimpin negeri ini, dengan terus mendengungkan jargon atas nama ummat dan kaum mayoritas.

Ada petualang-petualang politik yang sebenarnya telah game over tapi tetap memaksakan gigi ompongnya dikancah politik dalam negeri.

Ditambah lagi dengan pendukung-pendukung yang merasa menjadi kaum yang cerdas dengan jargon akal sehat, mengesampingkan pikiran sehat dan nalar yang sehat. Yang merasa bahwa kalau Prabowo berpidato bagai melihat Sukarno, padahal tak ada seujung kukunyapun terlihat sama. Yang merasa Prabowo demikian hebat karena pernah menjadi Danjen Kopassus, padahal disekeliling Jokowi adalah Jenderal-Jenderal terbaik pada masanya yang menjadi pucuk pimpinan TNI, bahkan senior Prabowo di Kopassus. Anak-anak muda yang tak pernah mengalami masa Orde Baru, yang tak pernah membaca sejarah pemberontakan PRRI, yang tak pernah merasakan luka ketika anggota keluarganya lenyap tak tentu rimbanya.

Seperti yang gw pernah bilang di Kaskus ini. Gw pernah kagum dengan Prabowo. Tapi kekaguman itu mendadak sirna ketika Prabowo terkontaminasi dengan pola politik Partai Sapi.

Munculnya Jokow-Ahok di pentas politik Indonesia adalah Qadariyah, sama halnya dengan Qadariyah Anies-Sandi dipentas politik nasional. Tapi dengan bidan yang sama, mengapa kedua pasangan ini berbeda? Satu yang pasti jawabannya : Terkontaminasi Partai Sapi.

Siapkah Adu Data?

Bicara soal Real Count internal, bukan cuma Kubu 02 yang bisa mengklaim datanya valid. Kubu 01 bahkan telah membuka secara gamblang dan terang benderang perhitungan data masuk berdasarkan formulir C1 melalui layar lebar, dihadiri para wartawan.
.
Mengapa Kubu 02 yang lebih dulu mengklaim mempunyai data valid tak juga berani menunjukan data tersebut dihadapan wartawan?

Kalau pendukung Kubu 02 yang melaporkan semua lembaga survey independen dengan alasan curang dan berpihak dilaporkan balik, siapkah mereka? Siapkah lembaga survey abal-abal yang memberi kemenangan kepada kubu 02 dituntut karena memberi data palsu?

Dari sini saja kita telah bisa mengambil kesimpulan, bahwa klaim sepihak itu hanya omong kosong. Kalau memang merasa benar, ayo dong adu data dalam satu ruangan yang disaksikan masyarakat yang diwakili wartawan, antara Real Count Kubu 01 dengan Real Count Kubu 02. Itu baru ksatria.

Anak Pemberontak Tak Akan Pernah BIsa Memimpin Indonesia

Gw udah berkali-kali bilang, meskipun mempunyai jabatan tinggi di militer, harta triliunan, punya tanah seluas jawa sekalipun, jika dia anak seorang pemberontak, maka HARAM bagi Indonesia Raya mempunyai Presiden yang didalam darahnya mengalir darah pemberontak!

Allah Maha Tahu yang terbaik bagi negeri ini.
Allah Maha Tahu siapa yang ikhlas memimpin negeri ini.

Meskipun di Sumatera Barat, di NTB, di Jawa Barat, suara Jokowi menjadi pecundang, percayalah wahai rakyat Indonesia diwilayah-wilayah tersebut, seorang Jokowi tak pernah punya rasa dendam, tak akan pernah menganak tirikan wilayah-wilayah tersebut, bahkan kepada para pendukung Prabowo-Sandiaga sekalipun diwilayah-wilayah tersebut.

Jokowi tak pernah mendendam. Infrastruktur akan tetap dibangun berkelanjutan, tak peduli disana jutaan pendukung Prabowo berada. Tak peduli disana banyak manusia-manusia yang suka menghjina dan memfitnah Jokowi.

Sebab Jokowi adalah Presiden NKRI.
Dan untuk membuktikan bahwa Jokowi merangkul semuanya, Jokowi telah membuktikan.

Jadi tak perlu menunggu Prabowo menjadi Presiden.

