DPR 'Semprot' Anies: Perkara Banjir DKI Bukan Naturalisasi, tapi Tak Ada Kerjanisasi! - Hallo sahabat IFKNews, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul DPR 'Semprot' Anies: Perkara Banjir DKI Bukan Naturalisasi, tapi Tak Ada Kerjanisasi!, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel IFKNews Sekilas Politik, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : DPR 'Semprot' Anies: Perkara Banjir DKI Bukan Naturalisasi, tapi Tak Ada Kerjanisasi!
link : DPR 'Semprot' Anies: Perkara Banjir DKI Bukan Naturalisasi, tapi Tak Ada Kerjanisasi!

DPR 'Semprot' Anies: Perkara Banjir DKI Bukan Naturalisasi, tapi Tak Ada Kerjanisasi!

Beritaterheboh.com - Ketua Komisi V DPR RI dari fraksi PDIP Lasarus menyatakan kekecewaannya karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak hadir dalam rapat penanganan banjir siang ini.

Lasarus juga menyinggung perbedaan konsep penanganan banjir di Sungai Ciliwung dari Anies, yakni naturalisasi. Konsep ini memang berbeda dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yaitu normalisasi yang senada dengan konsep Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Lasarus, daripada mengusungkan perbedaan konsep, lebih baik Anies menunjukkan kinerjanya dalam menangani banjir.

"Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan naturalisasi dan normalisasi. Tapi kami pengin dengar apa sih kerjanisasi yang telah dilakukan," kata Lasarus di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Lasarus juga menyoroti anggaran Pemprov DKI Jakarta yang sangat minim untuk penanganan banjir Sungai Ciliwung. Menurutnya, untuk pembebasan lahan saja Anies tak memberikan alokasi anggaran.

"Penanganan banjir fisik saya dapat informasi dari fraksi saya di DKI, kebetulan Ketua DPRD DKI itu kan satu fraksi. Saya tanya berapa besar anggaran banjir? Memang saya katakan sangat minim bahkan untuk pembebasan lahan tidak ada, tidak dianggarkan sama sekali. Nah, kalau lahan tidak dibebaskan, penanganan tidak dikerjakan," terang Lasarus.

Dengan tak adanya alokasi tersebut, Lasarus menilai tak ada kinerja yang dihasilkan Pemprov DKI Jakarta untuk menangani banjir Sungai Ciliwung. Padahal, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terus menunggu proses pembebasan laham demi bisa menyelesaikan normalisasi Ciliwung yang baru berjalan 16 km dari total 33 km.

"Kalau tidak dibebaskan, Pak Menteri tidak bisa kerja. Jadi berdebat di sini perkaranya tidak normalisasi atau naturalisasi, tapi tidak ada kerjanisasi," imbuh Lasarus.

Ia mengungkapkan, dalam rapat penanganan banjir, baru kali ini Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan yang tak hadir. Sedangkan, pejabat sebelumnya selalu hadir.

"Ini undangan pertama (di periode 2019-2024), tapi dulu pernah mengundang Gubernur (DKI Jakarta) lain semuanya datang kecuali Pak Anies. Baru beliau yang tidak datang dan Gubernur Jabar dan Banten," tandas dia.(detik.com)

from Berita Heboh https://ift.tt/2uzZTEM
via IFTTT

loading...

Demikianlah Artikel DPR 'Semprot' Anies: Perkara Banjir DKI Bukan Naturalisasi, tapi Tak Ada Kerjanisasi!

Sekianlah artikel DPR 'Semprot' Anies: Perkara Banjir DKI Bukan Naturalisasi, tapi Tak Ada Kerjanisasi! kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel DPR 'Semprot' Anies: Perkara Banjir DKI Bukan Naturalisasi, tapi Tak Ada Kerjanisasi! dengan alamat link https://ifknews.blogspot.com/2020/02/dpr-semprot-anies-perkara-banjir-dki.html