Dan kepada para nasbung,eh kampreters, eh maksudnya pendukung kubu 02. Sudahilah perseteruan ini. Saatnya bersama-sama bersinergi membangun negeri tercinta dengan segala kemampuan yang ada.

Cukup sudah perseteruan panjang yang menyita waktu, tenaga, dan pikiran selama ini.
Berapa juta dosa yang tercipta tanpa sadar melalui jari dan mulut kita. Hentikan semuanya.

Kekalahan memang menyakitkan.
Tapi lebih sakit lagi melihat Indonesia hancur karena perpecahan.
Sebab kalah dan menang adalah takdir Allah. Bisa sebagai petunjuk tentang kebenaran. Bisa juga sebagai petunjuk mengenai kesalahan.Semua akan terlihat seiring berjalannya waktu.

Begitulah..... Kaskus

Prabowo Disebut Berpotensi Mengalami Gangguan Kejiwaan

Prabowo Disebut Berpotensi Mengalami Gangguan Kejiwaan



Jakarta: Prabowo Subianto berpotensi mengalami gangguan kejiwaan. Indikasi itu terlihat ketika Prabowo ngotot dirinya memenangi Pilpres 2019 dan tiga kali mendeklarasikan kemenangan.

Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menjelaskan gangguan kejiwaan semacam itu disebut delusi. "Delusi itu, orang yang sulit menerima realita. Kecuali realita itu cocok dengan apa yang dia khayalkan," kata Hamdi kepada Medcom.id, Jumat, 19 April 2019.

Prabowo ogah memercayai hasil quick count lembaga survei yang menunjukkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin lebih unggul. Prabowo kukuh menang sesuai hasil penghitungan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno.

Kecenderungan delusi muncul karena Prabowo tak mau menerima kenyataan. Ia mengklaim meraup 77,94 persen suara berdasarkan real count BPN hingga pukul 22.00 WIB malam, Kamis, 18 April 2019. Kenyataannya, lembaga survei kredibel jelas menunjukkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf.

"Nah, masalahnya, Bapak ini kan ngotot. Dia bilang data yang benar adalah real count-nya dia," ujar dia.

BPN, terang Hamdi, seharusnya terbuka dan berani membandingkan hasil real count BPN dengan lembaga survei lainnya. Validitas real count BPN wajar dipertanyakan bila tak pernah ditunjukkan kepada publik. Keterbukaan BPN sebenarnya bisa menunjukkan kubu Prabowo menjalankan demokrasi yang benar.

"Kalau Anda bilang menang, tapi tidak ada basis konsesus validation-nya itu namanya konyol. Dan Anda yakini itu sebagai kebenaran dan Anda hidup di dalamnya. Itu disebut delusi. Kalau delusi itu menetap, itu ciri gangguan kejiwaan," tekan Hamdi.

Penyakit Lima Tahunan

Di sisi lain, Hamdi juga menilai gangguan delusi politik Prabowo merupakan penyakit lima tahunan. Deklarasi kemenangan serupa juga pernah dilakukan pada 2014. Prabowo mendeklarasikan kemenangan dan melakukan sujud syukur.

"Karena ini siklus lima tahun, belum tentu masalah kepribadian yang sudah menetap dan sebagai gangguan jiwa delusional itu. Tapi paling tidak, menurut pandangan saya ini bisa kita sebut delusi politik Prabowo," ucap dia.

Hamdi menjelaskan yang harus dikhawatirkan dan disoroti dari delusi politik Prabowo ialah penularan gangguan delusi kepada masayrakat dan pendukung. Ia mengatakan jika delusi hanya terjadi pada satu orang tidak masalah. Namun, akan menjadi masalah besar bagi negeri ini ketika banyak orang terjangkit delusi.

"Menurut Saya, kalau dia delusi secara pribadi ini enggak terlalu masalah. Tapi ini, menjangkiti banyak orang dan pengikutnya, kemudian membuat penyakit ini menjadi penyakit kolektif," ujar dia.

Hamdi menjelaskan dalam ilmu psikologi, ada yang disebut narsisme kolektif. Gangguan delusi bersifat narsisme kolektif bisa membahayakan negara.

Dalam psikologi, massa yang mengalami ganguan delusi dan sifatnya berjemaah akan membuka kemungkinan melakukan aksi berjamaah. Aksi tersebut juga membuka kemungkinan merusak (destruktif) dan anarkis.

"Ini bisa dipakai sebagai delegitimasi terhadap KPU. Dari KPU menjalar ke delegitimasi terhadap pemerintahan. Kalau ini terdelegitimasi semua, ada alasan untuk mengambil alih," beber dia.


(OJE)

Annisa ayu artanti • 19 April 2019 12:36

MEDICOM

Pemilu Indonesia: Apakah Jokowi kehilangan sentuhannya dengan pemilih milenial?

(Photo by Ken Kobayashi)

IFKNews - Kerumunan 200.000 orang yang berkumpul di Stadion Bung Karno Jakarta meraung ketika pemimpin oposisi Prabowo Subianto naik ke panggung. "Naik, naik Prabowo-Sandi, turun, turun Jokowi," mereka bernyanyi.

Gema "Allahu akbar!" ("Tuhan Maha Besar") bergema selama kampanye 7 April, di mana pengkhotbah Islam menyampaikan khotbah berapi-api untuk memanggil Muslim Indonesia untuk memilih Subianto dan pasangannya Sandiaga Uno, dan melawan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Dalam pidatonya yang agresif, mantan jenderal Angkatan Darat itu menentang klaim Widodo untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dan memasukkan dorongan infrastrukturnya, dengan mengatakan bahwa hal itu telah membuat perusahaan-perusahaan milik negara kekurangan hutang.

"Rakyat Indonesia menginginkan perubahan. Mereka tidak ingin dibohongi lagi. Mereka sekarang menuntut pemerintah yang memiliki akal sehat, yang akan bekerja untuk seluruh rakyatnya," kata Subianto, di tengah paduan suara persetujuan dari kulit putihnya. pendukung berpakaian. "Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Mahakuasa karena memberi saya kesempatan untuk membela umat saya, untuk memerangi kejahatan, ketidakadilan dan para pemimpin yang membodohi rakyat mereka sendiri!" Baca: Terlanjur Girang, Prabowo Ternyata Salah Mengartikan Pernyataan KPK soal Kebocoran

Beberapa jam kemudian, Widodo - yang karisma pribadinya di jalur kampanye membantu menyapu dia ke kantor pada 2014 - ditindaklanjuti dengan rapat umum sendiri. Tapi adegan itu tidak jauh berbeda dari pertunjukan beramai-ramai lawannya.

Prabowo Subianto berpidato di hadapan sekitar 200.000 pendukung di sebuah rapat umum di Jakarta pada 7 April. (Foto oleh Ken Kobayashi)

Acara di Bumi Serpong Damai, sebuah kota mandiri di pinggiran Jakarta, bertujuan untuk menarik pemilih muda. Mungkin itu disebabkan oleh badai hujan lebat tepat saat rapat umum akan dimulai, atau mungkin perubahan di menit-menit terakhir, tetapi acara presiden itu jauh dari 7.000 orang yang diharapkan.

Nada bicara Widodo yang lebih sadar gagal memunculkan sedikit pendukung yang telah berkumpul. "Aku senang kalian semua datang ke sini," kata presiden. "Hanya ada 10 hari [sampai pemilihan]. Berhati-hatilah untuk tidak bubar karena tipuan, fitnah, kebohongan ... Tolong undang teman-temanmu, keluarga untuk pergi ke TPS berbondong-bondong."

Pada putaran terakhir menjelang pemilihan umum 17 April di Indonesia - pertandingan ulang dari pemilihan presiden 2014 - Subianto tampaknya telah mendapatkan momentum dan memangkas keunggulan kuat Widodo dalam jajak pendapat. Mungkin yang paling mengejutkan, Subianto telah membuat terobosan dengan kelompok yang sangat mendukung Widodo dalam pemilihan terakhir: kaum muda.

Subianto tampaknya mendapat manfaat dari meningkatnya kesalehan di antara beberapa Muslim muda Indonesia - sebuah fenomena yang dikenal sebagai hijrah. Istilah ini, yang berarti "migrasi" dalam bahasa Arab, sering digunakan untuk merujuk pada Muslim yang dilahirkan kembali - mereka yang menjalani transformasi spiritual untuk meninggalkan gaya hidup sekuler, hedonistik atau berdosa untuk menjadikan Islam bagian yang lebih besar dari kehidupan mereka.

Di antara mereka adalah Anna, seorang pekerja kantor berusia 27 tahun di Jakarta, yang memulai hijrahnya setelah demonstrasi besar-besaran Muslim yang diatur pada akhir 2016 yang menyebabkan kejatuhan gubernur Jakarta, seorang Kristen Cina bernama Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal sebagai " Ahok. " Sebagai sekutu utama Widodo, ia kalah dalam pemilihan di Jakarta oleh kandidat yang didukung oposisi dan kemudian dipenjara karena penistaan ​​agama.

"Saya bersimpati dengan Aksi Pembela Islam karena ini menunjukkan bagaimana umat Islam di Indonesia bersatu untuk membela agama kami," kata Anna. "Saya memutuskan untuk melakukan hijrah pada Januari 2017."

Sejak itu, ia berdagang rok mini untuk berjilbab, dan bukannya memukul klub malam, ia mulai menghadiri kelompok belajar Islam di sebuah masjid setempat. Dia sekarang sangat berhati-hati dengan makanan, ketat makan bersertifikat halal. Dan dia saat ini mentransfer tabungannya dari bank konvensional ke lembaga syariah yang sesuai dengan ajaran Islam.

Anna adalah anggota kelompok milenium besar di Indonesia - secara luas digambarkan sebagai mereka yang lahir antara awal 1980-an hingga awal 2000-an - yang akan memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan hasil pemilu. Komisi Pemilihan Umum memperkirakan bahwa milenium mewakili 40% pemilih yang memenuhi syarat di negara itu - 80 juta orang yang mengejutkan.

"Milenium membentuk kelompok usia terbesar di antara para pemilih ... mereka adalah orang-orang yang akan menentukan masa depan Indonesia," kata Hasanuddin Ali, seorang analis politik dan kepala eksekutif perusahaan riset Alvara Research Center.

Kaum muda Indonesia memadati konser K-pop di Jakarta: Millenial menyumbang sekitar 40% pemilih yang memenuhi syarat. (Foto oleh Ken Kobayashi)

Ini adalah basis pemilih yang sama yang membantu mengantar Widodo ke kantor lima tahun lalu. Terlihat sebagai seorang reformator berwajah segar dan orang luar, Widodo mengimbau orang-orang muda yang sudah bosan dengan politisi pengawal lama yang terikat dengan rezim otoriter 32 tahun Suharto, yang berakhir pada 1998.

Subianto kemudian dilihat sebagai perwujudan penjaga lama itu. Dia adalah menantu Soeharto, dan sebagai perwira militer berpangkat tinggi diyakini sebagai aktor utama dalam penumpasan aktivis demokrasi selama pergolakan politik tahun 1998.

Namun, sekarang, dukungan Widodo di antara orang Indonesia di usia 20-an dan 30-an tampaknya tergelincir - kemungkinan cerminan dari perubahan sikap yang lebih luas di kalangan milenium bangsa.

Sebuah survei bulan Maret oleh Litbang Kompas, sebuah cabang penelitian untuk harian Kompas, menunjukkan persaingan ketat antara kedua kandidat di antara para pemilih milenial. Bagi mereka yang berusia antara 22 dan 30, kesenjangan antara peringkat persetujuan kandidat adalah 8,1%, dan bagi mereka yang berusia antara 31 dan 40, adalah 6,9%, dibandingkan dengan generasi yang lebih tua di antaranya Widodo tetap memiliki lead dua digit. Subianto bahkan memimpin di antara pemilih pertama kali, atau Generasi Z.

Toto Suryaningtyas, seorang peneliti di Litbang Kompas, mengatakan gerakan hijrah di kalangan milenium telah memainkan peran dalam erosi popularitas Widodo. "Fenomena meningkatnya keterikatan pada budaya dan nilai-nilai agama ... jelas memiliki dampak. Khotbah di masjid sekarang sering diarahkan untuk mendukung Prabowo."

Dia menambahkan bahwa khotbah yang sama sering menyerang kebijakan Widodo, menyebut mereka bertanggung jawab untuk memacu ketidakadilan dan kemiskinan.

Tapi itu akan menjadi kesalahan untuk menyarankan bahwa kesalehan yang melonjak di antara beberapa milenium mewakili pelukan luas ideologi Islam di Indonesia. Sebuah studi tahun lalu oleh Alvara menunjukkan bahwa 81% Muslim milenial Indonesia masih jelas mendukung prinsip-prinsip sekuler yang menopang Republik Indonesia, berbeda dengan 19% yang tampaknya mendukung kekhalifahan Islam.

Bahkan, partai politik yang didirikan khusus untuk milenium, Partai Solidaritas Indonesia, mewakili sisi berlawanan dari fenomena hijrah. Didirikan pada tahun 2014 dengan persyaratan yang tidak biasa bahwa orang-orang di atas 45 tidak dapat bergabung, partai ini telah mengajukan calon milenial untuk pemilihan legislatif mendatang karena menyerukan diakhirinya poligami, lebih banyak perlindungan untuk hak-hak perempuan dan pelonggaran undang-undang penistaan ​​agama yang keras di negara itu. Namun, beberapa jajak pendapat menunjukkan bahwa kemungkinan tidak akan memenuhi batas parlemen 4% yang dibutuhkan untuk mendapatkan kursi di DPR.

Studi Alvara lain menemukan bahwa sekitar 40% responden diidentifikasi memiliki orientasi nasionalis-religius, 36% berorientasi nasionalis dan 23% berorientasi agama dalam pandangan politik mereka.

Angka rata-rata adalah survei LSI Denny JA, Litbang Kompas dan Alvara; Angka-angka milenium Litbang Kompas mengambil rata-rata milenium "muda" dan "dewasa"; Angka LSI Denny JA mengambil titik tengah rentang untuk hasil "millennial" dan "keseluruhan" * LSI Denny JA mendefinisikan millennial antara 17-39 tahun; Litbang Kompas berusia antara 22-40 tahun; Alvara tidak ditentukan ** Litbang Kompas survei terbaru diambil 22 Februari-Mar. 5; LSI 18-26 Maret; Alvara di bulan Februari

"Sebagian besar Muslim Indonesia milenial dengan orientasi nasionalis dan nasionalis-keagamaan memilih [tiket] Joko Widodo," kata Ali. "Sementara itu yang berorientasi pada agama, sebagian besar berpihak pada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Bagi Jokowi ... kompetisi sekarang semakin ketat untuk memenangkan pemilih muda, [dengan] kesalehan yang tumbuh menjadi salah satu faktor."

"Keren baru"

Pergeseran sikap di antara generasi milenium Indonesia dapat memiliki dampak besar - tidak hanya untuk pemilihan presiden tetapi juga untuk arah ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Kelas menengah Indonesia yang naik dan muda diperkirakan akan melambungkan negara itu menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2050 berdasarkan persyaratan paritas daya beli, menurut PwC, menyalip orang-orang seperti Jepang, Rusia, dan para ekonom Inggris mengharapkan negara untuk menuai dividen demografis ini selama 30 tahun ke depan - sebuah faktor yang tidak diragukan lagi menjadi daya tarik bagi bisnis internasional, bersama dengan sifat sekuler negara itu dan peningkatan pendapatan rumah tangga.

Widodo telah bekerja keras untuk menghidupkan kembali keajaiban yang dimilikinya dengan pemuda Indonesia dalam pemilu 2014, sebagian dengan mengidentifikasi dirinya dengan "unicorn" Indonesia - perusahaan ekonomi baru seperti Go-Jek dan Tokopedia yang telah mencapai penilaian lebih dari $ 1 miliar selama waktunya di kantor.

Dalam satu debat presiden, ia mengklaim bahwa kebijakan ekonomi digital pemerintahannya telah melahirkan empat unicorn di Indonesia. "Kami tidak ingin hanya empat unicorn, kami ingin lebih banyak unicorn di Indonesia," kata Widodo. "Kami telah menyiapkan program untuk membuat 1.000 startup baru dan menghubungkannya dengan inkubator global." Subianto tidak mampu membahas topik itu dengan baik dalam debat, gagap dalam jawabannya.

Analis mengatakan meningkatnya ekonomi digital telah berkontribusi pada pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia. Pada bulan Februari, tingkat pengangguran mencapai level terendah sejak 2014. Widodo telah mengawasi ekspansi ekonomi yang stabil, dengan produk domestik bruto tumbuh sekitar 5% - lebih cepat daripada rekan-rekan regional Thailand dan Malaysia, tetapi di bawah 7% ia berjanji untuk memberikan dalam bukunya kampanye presiden pertama.

Namun pendekatan presiden tidak selaras dengan milenium saleh, yang melihat Islam konservatif sebagai "keren baru di Indonesia," kata Leonard Sebastian dan Andar Nubowo dalam sebuah studi baru-baru ini oleh Pusat Studi Asia Institute Francais des Relations Internationales.

Pasangan calon Subianto, Sandiaga Uno, berpidato di hadapan massa di sebuah demonstrasi di Provinsi Jawa Timur: Miliarder baru yang saleh, yang dibuat sendiri disebut-sebut sebagai perwujudan pemuda Indonesia yang baru "konservatif keren". © EPA / Jiji

Subianto's running mate, Sandiaga Uno, addresses crowds at a rally in East Java Province: The newly pious, self-made billionaire is touted as embodying Indonesia's new "conservative cool" youth.   © EPA/Jiji

Pergeseran konservatif telah dikipasi oleh kampanye pemilu yang memanas yang telah memunculkan politik identitas. Di media sosial, pengkhotbah selebritas yang mengerti teknologi dan para pengikut muda mereka dengan penuh semangat menyebarkan pos-pos keagamaan di seluruh jaringan mereka.

Kesalehan di kalangan anak muda Indonesia telah tumbuh secara bertahap. Jilbab, atau syal untuk menutupi rambut wanita, sebagian besar dilarang selama beberapa dekade rezim Orde Baru yang otoriter, tetapi sekarang ada di mana-mana - sampai-sampai ada perusahaan startup yang menawarkan alternatif yang lebih modis.

Musisi-musisi rock juga terlibat dalam aksi tersebut, dengan gerakan-gerakan seperti metalhead Islam Salam Satu Jari - atau One Finger Salute, yang terinspirasi oleh "keesaan" Allah - dan Punk Muslim. Peningkatan kesalehan baru-baru ini juga dikaitkan dengan unjuk rasa anti-Ahok 2016 - yang oleh banyak milenium Muslim yang terlahir kembali diperlakukan sebagai seruan untuk membangun spiritualitas mereka yang sebelumnya tidur.

Langkah terbesar Widodo untuk menopang basis agamanya adalah pilihannya atas Ma'ruf Amin yang berusia 76 tahun, seorang ulama yang merupakan tokoh senior di Nahdlatul Ulama, kelompok Muslim terbesar di Indonesia, sebagai calon wakil presiden. Pengamat melihat pilihan Amin sebagai bukti kekhawatiran Widodo yang semakin meningkat atas serangan terhadap kepercayaan Muslimnya.

Widodo terlahir sebagai Muslim, tetapi sejak 2014 ia menjadi sasaran penggosip rumor media sosial yang mengaitkannya dengan berbagai konspirasi anti-Islam - yang diyakini telah memengaruhi pemilih muda dan tua.

"Jokowi adalah pria yang baik, tetapi dia disebut anti-Islam," kata Amin kepada jemaah Islam di Provinsi Banten pada Januari. "Itu meskipun dia telah memilih seorang ulama sebagai calon wakilnya. Dia mencintai ulama, dia mencintai Islam."

Pilihan Amino kepada Widodo mungkin telah mengalienasi beberapa pemilihnya yang lebih progresif, serta banyak di antara minoritas agama Indonesia, yang cenderung mendukung presiden. Penampilan Amin yang menjemukan dalam debat presiden pertama, di mana ia meninggalkan Widodo untuk menjawab sebagian besar pertanyaan, juga tidak membantu membuatnya disukai oleh pemilih muda.

Presiden Widodo menghadiri rapat umum yang berorientasi pemuda di pinggiran Jakarta pada 7 April. Petahana masih memegang kepemimpinan luas dalam pemungutan suara. (Foto oleh Ken Kobayashi)

Sebaliknya, pilihan Subianto untuk menjalankan pasangan telah membantu peluangnya dengan orang-orang muda - termasuk orang yang baru saleh. Uno, seorang miliarder mandiri berusia 49 tahun, telah menarik minat kaum muda dengan kepribadian energik, tampan dan latar belakang bisnis yang sukses.

Uno dikenal memiliki latar belakang sekuler - banyak desas-desus yang melingkupi kehidupan cintanya - tetapi ia tampaknya telah menjalani hijrah sendiri, secara teratur menghadiri salat Jumat di masjid dan bahkan mengunjungi makam pendiri NU Bisri Syansuri.

Tindakannya, pada awalnya, dipandang sebagian besar sebagai seremonial. Tetapi koalisi Islam di belakang Subianto mencapnya sebagai "santri milenial," atau siswa sebuah sekolah Islam - sebuah frase yang dibuat khusus untuk menarik minat para pemuda urban yang saleh. Tampaknya berhasil.

"Jika Anda melihat Sandi [Uno], dan kemudian Anda melihat Ma'ruf Amin, itu tidak perlu dipikirkan bahwa [pemuda] terutama akan mendukungnya," kata Pangeran Siahaan, kepala eksekutif Asumsi, sebuah perusahaan media lokal memproduksi konten bertarget milenial. Dia menambahkan bahwa pemilih yang lebih muda tidak memiliki ingatan tentang kerusuhan 1998 dan peran Subianto dalam peristiwa itu.

"Dua masalah yang tidak menarik bagi kaum muda di Indonesia adalah hak asasi manusia dan lingkungan," kata Siahaan. "Mereka paling tertarik pada ekonomi, teknologi, harga dan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka."

Terpolarisasi

Dengan pasangan Widodo-Amin terlihat mewakili merek Islam asli Indonesia dan Subianto-Uno diidentifikasi sebagai dekat dengan kaum konservatif Islamis, pemilihan ini dapat dilihat sebagai ukuran bagaimana nasib dua aliran Islam yang bersaing.

Pada bulan September, Subianto menandatangani pakta dengan koalisi Islamis sebagai imbalan atas dukungan mereka terhadap tawaran presidennya. Pakta tersebut memuat klausul seperti "siap untuk melindungi dan menghormati nilai-nilai agama ... dan moralitas ... dari ideologi dan gaya hidup yang merusak."

Namun, ia membantah keras bahwa ia mendukung kekhalifahan Islam, topik hangat sejak larangan pemerintahan Widodo atas Hizbut Tahrir Indonesia, salah satu kelompok Islam yang mengorganisir aksi unjuk rasa anti-Ahok. Pada rapat umum 7 April, Subianto menegaskan kembali kesetiaannya kepada yayasan sekuler negara itu.

Pada bulan Maret, Institut Analisis Kebijakan Konflik yang berbasis di Jakarta mengatakan bahwa dukungan kelompok Islamis untuk Subianto sebenarnya "kondisional dan setengah hati."

Warga setempat sholat di Masjid Agung Al Azhar, Jakarta. (Foto oleh Ken Kobayashi)

"Tetapi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Jokowi untuk mencoba melemahkan, mengkooptasi dan menstigmatisasi mereka karena para ekstremis hanya memperkuat apa yang akan menjadi aliansi yang rapuh," lanjut laporan itu. "Ketakutan mereka terhadap kemenangan Jokowi jauh lebih kuat daripada keraguan mereka tentang Prabowo."

Sebagian besar analis politik mengatakan Subianto tidak mungkin dapat mengatasi kesenjangan antara kampanyenya dan Widodo, terlepas dari momentum yang didapatnya. Tetapi beberapa analis mengatakan bahwa perpecahan agama yang semakin dalam yang diungkapkan oleh kampanye itu merepotkan, siapa pun yang menang.

Sebastian dan Nubowo mengatakan retorika kampanye dapat membuat pemenang "terjebak dalam strategi politik yang akan membawa Indonesia ke jalur pendalaman islamisasi politik," yang mereka sebut "tren yang mengkhawatirkan."

"Singkatnya," kata mereka, "konservatisme agama berada di jalur cepat untuk mewujudkan agenda politik mereka siapa pun yang menang dalam pemilihan presiden 2019."